“Hei, Kamu, Ernest Prakarsa. Kamu seorang komika, penulis, juga sutradara. Beritahu aku bagaimana rasanya, Jadi KW ku”, uhhhhhhhhh.
Kalimat ini terdengar lantang dan bermakna dalam sebuah tayangan vlog Raditya Dika yang berjudul battle rap. Raditya Dika mencoba ngerap sekaligus menyampaikan pesan, lebih tepatnya isi hati. Tapi, kalimat ini tak jadi soal, sebab Ernest sang komika “tertuduh” ada di situ menyaksikan langsung bagaimana kalimat demi kalimat dilontarkan Raditya Dika.
Tampaknya pula Ernest tak terpengaruh sebab ia sama sekali bukan KW Raditya Dika. Ernest dan Radit punya gaya penulisan yang berbeda, bahkan jauh berlainan. Punya “rasa” film yang berbeda. Hanya saja mereka tak bisa mengesampingkan fans dengan hobi membanding-bandingkan.
Radit menjadi inspirasi bagi Ernest untuk berkarya. Ernest juga tak ragu menampilkan segala kelemahan yang sering digunjingkan orang menjadi sebuah kelebihan, meski Raditya Dika juga sukses melakukannya. Toh, keduanya sama-sama berkarya, sama-sama menjadi bagian dari pemuda yang ikut “menyadarkan” Indonesia. Radit berusaha menyadarkan kita bahwa menjadi jomblo adalah fase yang indah dalam hidup, sedangkan Ernest lebih banyak menggali isu seputar SARA yang sempat memerangkap hidupnya. Sebagian dari kita mungkin merasakan hal-hal paradoks dalam lawakan, narasi, maupun film komika ini.
Di era milenial seperti ini yang kesempatan berkarya, berkreativitas yang terbuka luas, mengapa justru membuat seseorang merasa bangga menjadi KW? Dalihnya terinspirasi. Yang sedang menjadi perhatian di negeri ini juga terkait seseorang yang gagal “terinspirasi”.
Predikat “The Next Habibie” yang sengaja di-branding oleh Dwi Hartanto terbukti tak menjadikannya apa pun. Dwi Hartanto, sebaik apa pun karyanya nanti, tidak akan mendapat tempat penuh dalam pandangan masyarakat. Ia menciderai segala kemungkinan menjadi peneliti besar hanya karena kebohongan yang sengaja dibuat untuk meraih bangga sesaat juga sesat. Dirinya mengklaim bahwa B.J Habibie mengundangnya untuk berbincang-bincang, bahkan mungkin Dwi lupa menyebut bahwa Pak Habibie juga berkenan mengembangkan proyek bersamanya.
Dwi Hartanto, nama ini begitu dicari beberapa hari ini. Skandalnya merupakan aib yang menimpa dunia pendidikan setelah sebelumnya lagi-lagi plagiarisme dipupuk subur dalam disertasi Rektor UNJ. Dwi yang menempuh studi doktor ini tidak mungkin tidak membayangkan dampak buruk terkait kebohongannya.
Apakah pencapaiannya kuliah di Belanda, menjadi mahasiswa doktoral yang cukup berprestasi, tak cukup membanggakan baginya? Haruskah ia memaksakan diri untuk dikenal sebagai the next Habibie, padahal bidang yang digeluti sungguh berbeda?
“Ilmuwan boleh salah, tapi tak boleh berbohong”. Jika ilmuwan berbohong, maka peradaban sebuah bangsa, bahkan peradaban manusia, bisa saja disangsikan. Setelah puja-puja yang diterima Dwi Hartanto atas kebohongannya, ia harus mereguk pahitnya menjadi manusia tanpa kepercayaan. Kerabatnya, bahkan orang-orang yang baru bertemu dengannya, mungkin akan menyangsikan segala hal yang diperbuat, dikatakan, maupun dipikirkan Dwi, meski itu semua adalah tentang kebenaran.
Undangan sebagai narasumber, juga sosok menginspirasi, banjir untuk Dwi. Anehnya, ia justru menikmati kebohongan ini tampa raut cemas sedikit pun. Sebagai ilmuwan, Dwi pasti paham bahwa kebohongan ialah barang haram. Entah apa motifnya, mungkin politik, kekuasaan, ekonomi, atau pengakuan diri, sama sekali tak dibenarkan. Jika memang Dwi mengkalim sebagai ilmuwan, ia seharusnya tidak berselingkuh dengan motif-motif ekonomi maupun pengakuan publik. Ilmuwan harus menerangkan, menerangi, bukan justru menggelapkan.
Inilah euphoria bangsa ini yang memuliakan embel-embel luar negeri. Sekelas KBRI juga tak melakukan pengecekan sebelum pemberian penghargaan. Begitu bermasalah, pencabutan gelar seolah menjadi tamparan mematikan. Padahal, bukan itu yang seharusnya diperbaiki. Bagaimana mencegah ketidakjujuran peneliti, akademisi, politisi, bahkan pembuat petisi yang bisa mempengaruhi negeri ini jauh lebih penting untuk dilaksanakan.
