Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan peningkatan kesejahteraan petani dan hilirisasi produk pertanian sebagai pilar utama visi pembangunan nasional. Diskusi publik mengenai program ini umumnya masih berfokus pada pembangunan infrastruktur pabrik pengolahan skala besar, pembiayaan modal makro, dan penyerapan tenaga kerja industri. Namun, narasi dominan tersebut menyimpan sebuah titik buta struktural yang sangat fundamental. Kebijakan hilirisasi pertanian nasional belum pernah dibedah melalui kacamata tata ruang agraria kelembagaan, khususnya mengenai bagaimana petani gurem dapat bertindak sebagai pemilik saham kolektif dari industri hilir tersebut, bukan sekadar menjadi buruh penyedia bahan mentah murah.
Secara agronomi dan manajemen agribisnis, mayoritas pelaku utama sektor pertanian di Indonesia adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan sangat sempit, yakni di bawah 0,5 hektare. Struktur lahan yang terfragmentasi ini secara teknis tidak mampu memenuhi standar volume pasokan dan kontinuitas bahan baku yang dituntut oleh industri hilir modern. Ketika pemerintah membangun pabrik hilirisasi tanpa membenahi ketimpangan skala ekonomi di tingkat hulu, korporasi pengolahan cenderung membeli komoditas melalui jaringan tengkulak besar. Proses ini secara sistematis memotong margin keuntungan ekonomi yang seharusnya diterima langsung oleh para petani, peternak, dan nelayan lokal.
Kegagalan Model Korporasi Sentralistik
Model hilirisasi yang menempatkan petani hanya sebagai mitra pasif penyuplai bahan mentah terbukti gagal meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Industri hilir skala besar memiliki otoritas penuh untuk menentukan standar mutu dan pemotongan harga sepihak terhadap hasil panen petani. Petani gurem tidak memiliki posisi tawar untuk bernegosiasi karena sifat komoditas pertanian segar yang mudah rusak pascapanen. Inefisiensi struktural ini menyebabkan nilai tambah ekonomi terbesar dari proses hilirisasi selalu mengalir ke pemilik modal industri di perkotaan, sementara risiko kegagalan biologis akibat perubahan iklim dan serangan hama sepenuhnya ditanggung oleh petani di pedesaan.
Pengalaman empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi pertanian rakyat mensyaratkan adanya transformasi kelembagaan hulu melalui sistem pertanian hamparan bersama (block-farming). Dalam model ini, lahan-lahan sempit milik petani gurem dikonsolidasikan secara manajemen tanpa menghilangkan hak milik atas tanah individu. Konsolidasi agronomis ini memungkinkan penerapan mekanisasi pertanian modern, standardisasi budidaya yang seragam, dan efisiensi biaya input produksi seperti benih dan pupuk. Melalui skala ekonomi yang setara dengan perkebunan besar, kelembagaan tani memiliki kapasitas legal untuk berhadapan langsung dengan pasar industri tanpa intervensi rantai perantara yang eksploitatif.
Demokratisasi Saham Industri Hilir
Untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo secara konkret, Pemerintah Indonesia harus meredefinisi regulasi hilirisasi dengan mewajibkan skema kepemilikan saham industri oleh koperasi petani (farmer-owned industrialization). Kebijakan hukum harus menetapkan bahwa izin pendirian pabrik pengolahan hasil pertanian baru hanya diberikan jika korporasi bersedia melepas minimal 30 hingga 40 persen kepemilikan sahamnya kepada Koperasi Unit Desa (KUD) atau konsorsium kelompok tani lokal. Kontribusi modal saham koperasi dapat disubstitusi melalui jaminan kontinuitas pasokan bahan baku dari lahan block-farming yang telah terstandardisasi secara berkelanjutan.
Sistem kepemilikan saham kolektif ini mengubah posisi sosiologis petani dari sekadar objek penerima bantuan sosial menjadi pemilik aset industri. Petani tidak lagi hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan komoditas mentah yang harganya fluktuatif di pasar, melainkan menerima pembagian keuntungan periodik (dividen) dari nilai tambah produk olahan akhir yang siap ekspor. Model tata kelola ini secara langsung mendorong petani untuk menjaga mutu biologis hasil panen mereka sejak di lahan, karena kualitas input agronomis di hulu akan menentukan besaran keuntungan finansial yang mereka terima di hilir.
Peran Institusi Riset
Institusi pendidikan tinggi pertanian nasional harus dilibatkan secara aktif untuk melakukan pendampingan manajemen kelembagaan dan transfer teknologi pertanian pintar kepada koperasi-koperasi tani di daerah. Intervensi kelembagaan hulu ini harus mereplikasi keberhasilan sejarah aksi-riset IPB University saat menginisiasi Pilot Proyek Panca Usaha Lengkap pada tahun 1963, yang kemudian diadaptasi oleh negara menjadi program Bimbingan Massal (Bimas). Melalui semangat gerakan Bimas tersebut, peneliti agronomi dan sosial ekonomi pertanian wajib menyusun panduan teknis pengonsolidasian lahan serta standardisasi pascapanen agar produk pertanian rakyat memenuhi spesifikasi industri tinggi secara massal.
Hilirisasi pertanian yang sejati tidak boleh diukur dari seberapa megah bangunan pabrik yang berdiri di kawasan industri, melainkan dari seberapa besar porsi kepemilikan modal yang dikuasai oleh petani gurem atas industri tersebut. Pemerintah harus meletakkan prinsip demokratisasi saham agraria ini sebagai fondasi utama strategi modernisasi pertanian agar kedaulatan pangan dapat berjalan selaras dengan keadilan ekonomi pedesaan. Kebijakan afirmasi ini akan memaksa industri hilir untuk aktif melakukan investasi teknologi pemrosesan di tingkat tapak pedesaan, sehingga target peningkatan kesejahteraan ekonomi petani dapat dicapai melalui model industrialisasi yang inklusif dan berkeadilan.
