Jumat, April 23, 2021

Awas! Ada Musang Pro Koruptor Di KPK

Magnitude Politik 212 dan Warning Tito Karnavian

Setelah sukses menggerakkan demonstrasi "Bela Islam II", 4 November 2016 yang kemudian populer dengan gerakan "411", Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI)...

Menanti Langkah Presidensial Jokowi tentang Munir

Penyebab kematian almarhum Munir Said Thalib masih menjadi misteri bahkan setelah 12 tahun kepergiannya. Bahkan Pollycarpus yang merupakan salah satu pelaku lapangan telah menghirup...

Cara Pemimpin Menjawab Ujian

  Manusia, secara alami, merupakan makhluk yang punya kecenderungan suka mengeluh. Hanya orang-orang tertentu yang apabila dihadapkan pada suatu masalah mampu menghadapinya dengan tegar, dengan...

Warisan Dawam Rahardjo

Aku mengenal Mas Dawam Rahardjo melalui buku Pergolakan Pemikiran Islam, catatan harian Ahmad Wahib. Di awal kuliah di jurusan Aqidah Filsafat, IAIN/UIN Jakarta, buku...
Avatar
Muhammad Ikhsan Alia
Peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Padang. Ketua Alumni Klinik Etik dan Hukum Komisi Yudisial Tahun 2015.

Tidak kurang dari 384 orang siap “bersitungkus lumus” untuk memenangkan bursa pemilihan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh yang dapat diamati, daftar capim KPK tersebut diisi oleh figur-figur dari pelbagai institusi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, komisioner incumbent, serta perwakilan dari pegawai internal KPK. Apakah ini kabar buruk bagi koruptor?

Sayangnya, proses pencarian pimpinan lembaga antirasuah ini tercemar oleh kegamangan publik terhadap panitia seleksi capim KPK yang dianggap tidak sekubu dengan agenda pemberantasan korupsi. Bahkan tidak sedikit publik menilai bahwa sebagian besar calon yang maju dalam kancah pertarungan capim KPK itu ibarat “musang berbulu ayam” yang disusupkan untuk memberangus KPK dari dalam.

Sudah tidak perlu ditegaskan lagi, korupsi adalah masalah utama bangsa kita. Tentu masih banyak masalah bangsa yang lain, tetapi korupsi adalah akar masalahnya. Benang sejarah mencatat betapa larutnya Indonesia dalam dominasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menggerogoti setiap segmentasi penyelenggaraan pemerintahan. Masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) adalah potret paling sahih untuk menggambarkan itu.

Titik kulminasi yang mengawali keseriusan Indonesia untuk memberangus korupsi dimulai setelah reformasi 1998. Tumbangnya rezim Orde Baru yang korup pada penghujung tahun 1998 ditutup dengan amandemen terhadap UUD 1945. Implikasi dari empat kali amandemen itu bermuara pada terbentuknya beberapa lembaga negara independen sebagai the four branch of separation of power. KPK adalah lembaga independen yang lahir atas  mandat rakyat penggerak reformasi yang mengehendaki pemerintahan yang bebas rasuah.

Namun, sejak kelahirannya KPK acapkali mengalami situasi sulit akibat perlawanan yang dilakukan para koruptor (corruptor fight back). Di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi, fakta mengungkap bahwa koruptor juga terus mempersiapkan bedil dan peluru untuk memberedeli lembaga antirasuah itu.

Ada banyak cara pernah dilakukan, boleh jadi dengan membunuh UU antikorupsi atau UU lembaga antikorupsi. Cara ini nyatanya ditempuh para koruptor melalui revisi UU Tipikor dan perumusan RUU KUHP yang terang-terangan mengancam keberadaan KPK. Namun, ada cara lebih sederhana yang berdampak lebih destruktif, susupkan “musang berbulu domba” yang dapat mengganyang KPK dari dalam.

