Pengantar:
Pekan lalu Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menegaskan rencana pembangunan dan pengoperasian reaktor daya eksperimental (RDE) yang akan dibangun di kawasan Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, tujuan RDE antara lain menunjukkan ke masyarakat bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) generasi keempat ini bisa menghasilkan listrik.
“RDE digagas tahun lalu, kami berupaya agar pemerintah menyetujui. PLTN memang harus diputuskan secara politik,” katanya di Jakarta, Kamis (21/8). RDE berkapasitas maksimal 30 megawatt thermal ini akan menghasilkan listrik 10 megawatt elektrik. Hingga kini rencana ini masih berada di Bappenas dengan anggaran Rp 1,6 triliun.
“Semua bergantung pada persetujuan Presiden,” ujar Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Bappenas Jadhie Ardajat seperti dilansir Tempo, Rabu (26/8).
Simak Laporan Utama The GeoTimes Magazine, Vol. 02 No. 04 (6-12 April 2015)
Membongkar Mitos PLTN Murah
Tak ada PLTN murah. Publik Indonesia harus belajar dari tragedi Fukushima.
Dalam dua pekan terakhir Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi begitu vokal berbicara kemungkinan Indonesia punya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Usai menghadiri Dies Natalis Ke-50 Universitas Negeri Semarang, pekan lalu, Menteri Muhammad Nasir menegaskan pembangunan laboratorium PLTN di Serpong, Tangerang Selatan, akan dimulai pada 2016. Laboratorium ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa PLTN aman.
“Kami ingin kontribusi dalam bidang riset dan teknologi. Kami berinovasi untuk laboratorium PLTN. Untuk edukasi ke masyarakat,” kata Menteri Nasir.
Menurut Nasir, saat ini tenaga nuklir sudah sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat. Negara-negara lain sudah banyak yang memanfaatkan atau mulai membangun. Karena itu, Indonesia tak boleh sampai tertinggal.
“Nuklir menjadi kebutuhan dunia, tidak hanya Indonesia. Bangladesh dan Vietnam sudah membangun. Kalau tidak cepat, kita akan jadi negara terbelakang.”
Menteri Nasir juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. “Serpong ini sudah detail enginering design, uji tapak serta fisibilitas sudah, tahun 2016 mulai pembangunan,” katanya.
Sebelumnya Nasir juga menyatakan kesiapan Indonesia membangun PLTN tidak terlepas dari banyaknya bahan baku dan sumber daya manusia yang terampil. “Uranium dan thorium kita sangat luar biasa, kita sangat siap,” kata Nasir dalam kesempatan lain di Jakarta.
Dia menyebutkan persiapan SDM yang mumpuni untuk pembangunan PLTN adalah bergabungnya orang Indonesia dalam organisasi International Atomic Energy Agency.
“Salah satu direktur di IAEA itu orang Indonesia. Dari BATAN. Kalau kita nggak manfaatkan, sayang. Kalau ditanya siap atau nggak, kita sangat siap. Problemnya, masyarakatnya siap nggak? Itu yang penting.”
Saat ini langkah untuk membuat masyarakat mengenal energi nuklir adalah dengan membangun laboratorium PLTN yang disebut rekayasa daya eksperimen.
“Too Cheap to Meter”
Selama lebih dari 60 tahun, pendukung PLTN berdalih teknologi ini murah dan aman. Di Indoneisa, Badan Tenaga Nuklir Nasional juga berkali-kali menyatakan listrik dari PLTN sangat murah dibandingkan bahan bakar fosil sekalipun.
Kenyataannya, sejak awal teknologi nuklir diaplikasikan sebagai pembangkit listrik, pembangunannya menelan biaya sangat mahal. Industri nuklir memerlukan subsidi dan insentif pemerintah agar menjadi ekonomis dan kompetitif dengan teknologi lain. Pengalaman di sejumlah negara maju yang telah mengembangkan PLTN selama lebih dari setengah abad menunjukkan hal tersebut.
PLTN komersial pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat seusai Perang Dunia II. Di tengah-tengah Perang Dingin dengan Uni Soviet, pada 1953 Presiden Dwight Eisenhower meluncurkan program “Atom untuk Perdamaian” (Atom for Peace) yang menandai pengembangan teknologi nuklir untuk pembangkitan listrik. Lewis Strauss, Chairman Atomic Energy Commission Amerika Serikat, memproklamasikan bahwa energi nuklir dapat memproduksi listrik yang too cheap to meter (sangat murah untuk meteran listrik).
Pernyataan Strauss di tahun 1954 ini sesungguhnya sekadar ilusi, jauh dari kenyataan hingga 60 puluh tahun sesudahnya.
Dalam buku Chain Reaction (1991), Brian Balogh mengungkapkan secara ekonomi biaya pengembangan PLTN di Amerika tidak murah dan hanya dapat terwujud karena adanya Perang Dingin, kepentingan politik negara, serta insentif dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan listrik untuk membangun dan mengoperasikan PLTN. Tanpa subsidi pemerintah, tak bisa dibayangkan PLTN komersial di Amerika bisa dibangun.
