Bolehkah pengusaha menyediakan penginapan, makanan, atau fasilitas lain kepada Pejabat Bea dan Cukai yang sedang melakukan pengawasan? Pertanyaan ini mudah memunculkan kekhawatiran tentang gratifikasi. Namun, hukum kepabeanan justru mengenal keadaan ketika fasilitas tersebut diperlukan agar pengawasan dapat berjalan.
Dasarnya terdapat dalam Pasal 81 UU Kepabeanan. Ketentuan ini memungkinkan Pejabat Bea dan Cukai ditempatkan di atas sarana pengangkut atau tempat lain yang berisi barang di bawah pengawasan pabean. Apabila di tempat penugasan tidak tersedia akomodasi, pengangkut atau pengusaha yang bersangkutan wajib memberikan “bantuan yang layak”. Penjelasannya menyebut contoh berupa tempat atau ruang kerja, akomodasi, serta makanan dan minuman yang cukup.
Artinya, pemberian fasilitas tidak selalu berangkat dari kehendak pribadi pihak yang berkepentingan. Dalam kondisi tertentu, ia memiliki dasar operasional dalam undang-undang. Pada saat yang sama, pengendalian gratifikasi tetap penting dalam hubungan antara pejabat dan pengguna jasa. Forum Konsultasi Publik Bea Cukai Madiun pada 2026, misalnya, kembali menempatkan pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari penguatan integritas. Di sinilah persoalannya, sampai di mana fasilitas masih dapat dibenarkan sebagai “bantuan yang layak”?
Seberapa “Layak” Bantuan yang Layak?
Bayangkan seorang Pejabat Bea dan Cukai harus melakukan pengawasan selama beberapa hari di lokasi yang tidak menyediakan tempat menginap. Penyediaan akomodasi dalam keadaan seperti itu mudah dipahami sebagai kebutuhan penugasan. Persoalannya berubah ketika akomodasi disediakan jauh melebihi kebutuhan atau disertai manfaat lain yang tidak berkaitan dengan pengawasan.
Pasal 81 memang memberi ruang fleksibilitas. Penjelasan ayat (2) menggunakan frasa “antara lain”, sehingga contoh bantuan tidak bersifat tertutup. Namun, keseluruhan penjelasan menempatkan bantuan dalam satu tujuan yaitu agar pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tujuan inilah yang seharusnya menjadi titik tolak membaca kata “layak”.
Karena itu, setidaknya ada tiga pertanyaan yang patut diajukan yaitu apakah fasilitas itu benar-benar dibutuhkan untuk penugasan, apakah bentuk dan tingkatnya masih wajar dalam kondisi konkret, dan apakah manfaatnya tetap bersifat kedinasan atau telah bergeser menjadi manfaat personal. Tiga pertanyaan ini bukan unsur baru dalam Pasal 81, melainkan alat bantu untuk menjaga penerapannya tetap sesuai tujuan norma.
Fleksibilitas tetap diperlukan karena kondisi penugasan tidak seragam. Lokasi, durasi, akses terhadap fasilitas, dan tingkat kesulitan pengawasan dapat berbeda. Standar yang terlalu kaku justru berisiko menghambat pekerjaan di lapangan. Namun, fleksibilitas tidak boleh berubah menjadi ruang tanpa batas. Semakin jauh suatu fasilitas dari kebutuhan konkret penugasan, semakin lemah pula alasan untuk membenarkannya hanya dengan merujuk Pasal 81.
Penilaian tidak cukup berhenti pada nama fasilitas. Akomodasi tetaplah akomodasi, tetapi alasan, tingkat, dan konteks pemberiannya dapat berbeda. Pasal 81 memberi dasar hukum bagi pemberian bantuan, tetapi bukan cek kosong untuk membenarkan setiap fasilitas.
Ketika Pasal 81 Bertemu Rezim Gratifikasi
Batas tersebut semakin penting ketika Pasal 81 dibaca bersama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Pasal 12B menggunakan pengertian gratifikasi yang luas, termasuk fasilitas penginapan dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, akomodasi yang disebut dalam Pasal 81 juga merupakan jenis manfaat yang dapat masuk ke dalam pengertian gratifikasi.