Minimnya dana riset juga minimnya penghargaan atas ide-ide ilmuwan, peneliti, juga dosen di Indonesia yang melakukan penelitian baik di luar maupun dalam negeri seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Bayangkan, seorang dosen yang jabatannya asisten ahli dipaksa dan dituntut meneliti sebanyak-banyaknya, secerdas-cerdasnya, namun ide brilian itu hanya mampu dihargai 30% dari dana penelitian yang diajukan. Pantaskah pemerintah, terutama Kementerian Riset dan Teknologi, memberi penghargaan yang serupa remahan ini?
Ide itu yang paling sulit digali, diwujudkan, dan hanya dihargai seenaknya? Bayangkan dari 20 juta dana penelitian dosen pemula, misalnya, peneliti hanya berhak menerima honor Rp 4 juta, itu pun dibagi 3, jadinya Rp 1,3 juta per peneliti. Ini harga yang pantas untuk membangun negeri?
Mengapa pemerintah masih saja perhitungan bahkan pelit untuk memajukan negeri ini. Belum lagi ia harus menuliskan, mengumpulkan nota-nota, juga pertanggungjawaban dana yang menguras tenaga. Rp 1,3 juta harga yang pelit untuk sebuah ide penelitian. Jangan salahkan jika dosen atau peneliti ogah-ogahan meneliti. Hasil penelitian cenderung hanya jadi pajangan perpustakaan, akhirnya berakhir di tempat daur ulang.
Melihat pemetaan penelitian dosen pemula yang juga sibuk meneliti, pemerintah tidak boleh cuci tangan terhadap kasus-kasus yang membawa nama baik negeri, terutama di lini pendidikannya. Namun, saya juga tidak mengiyakan bahwa alasan finansial dan penghargaan menjadi pembenaran untuk apa yang dilakukan Dwi Hartanto.
Entahlah… apa yang membuatnya bisa terjerat dan melakukan kebohongan semacam ini berkali-kali. Edit penghargaan, berfoto seolah-olah menang kompetisi, mencatut nama sebagai ketua proyek bergengsi, sungguh tidak bisa dibenarkan. Sayangnya, media sosial juga ikut menyuburkan kebohongan Dwi Hartanto ini hingga setahun lamanya.
Media juga perlu digiring agar berita, terutama yang berkaitan dengan inspirasi bangsa, penelitian, bahkan ilmuwan, dipastikan kebenarannya. Jangan sampai media berwajah pesanan menyamarkan yang bohong seolah-olah seperti kebenaran, sedangkan yang benar dibuat seolah-olah pembohong.
Dalam surat bermaterai, Dwi mencoba mengakui kesalahan dan kebohongannya selama ini. Namun, apakah dengan minta maaf dan pencabutan penghargaan terhadap Dwi Hartanto ini, semua lantas selesai?
Dwi dikatakan telah memenangi lomba riset teknologi antar badan antariksa dunia di Jerman pada 2017. Kenyataannya, Dwi tak pernah mengikuti lomba tersebut. Dwi justru memanipulasi template cek hadiah, menuliskan namanya, membubuhkan nominal hadiah sebesar 15.000 euro. Lalu, ia berfoto dengan cek tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Foto itu sebetulnya diambil di gedung Space Businees Inovation Center di Noordjijk, Belanda, saat Dwi mengikuti hackathon Space Apps Challenge. Seniat itukah membohongi negerinya sendiri?
“Foto itu saya publikasikan melalui media sosial saya dengan cerita klaim kemenangan saya. ‘Lethal weapon in the sky’ dan klaim paten tidak benar dan tidak pernah ada. Informasi saya dan tim sedang mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 tidaklah benar. Informasi bahwa saya dan tim diminta untuk mengembangkan EuroTyphoon di Airbus Space and Defence menjadi EuroTyphoon NG adalah tidak benar,” tulis Dwi Hartanto sebagai klarifikasinya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Dwi disebut dihubungi oleh protokoler B.J Habibie. Pertemuan antara Habibie dan Dwi berlangsung di salah satu restoran di Den Haag pada awal Desember 2016. Pertemuan itu justru tidak pernah terjadi. Dwi memang pernah meminta kepada Kedutaan Besar RI di Den Haag untuk bertemu dengan Habibie.
Dwi memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebohongannya. Melalui Facebook, ia mengungagah persiapan dan peluncuran TARAV7s yang tak pernah ada. Postingan sejak 9 Juni 2015 sebetulnya adalah persiapan roket DARE Cansat V7 yang menjadi kegiatan ekstrakulikuler mahasiswa.
Untuk Dwi Hartanto serta perselingkuhan akademik lainnya, mendapat predikat the next Habibie atau menjadi Habibie sekalipun tidak akan pernah sama lagi.
Baca juga:
Doktor Abal-abal dan Integritas Akademik yang Tergadaikan