Figur Bermasalah

Muslihat inilah yang kiranya tercium dalam proses pemilihan capim KPK masa jabatan 2019-2023. Pertama, jika kita jeli menyigi, beberapa nama yang didapuk dalam pansel capim KPK punya rekam jejak buruk dalam agenda pemberantasan korupsi. Ketua pansel Yenti Ganarsih dan Harkristuti Harkrisnowo, misalnya, yang terlibat langsung sebagai tim ahli perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang muatannya hendak “memakzulkan” keberadaan KPK.

Belum lagi figur pansel capim KPK Mualim Abdi yang terbukti melakukan plagiasi tulisan ketika mengikuti seleksi sebagai Dirjen Perundang-Undangan pada medio 2014, serta tidak melaporkan hartanya secara lengkap pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara [LHKPN] terkait polis asuransi sebesar Rp 2,5 miliar.

Bahkan, pansel capim KPK juga diisi oleh sosok Indriyanto Seno Adji. Jamak diketahui, sepanjang perjalanan karirnya, Indriyanto acapkali berseberangan dengan KPK karena keterlibatannya dalam membela pelaku tindak pidana korupsi. Indriyanto pernah memberikan pendampingan pada Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh yang tersandung kasus korupsi pengadaan Helikopter Mi-2 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 13,6 miliar.

Komposisi capim KPK yang rombeng itu kian diperparah dengan mencuatnya nama beberapa penegak hukum (baca: kepolisian dan kejaksaan) dalam daftar calon komisioner KPK periode 2019-2023. Kita tentu menolak lupa pada preseden cicak versus buaya yang mengungkap tajamnya friksi yang terjadi antara KPK dan kepolisian. Maka, adanya kekhawatiran serius terhadap menyusupnya “buaya berkulit cicak” menjadi relevan.

Jerat Massal

Harus dimaklumi bahwa seleksi Komisioner KPK merupakan salah satu proses seleksi pimpinan lembaga negara yang paling menyita perhatian publik. Dalam pencarian pimpinan KPK, publik secara gamblang dapat menyaksikan pertarungan dua kutub kepentingan yang pro dan kontra dalam upaya memusnahkan korupsi. Pihak yang kontra pemberantasan korupsi berupaya melakukan infiltrasi/ penyusupan  ke dalam KPK sebagai jalan untuk memperlemah kinerja KPK.

Pelbagai tarik menarik kepentingan ini tidak bisa dilepaskan dari sepak terjang KPK dalam berbagai kerja pemberantasan korupsi, khususnya di sektor penindakan. Maka, tiada cara lain yang dapat dilakukan untuk menjaga KPK selain memastikan sebuah seleksi yang objektif, transparan dan tanpa konflik kepentingan (conflict of interest).

Berdasarkan studi United Nation Development Program (UNDP), independensi Komisi Antikorupsi lebih banyak dinilai oleh (i) Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias (ii) Pemilihan pimpinan-pimpinan komisi tersebut menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif (iii) Pimpinan komisi yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji.

Figur yang akan menahkodai KPK, baik pimpinan maupun pekerja, mesti diisi oleh individu yang rekam jejak serta profesionalismenya sesuai ketentuan Pasal 11 UU No. 30/2002 tentang KPK. Selain itu, diperlukan pimpinan dan pegawai KPK yang berintegritas tinggi dan tegar terhadap godaan dan kiat yang canggih dari mereka yang menentang pemberantasan korupsi dan beriktikad buruk terhadap KPK.

Dengan tertib berpikir demikian, mempercayakan proses pencarian pimpinan KPK periode 2019-2023 secara bulat tanpa pengawasan adalah langkah yang berisiko. Publik perlu turun tangan sebagai penyaring masif guna memastikan figur yang didapuk menjadi komisioner KPK ialah pribadi berintegritas dan punya nyali besar untuk memberangus korupsi. Jangan sampai komisioner terpilih nanti malah menjadi kuda troya yang menumbangkan KPK dari dalam.

Avatar
Muhammad Ikhsan Alia
Peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Padang. Ketua Alumni Klinik Etik dan Hukum Komisi Yudisial Tahun 2015.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

ARTIKEL TERPOPULER

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.