Menunjukkan perasaan dan pikiran untuk mengecam Donald Trump yang secara tiba-tiba mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah sah, dan malah baik. Tidak salah pula jika ungkapan perasaan dan pikiran tersebut dilakukan bersama-sama, seperti dalam aksi bela Palestina (17/12) di Monas, Jakarta.
Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kita marah kepada Donald Trump. Betapa tidak, Trump bukan saja telah memperburuk konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung beberapa dekade. Alih-alih mencarikan jalan keluar, Trump yang mewakili negara super power memperuncing keadaan.
Lebih dari memperuncing, pengakuan Trump juga seperti melegitimasi pencaplokan tanah oleh Israel kepada Palestina. Sejak Israel menguasai tanah Palestina 50 tahun silam, kini Palestina tinggal menguasai kurang dari 10 persen wilayah tersebut. Kini, ibu kota Palestina, Yerusalem, tiba-tiba diakui Amerika Serikat sebagai ibu kota Israel.
Aksi massa di Jakarta sebagai respons atas sikap Trump itu dihadiri ratusan ribu orang. Di antara yang hadir, banyak yang datang demi solidaritas kepada bangsa Palestina dan muak dengan perilaku Trump. Ada juga tokoh agama yang politis, yang dalam beberapa aksi sebelumnya membawa kepentingan politik dalam berbagai aksinya. Tidak ketinggalan pula politisi dari berbagai partai politik menjadi orator dalam aksi ini.
Melihat profil mereka yang hadir begitu beragam, apakah aksi ini murni untuk mengecam Trump? Apakah aksi ini benar-benar untuk membela Palestina nun jauh di sana? Tidakkah narasi politis, juga teriakan dan hinaan kepada pemerintah Indonesia, di atas panggung menunjukkan kepentingan politik dalam negeri?
Sulit mengatakan bahwa aksi ini murni membela Palestina dan tidak ada muatan politis. Pertama, isu Palestina memiliki nilai berharga secara politis. Jarang, jika bukan tidak pernah, kita melihat massa dan tokoh yang sama dengan aksi kemarin menyuarakan keprihatinan atas pencaplokan atau krisis selain di Palestina. Kita tahu bahwa di dunia ini bukan hanya Palestina yang mengalami penderitaan akibat konflik perbatasan.
Di dunia saat ini, perebutan tanah tengah terjadi antara Rusia dan Urkaina. Keduanya memperebutkan wilayah Krimea. Rusia dituding menganeksasi secara sepihak. Tidak ada aksi massa di Jakarta untuk penderitaan masyarakat Krimea yang ingin tetap bersama Ukraina.
Seseorang mungkin akan mengatakan, tentu saja tidak ada aksi massa umat Islam atas penderitaan Ukraina karena mereka bukan umat Islam. Ingat ini kelanjutan dari aksi bela Islam. Hanya umat Islam yang akan dibela, bukan yang lain. Apakah Islam tidak peduli dengan kemanusiaan non-Islam?
Kita juga tidak melihat ada aksi massa serupa membela Pakistan, negara yang berasaskan Islam, dalam perseteruan dengan India ketika mereka memperebutkan wilayah Kasmir. Bukankah Pakistan negara Islam, kenapa aksi bela Islam tidak mengangkat isu Pakistan? Kenapa tidak ada juga aksi serupa terhadap penderitaan umat Islam, di Yaman ketika diserang Arab Saudi? Apakah umat Islam di Yaman, kurang Islam?
Fakta tidak ada aksi bela Pakistan dan Yaman, untuk menyebut sebagian, meruntuhkan argumen bahwa aksi bela Palestina karena sesama umat Islam. Jika alasannya umat Islam, seharusnya penderitaan di Yaman dan Pakistan, menjadi alasan untuk juga turun ke jalan.
Jika bukan alasan teologi, lalu bagaimana membaca aksi bela Palestina? Sejauh ini, di Jakarta, isu Palestina lebih kuat sebagai bingkai narasi untuk menggerakkan massa dibanding isu lain.
Kedua, penggerak aksi ini tokoh politik atau politisi. Aksi bela Palestina tidak bisa dipisahkan dari rangkaian aksi yang ditandai dengan angka-angka, mulai dari 114, 212, dan lainnya. Pada aksi-aksi tersebut, para penggerak ini jelas memiliki kepentingan politik dalam negeri.
