Debat Ketiga Pilpres 2019 telah usai dihelat Minggu, 17 Maret 2019. Debat kali itu menghadapkan dua kandidat Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, K.H Ma’aruf Amin dan Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno dan dirancang untuk membahas tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Dari pelaksanaannya, format debat ketiga terlihat telah disempurnakan menjadi lebih dinamis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sesi interaktif antar kandidat yang membuat proses debat menjadi lebih ‘hidup’ dan terkonstruksi dari performa masing-masing kandidat.
Di balik dinamika debat yang menarik, Debat Ketiga tak lepas dari berbagai kekurangannya. Narasi debat masing-masing kandidat masih tersandera pada konteks isu yang cenderung sempit dan dengan penyampaian yang bahkan tidak elaboratif. Salah satu isu strategis yang gagal dibawakan oleh masing-masing kandidat Cawapres adalah isu pekerja migran. Nyaris tidak ada narasi kepentingan pekerja migran yang jelas tersampaikan oleh kedua kandidat.
Kegagalan Mengarusutamakan Kepentingan Pekerja Migran
Narasi pekerja migran hanya muncul dalam retorika Cawapres nomor urut 01 saat menjawab pertanyaan menyoal strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itupun hanya sebatas menyebutkan upaya perlindungan melalui pengesahan Undang-Undang baru.
Begitu juga sebaliknya, narasi pekerja migran dalam retorika debat kandidat Cawapres nomor urut 02 hanya muncul saat memberikan tanggapan terkait isu Tenaga Kerja Asing (TKA). Itupun juga hanya sebatas menyatakan bahwa TKA yang dapat bekerja di Indonesia harus mampu berbahasa Indonesia, sama halnya dengan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Padahal jika lebih dielaborasi, sesungguhnya isu pekerja migran memiliki relevansi dan interseksi yang kuat terkait isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga sosial dan budaya. Terkait tema pendidikan misalnya, sebetulnya masing-masing kandidat telah mengambil titik poin yang tepat untuk masuk dan menjawab tantangan terkait kualitas dan daya saing angkatan kerja Indonesia, yang secara garis besarnya adalah mensinergikan kualitas pendidikan dengan pasar kerja, khususnya melalui pendidikan vokasi.
Namun arah kepentingan pekerja migran tidak tersinergi melalui narasi masing-masing Cawapres. Padahal situasi saat ini, masih banyak masyarakat yang berpotensi menjadi pekerja migran, menghadapi juga besarnya peluang dan kebutuhan pasar kerja dari luar negeri.
Terkait tema kesehatan, kedua Cawapres terjebak dalam isu sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang memang masih menghadapi berbagai persoalan. Namun narasi yang disampaikan juga tidak terelaborasi untuk menjawab secara konkret upaya pemenuhan akses jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia.
Begitupun dalam tema ketenagakerjaan, masing-masing kandidat masih terjebak dalam perspektif yang cenderung sempit menyoal industri kreatif dan digital tanpa ada singgungan sedikitpun dengan situasi dan potensi yang sebetulnya dimiliki pekerja migran Indonesia. Bahkan indikator kerja layak dan perkseptif keadilan bagi pekerja secara umum tidak terbahas sedikitpun.
Dalam bahasan tema sosial dan budaya, masing-masing kandidat Cawapres juga tidak berhasil memasukkan konteks pekerja migran sebagai titik masuk untuk narasi yang strategis. Padahal jika melihat situasi saat ini, tata kelola migrasi tenaga kerja hanya berkonsentrasi penuh pada mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Belum ada kerangka yang strategis untuk memaksimalkan modal-modal sosial dan budaya yang dimiliki purna migran ataupun dalam bentuk pemberdayaan yang menyasar pekerja migran setelah kembali ke daeahnya.
Program pemberdayaan purna migran sejauh ini hanya mampu menghubungkan akses pengembangan ekonomi kreatif. Belum ada program yang secara khusus dimiliki Pemerintah untuk mengembangkan kekayaan potensi sosial dan budaya para purna migran setelah mereka bermigrasi ke luar negeri.
Gagasan yang Sebetulnya Strategis
Meski tidak spesifik mengeleborasi secara mendalam, sebetulnya terdapat dua gagasan yang relevan dengan isu pekerja migran. Pertama, tentang keberlanjutan dan perluasan manfaat (disampaikan Cawapres nomor urut 01) dan juga kerangka kerja kemitraan yang kolaboratif antara Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha (disampaikan Cawapres nomor urut 02). Keberlanjutan dan pola kemitraan multipihak menjadi kerangka yang penting untuk menjawab bagaimana arah agenda kepentingan pekerja migran, setelah Pemilu usai.
Masih ada dua sesi dalam rangkaian Debat Pilpres 2019 yang dapat dimaksimalkan masyarakat pemilih untuk mengukur kapabilitas kandidat Capres-Cawapres, pun bagi kandidat untuk memaksimalkan kemampuan masing-masing. Menjadi harapan bagi semua bahwa penyelenggaraan debat dapat menjadi medium strategis untuk memilah kandidat yang menguasai permasalahan dan menerjemahkannya sebagai agenda kepemimpinan secara substantif, tidak hanya menjawab melalui wacana program yang populis.
Pada sisi yang lain, konsentrasi pemilih pada Pemilu Serentak harusnya tetap pada proporsi yang seimbang antara Pemilu Presiden dengan Pemilu Legislatif. Termasuk dalam agenda kepentingan pekerja migran. Karena bagaimanapun, langkah komprehensif harus dipastikan melalui agenda kepemimpinan eksekutif maupun kerangka keterwakilan parlemen di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
