Jumat, Maret 1, 2024

Teten: Perpres Antikriminalisasi untuk Percepat Pembangunan

Seskab Andi Widjajanto (kanan) dan Anggota Tim Komunikasi Presiden Joko Widodo, Teten Masduki (kiri) berjalan menuju ruangan rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6). Rapat tersebut membahas soal pengelolaan pariwisata di Indonesia. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Seskab Andi Widjajanto (kanan) dan Anggota Tim Komunikasi Presiden Joko Widodo, Teten Masduki (kiri) berjalan menuju ruangan rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6). Rapat tersebut membahas soal pengelolaan pariwisata di Indonesia. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Antikriminalisasi Pejabat bidang infrastruktur bukan untuk memberikan perlindungan bagi pejabat-pejabat tertentu.

“Jadi ada Perpres dan Inpres yang sedang disiapkan oleh Menko Bidang Perekonomian untuk memperpendek proses perizinan, khususnya pembangunan infrastruktur. Sehingga nanti pembangunan infrastruktur jadi lebih cepat. Saya kira ini model di banyak negara dilakukan,” kata Teten di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan tidak ada klausul yang menyangkut soal perlindungan terhadap pejabat tertentu.

Menurut dia, aturan itu semata untuk mempercepat proses pembangunan.

“Ya sekarang kan serapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur rendah, kalau seperti ini pembangunan akan terhenti. Sementara kita sekarang dengan semangat presiden untuk melakukan perubahan di banyak hal memang perlu percepatan pembangunan, regulasi yang sekarang itu terlalu panjang, tumpang tindih, ini coba disederhanakan,” katanya.

Ia menambahkan Perpres itu pertama kali diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga cenderung tidak ada urusan atau kaitannya dengan hukum.

Teten mengatakan ada sekitar Rp5.000 triliun anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga jika proses perizinan tidak disederhanakan maka pembangunan tidak akan rampung dalam lima tahun.

“Jadi ini semangatnya untuk menyederhanakan regulasi supaya lebih cepat pembangunannya,” kata dia.

Saat ini, ujar Teten, draf Perpres tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil sedang terus berkonsolidasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Sekretariat Negara untuk menyusun subtansi dari Perpres dan Inpres tersebut

Pemerintah juga sedang menyusun ketentuan agar Kementerian atau BUMN bidang infrastruktur dapat mengambil keputusan tentang suatu proyek, tanpa menunggu Peraturan Presiden.

Pemerintah tidak ingin sejumlah proyek infrastruktur terhambat, seperti jalur kereta “loopline/circle line” yang melingkari Kota Jakarta mulai dari stasiun Jatinegara, Pasar Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai hingga kembali ke stasiun Jatinegara. (Antara)

Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.