Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong para nelayan di daerah itu memiliki sertifikat sebagai persiapan menghadapi persaingan pasar ikan menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Kepemilikan sertifikat atau legalitas lainnya dalam penangkapan ikan sangat berpengaruh saat memasuki MEA mendatang,” kata Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta , Suwarman Partosuwiryo di Yogyakarta, Kamis.
Ia mengatakan, di era pasar bebas ASEAN mendatang, produksi ikan tangkap nelayan lokal harus bersaing dengan produksi ikan tangkap impor dari negara ASEAN lainnya.
Menurut dia, untuk menunjang kesiapan nelayan menghadapi persaingan pasar ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta telah memberikan penyuluhan dan pendampingan termasuk mendorong kepemilikan sertifikat nelayan.
Adapun sertifikat yang perlu dimiliki nelayan atau pemilik kapal di antaranya, sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada kapal penangkap ikan serta sertifikat hasil tangkapan ikan.
“Kalau tidak punya sertifikat, ketika nanti aturan ekspor semakin ketat, ikan-ikan tangkapan nelayan kita tidak ada yang mau menerima,” kata dia.
Menurut dia, kepemilikan sertifikat CPIB dan SHTI di Yogyakarta, 60 persen merupakan penangkap ikan jenis cakalang, tuna, tongkol yang memiliki potensi ekspor tinggi.
Sementara untuk penangkap ikan-ikan seperti bawal, layur, kerapu jarang yang memiliki sertifikat.
Selain mengimbau kepemilikan sertifikat, pihaknya juga memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap nelayan di beberapa wilayah Yogyakarta.
Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengadakan beberapa pelatihan, yakni pelatihan ahli nautika kapal penangkap ikan (ankapin), navigasi, praktik magang, dan pengelolaan ikan.
“Dengan berbagai pelatihan itu diharapkan kualitas dan hasil tengkapan ikan bisa meningkat,” kata dia. (Antara)