Karena persoalan keekonomian, reaktor komersial pertama di Amerika, yakni PLTN Shippingport di Pennsylvania, dibangun dengan menggunakan sepenuhnya dana pemerintah dan dukungan politik tingkat tinggi. PLTN yang beroperasi pertama kali pada 1957 dan menjual listrik ke Duquesne Lighting Co., sesungguhnya tak ekonomis dan biaya produksi listriknya tidak dapat bersaing dengan pembangkit listrik lain saat itu.
Pembangunan PLTN pertama ini lebih didorong oleh motivasi politikus Amerika yang ingin menjadi pemimpin pengembangan teknologi nuklir untuk aplikasi non-militer, mengalahkan Rusia dan negara lain. Selain itu, pembangunan PLTN komersial menjadi langkah awal untuk pengaplikasian teknologi pressurized water reactor, yang mulanya produk riset teknologi penggerak kapal selam Angkatan Laut Amerika.
Pembangunan reaktor PLTN generasi pertama di Amerika tahun 1956 hingga akhir 1960 bisa terjadi karena adanya insentif dan subsidi langsung secara besar-besaran yang membuat biaya investasi PLTN dapat berkompetisi dengan PLTU batu bara. Kenaikan harga batubara di Amerika dan minyak dunia pada awal 1970, serta penurunan biaya oleh vendor teknologi pembangkit nuklir, membuat PLTN menjadi alternatif investasi bagi sejumlah perusahaan listrik di Amerika yang mendorong booming pesanan PLTN.
Meski demikian, faktor kelayakan ekonomi, eskalasi biaya konstruksi, dan kekhawatiran atas keselamatan menyebabkan hanya 25 persen dari 155 reaktor PLTN yang dipesan sepanjang 1970-an yang berhasil dibangun. Sisanya tak jadi atau berhenti di tengah jalan.
Mengulang Mantra
Pernyataan Strauss yang keliru kerap menjadi mantra yang terus-menerus disampaikan para pendukung PLTN. Kenyataannya, setelah lebih dari setengah abad, pembangunan PLTN komersial tetap saja sangat mahal, dan tidak menarik untuk didanai oleh lembaga keuangan hingga saat ini.
Karena alasan keekonomian dan keamanan, ratusan proyek PLTN dibatalkan atau ditunda. Akibatnya, jumlah PLTN yang beroperasi di dunia semakin berkurang dalam hampir dua dekade terakhir.
Hingga pertengahan 2014 tersisa 388 PLTN yang beroperasi di seluruh dunia, 50 unit lebih sedikit dari puncaknya pada tahun 2002. Pada 2013 PLTN berkontribusi 10,8 persen dari total kapasitas pembangkit di seluruh dunia, turun dari 17,6 persen pada puncaknya di tahun 1996. Lebih banyak PLTN yang ditutup dan berhenti beroperasi dibandingkan dengan yang dibangun.
Sejumlah proyek PLTN yang direncanakan dan mulai konstruksi di berbagai belahan dunia sejak dekade lalu menghadapi masalah kelayakan finansial. Berbagai proyek ini pada awal perancangan diperkirakan membutuhkan biaya investasi yang murah, tetapi keekonomiannnya berubah setelah memasuki tahap perancangan dan konstruksi.
Banyak proyek yang tertunda di tahap persiapan, bahkan terlambat penyelesaian saat masuk fase konstruksi. Ini semua menyebabkan eskalasi biaya 2 hingga 3 kali lipat dari rencana awal (lihat Tabel 1).
Selain negara-negara nuclear club, sejumlah negara berkembang juga berkeinginan membangun PLTN untuk berbagai alasan. Dalam hal keekonomian dan biaya pembangunan PLTN, kesamaan pola yang terjadi adalah perkiraan biaya dan keekonomian ketika perencanaan dilakukan dan keputusan politik membangun PLTN dibuat jauh berbeda dengan saat konstruksi PLTN akan dilaksanakan.
Dalam perencanaan, biaya pembangunan biasanya dibuat sangat murah tetapi meningkat 2 hingga 3 kali lipat setelah kesepakatan pembangunan dibuat dan rencana konstruksi ditetapkan (lihat Tabel II).
Selain biaya pembangunan yang mahal, mitos bahwa biaya operasi PLTN lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional juga tak sepenuhnya akurat. Di berbagai negara, selama 10 tahun terakhir perusahaan pengelola PLTN menghadapi kenaikan biaya operasi yang signifikan bahkan tidak dapat ditutupi oleh tarif listrik.
Menurut laporan French Court of Account (Cour des Comptes) tahun 2014, biaya operasi Electricite de France, perusahaan listrik Prancis yang mengelola seluruh PLTN di sana, naik dari US$ 67,8 per MWh pada tahun 2010 menjadi US$ 81,7 per MWh pada tahun 2013, atau sebesar 21 persen.
Perusahaan listrik E.ON menutup salah satunya PLTN-nya, 7 bulan lebih awal dari seharusnya, karena proyeksi pendapatan tak dapat menutupi biaya operasi yang naik.
Berbagai operator PLTN di Amerika dan Swedia juga menghadapi kenaikan biaya operasi PLTN mereka. Salah satu operator PLTN di Canada, Ontario Power Generation, dalam dokumen permohonan persetujuan biaya bahan bakar nuklir kepada regulator menunjukkan, kenaikan biaya bahan bakar 20 persen dari periode 2010-2015 (bersambung ke Nuklir Serpong 2).
