Walhasil, ketimbang menjadi “aktivis internasional” yang muncul di forum-forum multilateral, Indonesia sekarang sedikit menjauh dari arena multilateral tapi menambah bobot hubungan bilateral pada negara-negara yang punya prospek ekonomi.
Jangkar bilateralisme pada politik luar negeri Indonesia terlihat jelas pada kunjungan Presiden keluar negeri. Sejak menjabat, Presiden melakukan 24 lawatan keluar negeri dan berkunjung ke 22 negara. Sebagian besar lawatan itu bersifat bilateral. Presiden hanya menghadiri forum multilateral, yakni KTT G-20 dan KTT ASEAN. Presiden tidak hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB dan forum internasional lainnya seperti APEC di Lima, Peru.
Semua kunjungan yang dilakukan bertumpu pada diplomasi ekonomi demi mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi untuk menciptakan lapangan kerja dan aneka berkah ekonomi lainnya di dalam negeri.
Merangkul China
Dari 24 lawatan, China nampak istimewa di mata Indonesia. Selama menjabat, Presiden Jokowi tiga kali berkunjung ke China dan bertemu lima kali dengan Presiden Xi Jinping. Hasilnya memang ketara, yakni keputusan Beijing untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra ekonomi utama sekaligus tujuan investasi China nomor dua terbesar didunia.
Selama tahun 2016, investasi China ke Indonesia meroket sampai 400 persen dengan nilai US$8 miliar. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan ada 519 proyek investasi China yang mayoritas menyasar pada sektor pertambangan, industri pengolahan mineral, dan tekstil.
BKPM memberi contoh betapa China membenamkan dananya yang besar, antara lain pada PT Sulawesi Mining Investment yang mendirikan pabrik smelter nikel di Morowali, FT Virtue Dragon Nickel Industry di bidang pengolahan feronikel di Konawe, Sulawesi Tenggara, dan pabrik semen Anhui Conch di Papua.
Memeluk Papua
Mengenai pabrik semen di Papua, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Oktober 2016 mengungkapkan PT Conch Cement Indonesia (CCI) akan membangun pabrik semen di Manokwari, Papua Barat, dengan nilai investasi Rp 6 triliun. PT CCI adalah anak perusahaan pabrik semen terbesar di China, yakni Anhui Conch, yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah.
PT CCI sudah mengoperasikan pabrik semen di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan kapasitas 10 juta ton per tahun. Sementara pabrik semen di Papua itu akan mampu memproduksi 1,2 juta ton yang bisa ditingkatkan menjadi 3 ton semen per tahun.
Presiden Jokowi berharap investasi PT CCI bisa membuat harga semen di Papua sama dengan di provinsi lain. Ini akan menjadi lompatan prestasi tersendiri setelah Jakarta berhasil menyamakan harga BBM di beberapa daerah di Papua dengan harga di provinsi lain.
Dikatakan beberapa daerah, karena pada kenyataannya banyak wilayah di Papua yang harga BBM masih berkisar di Rp 35 ribu per liter. Kebijakan “menyamakan harga” ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Jokowi untuk menekan hasrat separatis di Papua. Presiden sudah berkunjung ke Papua lima kali untuk menegaskan komitmen membangun provinsi termiskin itu agar sama sejahteranya dengan propinsi lainnya.
Komitmen nyata ini memberi dampak positif bagi perjuangan diplomasi Indonesia menghambat internasionalisasi masalah separatisme di Papua. Tahun ini Indonesia berhasil menggagalkan niatan kelompok separatis Papua menjadi anggota Perhimpunan Negara-Negara Rumpun Melanesia (MSG). Indonesia yang saat ini menjadi Associate Member MSG berhasil menyakinkan negara-negara anggota bahwa tidak mungkin menempatkan kelompok separatis sejajar dengan negara-negara berdaulat anggota MSG seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.
Karena itu, Indonesia mendesak MSG untuk merumuskan kembali syarat-syarat keanggotaan MSG. Sampai saat ini, MSG gagal menemukan formula baru keanggotaan. MSG juga terancam perpecahan setelah Vanuatu yang menuduh Fiji dan Papua Nugini sebagai sekutunya Indonesia (dan ini memang benar) membentuk Forum Negara-Negara Pasifik untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Namun, upaya ini gagal karena tidak mendapat sambutan terutama dari Selandia Baru dan Australia yang “ngeri” melihat tingginya popularitas Presiden Jokowi di dalam negeri. Tidak heran jika, Indonesia “memandang rendah” seruan kemerdekaan Papua dari dua Presiden dan empat Perdana Menteri negara-negara Pasifik di Majelis Umum PBB, September lalu.
Jakarta hanya menugaskan Sekretaris Dua Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB Nara Masista Rakhmatia yang masih muda untuk membacakan tanggapan pemerintah Indonesia. Padahal, biasanya, jawabannya itu harus disampaikan oleh pejabat setingkat Duta Besar.
Tunduk Pada China ?
Meskipun berinvestasi besar-besaran dan punya sumbangsih besar dalam menangkal lepasnya Papua, China tidak bisa berbuat banyak untuk “menekan” Indonesia. Jakarta berhasil membuat pagar agar Beijing hanya bisa bermain di arena ekonomi saja. Berkali-kali Beijing mengetes Jakarta di Natuna, namun hasilnya adalah ketegasan Indonesia dalam soal kedaulatan.
Insiden penembakan kapal nelayan China oleh TNI Al di Natuna pada Juni 2016 adalah contoh paling nyata. Itu adalah jawaban tegas Indonesia bahwa kedaulatannya tidak bisa diganggu gugat atas kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna yang masuk dalam garis maya Nine Dash Lines yang dibuat secara sepihak oleh China. Sikap bahwa Indonesia akan mempertahankan kedaulatan wilayahnya dengan acara apa pun kembali dtunjukkan oleh kehadiran Jokowi di kapal perang Indonesia serta memantau latihan tempur udara di kawasan Natuna.
Sinyal ini nampaknya ditangkap baik oleh China yang sadar bahwa dia tidak bisa melanggar garis batas yang sudah ditentukan Indonesia. China dihadapkan pada kenyataan bahwa sampai sekarang ini hanya Indonesia yang “bisa diajak bicara” dalam sengketa Laut China Selatan. Karena itu, yang hanya bisa dilakukan Beijing adalah mengamankan investasinya di Indonesia.
Dalam konteks ini, kita bisa mengerti mengapa Presiden Jokowi sekarang ini “agak kenceng” dalam menepis isu banjirnya pekerja China. Dia sendiri yang mengklarifikasi bahwa tenaga kerja China cuma 21 ribu orang, bukan jutaan. Presiden juga memerintahkan kepolisian untuk meringkus sumber berita palsu soal 10 juta warga China bekerja di Indonesia.
Penegasan Presiden tersebut bisa diartikan untuk menenangkan Beijing yang semakin resah dengan isu anti China yang marak belakangan ini. Dan dua langkah cepat Presiden Jokowi adalah untuk memberi jaminan kepada Beijing bahwa isu anti China bisa diatasi Indonesia dengan baik hingga tidak sampai menganggu iklim investasi.
