Suasana kemacetan yang terjadi saat jam berangkat kantor di Jakarta, Senin (16/2). Antara
Otoritas transportasi darat di kawasan Jabodetabek disebut perlu segera dibentuk. Sebab, wilayah Jabodetabek yang memiliki volume kendaraan paling banyak kerap mengalami persoalan mengenai transportasi.
Presiden Joko Widodo, kembali mengatakan wilayah Jabotabek memerlukan badan atau lembaga otoritas transportasi. Gunanya untuk menangani dan memtuskan persoalan transportasi di wilayah tersebut.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan, di Jabodetabek itu perlu badan otoritas transportasi. Keberadaannya secara organisasi sangat diperlukan. Seperti di negara-negara lain yang sudah ada namanya land transportation authority,” kata Presiden dalam rapat terbatas di Jakarta, Senin (13/7).
Melalui penerbitan Surat Keputusan Presiden, badan ini nantinya akan dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Konsepnya, seluruh jalan-jalan yang ada di wilayah tersebut merupakan milik pemerintah. Hanya saja sahamnya nanti bisa dimiliki secara bergantian berdasarkan lelang tender. Badan otoritas ini akan dibentuk setelah lebaran, menunggu kesepakatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Perhubungan.
Dengan adanya badan otoritas transportasi itu, kata dia, keputusan mengenai langkah apa yang harus diambil mengenai transportasi di wilayah Jabotabek tidak perlu menunggu keputusan dalam rapat terbatas dengan Presiden. Namun, bisa segera diputuskan oleh badan tersebut. “Dengan begitu, keputusan-keputusan tidak harus tiap saat dibahas dalam rapat, agar tidak menguras waktu rapat.”
Dalam rapat terbatas itu, Presiden Joko Widodo ingin lebih memprioritaskan pembahasan mengenai moda transportasi di Indonesia yang akan datang. Seperti kereta cepat (high speed train) dan Light Rail Transport (LRT) di Jabodetabek. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia merencanakan untuk pembangunan moda transportasi massal.
“Memang perlu direncanakan saat ini, agar kita tidak terlambat dalam membangunannya. Karena selain mahal nantinya, ini juga akan menyulitkan kita dalam pembangunannya,” katanya.
Jokowi mencontohkan, pembangunan Mass Rapid Transit di Jakarta, misalnya, perencanaannya memakan waktu 26 tahun. Itu sebabnya karena terlambat diputuskan, pembangunannya menjadi sulit. Sebab, saat ini kondisi kota sudah sangat padat dan harga lahan untuk pembangunan tersebut juga sudah sangat tinggi.
“Saya kira, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat merasakan betapa mahalnya untuk pembelian atau pembebasan lahan,” katanya. “Akibatnya, bukan tak mungkin hal ini bisa mengakibatkan pembangunan proyek mangkrak.”
Menurut presiden, saat ini yang dibutuhkan baik di kota-kota besar maupun antarkota, kereta api merupakan moda transportasi yang paling tepat. Sebab, moda teransportasi itu lebih efisien dan murah. Karenanya, pembangunan kereta api harus diprioritaskan. [*]