Namun, kesamaan bentuk tidak berarti setiap bantuan berdasarkan Pasal 81 otomatis menjadi suap. Pasal 12B menentukan bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketika hukum kepabeanan sendiri memerintahkan bantuan tertentu agar pengawasan dapat dilakukan, hubungan fasilitas dengan jabatan tidak dengan sendirinya membuat bantuan tersebut berlawanan dengan tugas.
Karena itu, Pasal 81 dan Pasal 12B tidak perlu dipertentangkan. Pasal 81 memberi dasar dan tujuan bagi bantuan dalam pengawasan kepabeanan, sedangkan Pasal 12B memberi batas ketika suatu gratifikasi diperlakukan sebagai suap. Persinggungan keduanya tidak terutama terletak pada jenis fasilitas, melainkan pada perubahan karakter pemberian: dari fasilitas yang diperlukan untuk tugas menjadi manfaat yang tidak lagi dapat dijustifikasi oleh tujuan penugasan.
Semakin jelas hubungan fasilitas dengan kebutuhan pengawasan dan semakin wajar tingkatnya, semakin kuat alasan menempatkannya dalam kerangka Pasal 81. Sebaliknya, dasar itu semakin sulit dipertahankan ketika fasilitas tidak diperlukan, jauh melampaui kebutuhan yang wajar, atau menghasilkan manfaat personal. Ukuran ini juga tidak semata-mata soal nominal. Konteks dan tujuan pemberian lebih menentukan daripada angka.
Menjaga Batas Sebelum Menjadi Persoalan
Penafsiran tersebut perlu disambungkan dengan mekanisme pengendalian yang sudah tersedia. Pasal 12C UU Tipikor juga menyediakan mekanisme pelaporan gratifikasi kepada KPK yang dapat menjadi instrumen kehati-hatian ketika suatu penerimaan menimbulkan keraguan. Di lingkungan Kementerian Keuangan, PMK Nomor 227/PMK.09/2021 juga memberi kerangka pengendalian gratifikasi.
Pasal 4 ayat (3) huruf j PMK tersebut antara lain menyebut kesesuaian dengan standar biaya, tidak adanya pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, serta kepatuhan terhadap ketentuan instansi. PMK ini memang tidak dibentuk khusus untuk menafsirkan Pasal 81, tetapi kriterianya relevan sebagai lapisan pengendalian terhadap penerimaan fasilitas dalam konteks kedinasan.
Dengan demikian, dua lapis penilaian dapat bekerja bersama. Pada lapis pertama, kebutuhan, kewajaran, dan sifat kedinasan membantu menilai apakah fasilitas masih berada dalam tujuan Pasal 81. Pada lapis kedua, pencatatan, pencegahan pembiayaan ganda dan benturan kepentingan, serta mekanisme pemberian yang institusional membantu memastikan fasilitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Pencatatan menjadi penting agar alasan, bentuk, nilai, dan dasar pemberian fasilitas dapat ditelusuri. Pemberian juga sedapat mungkin berlangsung melalui mekanisme institusional, bukan bergantung pada hubungan personal antara pejabat dan pengangkut atau pengusaha. Dengan begitu, fasilitas ditempatkan sebagai bagian dari penugasan yang dapat diaudit, bukan sebagai ruang negosiasi personal.
Persoalan Pasal 81 pada akhirnya bukan ketiadaan aturan. Hukum kepabeanan telah menyediakan dasar bagi bantuan yang diperlukan untuk pengawasan, sedangkan rezim gratifikasi menyediakan perangkat pengendaliannya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan larangan baru terhadap “bantuan yang layak”, melainkan penerapan Pasal 81 yang lebih terukur. Kebutuhan, kewajaran, sifat kedinasan, pencatatan, pencegahan pembiayaan ganda dan benturan kepentingan perlu menjadi dasar dalam setiap pemberian fasilitas. Dengan begitu, kebutuhan operasional tetap terpenuhi tanpa mengaburkan garis antara fasilitas kedinasan dan manfaat personal.
