Rabu, Juni 16, 2021

Jokowi Ingkar Janji Ihwal Impor Beras

Film Tentang Kekerasan Perempuan: 27 Steps of May Rilis 27 April

Karya terbaru Sutradara Ravi Bharwani yang berjudul 27 Steps of May rilis 27 April 2019 di bioskop-bioskop Indonesia setelah ‘melangkah’ di beberapa festival film...

Pertamina Jadi Holding, Masalah Penyaluran Gas Akan Selesai

Praktisi industri pengguna gas Achmad Widjaja menilai joint committee antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tidak bisa mengatasi...

Jakarta Fair 2018 Tembus 6,7 Juta Pengunjung

Setelah berlangsung selama 40 hari, pameran akbar Jakarta Fair 2018 kini telah sampai pada puncaknya. Penutupan pameran terbesar se-Asia Tenggara ini ditandai dengan closing...

Penghapusan PBB, Bentuk Perhatian Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah yang bernilai di bawah Rp 1 miliar....
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Sejumlah pekerja menurunkan karung berisi beras impor dari kapal HM Vosco berbendera Vietnam di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, Sabtu (14/11). Pemerintah kembali mendatangkan beras impor 1,5 juta ton dari Thailand dan Vietnam sebagai cadangan beras untuk kebutuhan di dalam negeri guna mengantisipasi lonjakan harga beras dampak cuaca ekstrem El Nino. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Sejumlah pekerja menurunkan karung berisi beras impor dari kapal HM Vosco berbendera Vietnam di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, Sabtu (14/11). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan kecewa terhadap Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden membuka impor beras dari Vietnam dengan alasan memperkuat cadangan beras nasional. Padahal, Presiden pernah menyatakan tidak akan melakukan impor beras.

Ketua Umum AGRA Rahmat Ajiguna mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengingkari janji dengan para petani untuk tidak melakukan impor beras. Akan tetapi dalam praktiknya, Presiden membuka impor beras sebesar 1,5 juta ton pada tahun 2015.

“Kebijakan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla untuk impor beras dari Vietnam, selain bentuk ingkar janji Jokowi juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan program kedaulatan pangan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat atas pangan,” kata Rahmat melalui pesan elektronik, Senin, (16/11)

Rahmat menjelaskan bahwa pemerintah telah merealisasikan impor beras tersebut minggu lalu. Setidaknya, ada 27 ribu ton beras dari 1,5 juta ton yang telah direalisasikan pemerintah. Beras-beras tersebut berasal dari Vietnam dan masuk melalui Tanjung Priok.

Dia menambakan, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat tidak hanya sekadar yang penting ada bahan panganya, tetapi yang lebih mendasar adalah pangan harus sanggup disediakan dari kita sendiri dan untuk kebutuhan rakyat dan terjangkau. “Kebijakan impor pangan ini mengubur program kedaulatan pangan dan hanya akan merugikan patani dalam negeri,” tegas Rahmat.

Selain itu, alasan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kebijakan impor beras adalah untuk menjaga harga beras tidak naik adalah akal-akalan saja. Sebab, pemerintah selama ini tidak mampu mengontrol harga pangan di pasar.

“Harga pangan di pasar sangat tergantung pada tengkulak sebagai pemegang kontrol pangan, bukan pemerintah. Para tengkulak bisa kapan saja memainkan harga dan stok di pasar, karena pemerintah memang tidak mengambil kebijakan atas kontrol harga.”

Berdasarkan data dan analisis Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diumumkan secara resmi seharusnya kita surplus 10 juta ton beras. Sebab, perkiraan produksi padi 2105 mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling atau mengalami peningkatan 6,65% dari produksi 2014 yang mencapai 70,8 juta ton atau setara dengan 41 juta ton beras.

Jika angka konsumsi beras 114,12 kg per kapital per tahun, maka total kunsumsi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 253 juta. “Ini membuktikan bahwa kebijakan impor beras adalah masalah politik. Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK ini hanya didasarkan atas keterikatannya dalam menjalankan liberalisasi sektor pertanian,” kata Rahmat.

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Koperasi, Keadilan Ekonomi, Pancasila

Setiap negara pada hakikatnya menganut sebuah ideologi yang menjadi dasar bagi bangsanya dalam kehidupan bernegara. Seandainya suatu negara tidak memiliki sebuah ideologi yang dianut,...

Karya, Nama, Media: Tentang Kehebohan A.S. Laksana

Tahun 2001 saya bertemu dengan seorang pelukis dari negeri Tiongkok yang namanya belum terlalu tenar. Karya-karyanya dapat digolongkan sebagai lukisan realistik, dalam arti mengambil...

Distribusi Resiko untuk Keadilan Iklim

Saat ini, daya dukung lingkungan hidup mengalami keterbatasan di tengah kondisi iklim yang menyebabkan peningkatan potensi dan intensitas kejadian bencana. Indonesia merupakan salah satu...

Tiga Tahun Zonasi, Sudahkah Memberi Solusi?

Sistem zonasi dalam perekrutan peserta didik baru untuk semua jenjang telah berlangsung selama tiga tahun. Dan jika untuk tahun ajaran baru kelak sistem ini...

Kepalsuan Gelar Duta

Salah satu karakteristik dari masyarakat modern yang paling menonjol adalah keinginannya untuk memperoleh nilai prestise. Tentu saja, keinginan tersebut bukan hal yang berlebihan. Saat...

ARTIKEL TERPOPULER