Persoalannya adalah mencari rumah tak pernah jadi perkara mudah, terkecuali jika Anda adalah lucky bastard yang mendapat kucuran subsidi berlimpah dari orang tua. Orang tua saya hanyalah guru madrasah dan saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan gaji pas-pasan.
Ya, pegawai negeri sipil. Pekerjaan paling absurd dalam sejarah bangsa Indonesia. Perjuangan berdarah-darah saat seleksi berakhir dengan keluhan gaji yang ternyata tak sesuai harapan. Sisanya adalah kegamangan demi kegamangan. Punya uang berlimpah dicurigai tetangga dan rawan kena cokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hidup melarat dinilai bodoh tak bisa memanfaatkan situasi.
Pun saat mencari hunian.
Dengan gaji yang diterima sebagai pegawai golongan III/A , saya tidak bisa mendapatkan kebaikan hati pemerintah untuk menikmati program KPR bersubsidi karena dianggap bukan lagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun untuk sekadar menebus uang muka rumah tipe 36, seperti jauh panggang dari api. Harga rumah berikut cicilan dan bunganya terus naik mengikuti gejolak inflasi, sementara pendapatan tetap segini. Tapi kembali lagi, rumah adalah soal harga diri sebagai lelaki. Apa pun itu, rumah harus tetap dicari.
Dengan uang yang ada, mencari rumah layak yang tak jauh dari tempat kerja di jantung Jakarta adalah hal mustahil. Harus jadi orang superkaya atau jadi gembel sekalian kalau ingin punya tempat tinggal yang cuma selangkah ke tempat kerja.
Suburban jadi harapan ada sepetak hunian yang bisa ditempati dengan layak, meski konsekuensinya harus berangkat saat jin ifrit rampung berdinas dan baru pulang ketika jatah kuntilanak mulai cari setoran. Gelap bertemu gelap. Menempuh jarak 60 kilometer dari Bogor dalam kantuk, dan pulang berdesakan kembali dalam gerbong sesak bau keringat. Mau bagaimana lagi, saya tak bisa beli rumah di Jakarta.
Persoalannya, saya tak sendiri. Ada puluhan juta yang senasib yang bersama-sama berebut. Hukum ekonomi berjalan. Harga akhirnya jadi tak terkendali gara-gara banyak juga yang ikut bermain dengan menjadikan rumah sebagai investasi–alih-alih menempatkannya secara fungsional sebagai tempat tinggal.
Hunian yang dekat dengan akses transportasi umum, seperti stasiun, pangkalan bus, atau berjarak dekat dengan gerbang tol, harganya meroket. Sementara yang terjangkau letaknya jauh di pucuk gunung dengan jarak yang tak manusiawi untuk penglaju.
Akhirnya kami harus merelakan diri menjadi tua di jalan. Bayangkan, dalam 24 jam paling tidak 4 sampai 6 jam dihabiskan di jalan, di kereta, Transjakarta, mobil omprengan, taksi, atau ojek. Ditambah jam kerja normal selama 8 jam, praktis rumah hanya jadi tempat sampah segala masalah dan keluh kesah.
Sayang belum ada penelitian valid sejauhmana pengaruh jalanan ibu kota pada keharmonisan kehidupan rumah tangga warga megapolitan (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang, dan Bekasi).
Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk pegawai negeri sipil DKI. Salah satu lokasinya di Kemayoran. Saya teringat tulisan Marco Kusumawijaya yang menyebutkan fungsi kota secara ekologis adalah menyediakan pilihan bagi sebanyak-banyaknya penduduk kota secara terjangkau.
Saat ini tak ada pilihan di Jakarta selain harus minggir ke Bogor, Depok, Tangerang, sampai Bekasi dan menggantungkan nasib pada transportasi publik yang tak bagus-bagus amat. Kereta rel listrik Commuterline yang jadwal pastinya hanya Tuhan yang tahu, Transjakarta dan moda pendukung APTB (Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway) yang lebih banyak mengalah pada kendaraan pribadi, sampai taksi yang menyimpan teror dari balik bagasi.
Niat Ahok tadi mestinya juga dibarengi dengan pembangunan transportasi publik yang layak supaya warga punya banyak pilihan. Tinggal dekat dengan tempat kerja di tengah kota dengan segala hiruk pikuknya atau menyepi ke pinggiran tapi tetap bisa menjangkau tempat kerja dengan mudah.
Tidak usah muluk-muluk soal MRT, LRT, kereta cepat, dan sebagainya. Asalkan Commuterline jadwalnya tepat waktu tanpa gangguan dan Transjakarta beserta kompatriotnya bisa melenggang mulus tanpa hambatan, itu sudah lebih dari cukup.
Saya yakin kalau usaha Ahok tadi terwujud, kualitas hidup warga Jakarta dan suburbannya bakal lebih meningkat. Duduk santai di kereta sambil membaca buku, sampai di kantor bekerja dengan tenang tanpa perlu khawatir sore nanti bakal antri panjang di halte di Transjakarta, dan sampai rumah badan masih segar tidak loyo dihajar kemacetan.