Pada aksi 114 dan 212, misalnya, sangat jelas bahwa aksi ini digerakkan untuk mengantarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Meski narasi yang berkembang menggunakan isu penodaan agama, massa dan penggerak yang sama ada di belakang pemenangan gubernur Anies.
Para penggerak yang sama merupakan penggerak aksi bela Palestina. Bingkai bisa beda, kali ini isu Palestina, tetapi massa yang sama, yang bisa digerakkan dengan narasi agama, perlu dirawat untuk aksi-aksi selanjutnya sampai Pemilihan Umum 2019.
Ketiga, penekanan pada politik dalam negeri. Tema besar aksi ini kita tahu bela Palestina. Tetapi, Palestina bukan penekanan utama aksi ini. Jika kita lihat, pesan yang hendak ditekankan bukan pada Palestina dan Trump, melainkan pemerintah Indonesia yang dinilai kurang “berani”.
“Saya mengimbau Presiden Indonesia untuk menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Jangan hanya mengimbau saja. Jangan hanya prihatin. Kita butuh lebih dari itu,” ujar Fadli Zon, politisi Partai Gerindra yang sempat berswafoto dengan Donald Trump saat kampanye presiden Amerika Serikat.
Dalam pernyataan secara implisit Fadli ingin mengatakan bahwa jika ia presiden, ia akan lebih dari sekadar prihatin atau mengimbau. Tidak begitu penting, apakah Presiden Joko Widodo hanya mengimbau atau lebih dari mengimbau dalam diplomasi yang dilakukannya selama ini. Yang penting, meyakinkan peserta aksi bahwa pemerintah lemah.
Hal lain yang juga jelas nuansa politik dalam negeri adalah teriakan “turun” dari peserta aksi ketika Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mulai menyampaikan orasi. Bahkan ada di antara peserta yang teriak, “turun, pembela LGBT”. Inilah bukti paling jelas bahwa aksi ini adalah aksi antara untuk menekan pemerintah, atau kepentingan politik dalam negeri, sebab Menteri Lukman adalah representasi pemerintah, mewakili presiden dalam aksi ini.
Apakah dengan demikian, aksi bela Palestina tidak berguna? Tentu saja bermanfaat. Rakyat dan pemerintahan Palestina tentu berterima kasih kepada umat Islam Indonesia. Aksi semacam ini bisa menjadi daya tekan kepada pemerintah Amerika Serikat. Hanya saja, politik domestik yang mewarnai aksi bela Palestina telah mengaburkan beberapa hal.
Kita tahu bahwa bela Palestina adalah bela kemanusiaan, bukan hanya bela Islam. Di Palestina, yang menderita atas pencaplokan Israel, juga adalah keluarga non-Islam. Ada penduduk Kristen dan Yahudi. Sikap Trump yang menyulut kembali ketegangan di Palestina telah dan akan mengakibatkan penderitaan yang telah mengganggu rasa kemanusiaan kita.
Jika membela Islam berarti juga membela kemanusiaan, maka aksi bela-bela tidak hanya akan berhenti di Palestina. Aksi bela Rohingya kini sudah tidak kita dengar lagi dalam aksi-aksi ini, padahal penderitaan mereka belum juga usai.
Selain itu, seakan-akan bela Palestina hanya bisa dilakukan melalui aksi turun ke jalan. Membela Palestina bisa dilakukan dengan berbagai cara. Aksi ini bersolidaritas dengan aksi ke lapangan Monas. Pemerintahan Jokowi yang melakukan diplomasi melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di Istanbul, Turki. Ia mengusulkan enam poin dan usulan tersebut masuk dalam Deklarasi Istanbul sebagai sikap resmi negara-negara OKI.
Berbahagialah kita hidup di negara demokratis. Siapa saja bisa aksi apa saja. Jangan dibayangkan bisa aksi demikian di bawah pemerintahan khilâfah. Karenanya, dimensi politik dalam negeri dalam aksi, seperti bela Palestina ini, tidak bisa dihindari. Di mana ada massa dalam jumlah besar, di situ politisi akan merumput.
Meski demikian, yang paling penting adalah cara kita membaca aksi-aksi tersebut tidak naif sebagai murni urusan Palestina. Cara membaca yang jernih sambil berdoa untuk kebaikan bangsa Palestina, juga adalah sebentuk aksi, aksi bela Palestina.
Kolom terkait:
Yerusalem Sayang, Yerusalem Malang
Trump yang Songong, Palestina, dan Khilafah
Palestina di Tengah Keabsurdan Dunia Islam [Hari Al-Quds Internasional]
