Minggu lalu kita dihebohkan dengan berita viral kasus penyeludupan onderdil Harley Davidson dan sepeda motor Brompton di Pesawat Airbus A-300-900 Neo milik maskapai Garuda. Buntut dari kasus penyuludupan tersebut Menteri BUMN Erick Thohir memecat jajaran direksi Garuda termasuk direktur utama, I Gusti Ngurah Akshara.
Banyak yang mengapresiasi keberanian dan gerak cepat Menteri Erick dalam ‘bersih-bersih BUMN’. Ada juga yang mengomentarinya secara sinis mengingat Erick yang sebelum menjabat Menteri BUMN adalah seorang pengusaha. Khawatir Erick punya kepentingan proyek di Garuda ataupun di BUMN lainya. Hal ini wajar dalam demokrasi.
Apapun itu ceritanya, yang jelas Erick telah melakukan langkah besar dan berani membuka tabir hitam di BUMN kita yang selama ini publik tidak banyak yang tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu namun tidak berani mengungkapkan.
Kasus penyelundupan ini menambah daftar karut-marut maskapai pelat merah tersebut, setelah sebelumnya didera skandal rekayasa laporan keuangan. Sudah jamak bahwa praktik bisnis BUMN kerap tersandung persoalan, dari persoalan korupsi hingga dijadikan sapi perah bagi politisi dan partai politik. Setiap pergantian rezim selalu diiringi pengisian jajaran komisaris dan direksi dari para pendukung partai berkuasa.
Jika kita lihat sejarah singkat BUMN Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara. Sejatinya BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan ( PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum ( Perum) sebagaimana dimaksud dalam PP No. 13 Tahun 1998.
Tercatat ada 114 jumlah BUMN, memiliki anak usaha hingga cicit mencapai 800 perusahaan. Baik itu yang ada didaerah maupun di pusat. BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
Elit Bangsa Indonesia
Terungkapnya kasus penyuludupan di pesawat Garuda Indonesia membuktikan betapa para elit Indonesia masih dilanda krisi moral dan etika. BUMN yang diharapkan menjadi benteng perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Alih-alih melakukan itu semua, malah mempertontonkan hal yang tidak bermoral dan beretika.
Selama 74 tahun merdeka, dari orde lama hingga pasca reformasi. Dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah Indonesia belum mampu manjadi Negara maju. Jika kita bandingkan dengan Negara-negara lain Asia lainya yang usia kemerdekaannya hampir sama dengan Indonesia, seperti Korea Selatan dan India, Indonesia masih kalah dan tertinggal.
Era disrupsi malah dibarengi dengan penyimpangan (deviasi), dan peluruhan (distorsi) dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Korupsi masih merajalela dan penegakan hukum masih lemah. Pembangunan di daerah-daerah masih lambat dan belum merata. Sumber daya alam malah dieksploitasi dan dikuasai pihak asing. Cita-cita nasional masih jauh panggang dari api. Kalau kita mau jujur dan berterus-terang sungguh kita bangsa Indonesia masih dilanda krisis moral dan etika.
Kasus penyeludupan onderdil Harley Davidson di Pesawat milik maskapai Garuda hanyalah salah satu contoh saja betapa para elit bangsa Indonesia masih bermasalah dengan soal moral dan etika. Kita berharap tidak berhenti di Garuda. Apa yang dilakukan Menteri Erick hari ini patut di apresiasi oleh publik dan ditiru oleh para menteri-menteri Jokowi lainnya. Apa yang disampaikan Erick dalam sejumlah kesempatan, bahwa “akhlak menjadi kunci dari pengelolaan BUMN”.
Sudah saatnya bangsa ini melakukan taubat nasional. Revolusi akhlak adalah kunci menuju Indonesia maju. Akhlak yang baik akan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa Indonesia. Jika akhlak sudah menjadi yang terdepan dalam mengelola BUMN dan amanah jabatan publik lainya, maka layaknya pesawat Garuda Indonesia, Bangsa Indonesia akan lepas landas, terbang dan mendarat dengan selamat. Terbang menuju cita-cita bangsa kita. Indonesia yang maju, aman, damai dan sentosa.
