Memoles ego setinggi langit tak akan pernah mengubahnya menjadi keping Medali Nobel. Pelajaran pahit ini baru saja dirasakan sejumlah pemimpin dunia. Tengok saja Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Kurang dari setengah jam sebelum pengumuman resmi Hadiah Nobel Perdamaian, ia bergegas mengunggah pujian di akun X miliknya: menyanjung habis diplomasi Donald Trump, menjagokan rekam jejaknya, dan secara terbuka mengusulkan namanya untuk penghargaan paling bergengsi di bumi. Barangkali ia berharap, sekelumit sanjungan diplomatik dapat memuluskan jalan kompromi di Washington.
Namun, keputusan Komite Nobel justru menjadi tamparan telak—baik bagi Sharif maupun sang mantan Presiden AS. Panggung kehormatan nyatanya bukan milik sosok yang berbulan-bulan merengek menginginkannya. Penghargaan itu jatuh ke tangan Navanethem “Navi” Pillay, jurist tangguh asal Afrika Selatan berusia 85 tahun keturunan India.
Puluhan tahun hidupnya ia baktikan di garis depan demi martabat manusia, keadilan global, dan pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan terburuk. Tak seperti Trump, Pillay tak butuh piagam perdamaian sekadar untuk memoles citra diri. Dedikasi dan karyanyalah yang berbicara lantang. Prinsip hukum yang teguh dan kompas moral yang tak pernah goyah adalah benang merah yang merajut seluruh perjalanan hidupnya.
Lahir di tengah kejamnya sistem apartheid di Durban, Afrika Selatan, dari keluarga keturunan Tamil-India, Pillay tumbuh mendobrak sekat-sekat diskriminasi dan segregasi rasial. Semangat perlawanan itu sudah membara sejak masa mudanya saat membela Nelson Mandela dan para pejuang anti-apartheid, hingga akhirnya ia dipercaya memimpin sejumlah sidang mahkamah internasional paling menentukan dalam sejarah modern.
Komite Nobel menganugerahi Pillay atas jasanya bagi perdamaian dan penegakan hukum internasional. Kiprahnya mengingatkan kita bahwa perdamaian sejati tak melulu soal berpose di depan sorot kamera dan sesumbar telah menghentikan peperangan. Kerap kali, perdamaian adalah kerja senyap puluhan tahun untuk memastikan para pelaku kejahatan perang tak bisa melenggang bebas tanpa konsekuensi.
Pillay paham betul pahit getirnya medan laga tersebut. Lahir pada 1941 dari keluarga sopir bus yang bersahaja, ia tumbuh ketika hukum negara sengaja dirancang untuk membatasi orang-orang berkulit berwarna.
Namun, ia menolak takluk pada nasib. Pillay menempuh studi hukum dan mencetak sejarah pada 1967 sebagai perempuan pertama yang mendirikan firma hukum di Natal (kini KwaZulu-Natal). Tak lama berselang, ia mengukuhkan diri sebagai perempuan kulit hitam pertama yang duduk di kursi Hakim Pengadilan Tinggi Afrika Selatan.
Langkahnya tak terhenti di batas negeri. Di Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR), Pillay memegang peran kunci dalam menuntut pertanggungjawaban para dalang genosida 1994.
Di panggung peradilan internasional, ia membuat terobosan bersejarah: menetapkan kekerasan seksual dalam perang sebagai bagian dari tindakan genosida. Ini tonggak penting, sebab perkosaan di medan konflik bukan sekadar dampak samping dari sebuah kekacauan—melainkan senjata sistematis untuk meneror warga sipil, meruntuhkan martabat keluarga, dan menghancurkan sebuah bangsa.
Para aktivis perempuan telah lama menyuarakan bagaimana kejahatan seksual dipakai sebagai instrumen perang. Ketegasan Pillay memaksa dunia untuk tak lagi menutup mata terhadap kejahatan keji yang selama ini terkubur di balik bayang-bayang konflik.
Ia melangkah lebih jauh hingga memimpin Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR). Belakangan, ia memimpin Komisi Penyelidikan PBB yang menyimpulkan bahwa militer Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Meski Israel menepis temuan tersebut, rekam jejak Pillay berbicara lugas: ia pantang mundur menyeret kekuasaan ke meja pertanggungjawaban hukum, seberapa digdaya pun pihak yang dihadapi.
Inilah mengapa penghormatan untuk Pillay terasa begitu berbobot—bukan semata karena deretan jabatan mentereng yang disandangnya, melainkan nyawa dan hak jutaan manusia tertindas yang ia bela.
Penghargaan ini tiba di momen genting saat dunia defisit akuntabilitas. Invasi Rusia di Ukraina tak kunjung reda; Gaza luluh lantak di ambang kepunahan; perang saudara di Sudan terus menelan korban; dan ketegangan di Timur Tengah kian membakar stabilitas kawasan.
Di saat bersamaan, belanja militer global justru menyentuh rekor tertinggi. Ironis: dunia jorjoran mendanai mesin perang, namun kikir dalam membiayai jalan damai. Di sinilah letak makna Hadiah Nobel Perdamaian. Penghargaan ini menegaskan bahwa damai bukan sebatas tiadanya desing peluru, melainkan tatanan dunia tempat manusia tak dianiaya karena identitasnya, kekerasan seksual tak lagi dimaklumi, dan takhta kekuasaan tak bisa membeli kekebalan hukum.
Reaksi Pillay sesaat setelah kabar kemenangannya mencuat pun viral. Sempat terperangah tak percaya, ia menyambut riuh tepuk tangan hadirin dengan seloroh jenaka yang berkelas:
“Thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with, uh, Trump. No, I don’t know about this. So, my question is: is it true?” (Terima kasih banyak… Jika kalian bertepuk tangan sedikit lebih meriah lagi, mungkin hadiah ini akan saya bagi dua dengan, um, Trump. Sungguh, saya belum tahu persis kabar ini. Jadi pertanyaan saya cuma satu: apakah ini benar?)
Sebuah humor cerdas berbalut etiket diplomatik—cara paling elegan untuk menyadarkan sang mantan presiden AS bahwa sorotan sejarah hari itu bukan miliknya. Kelakar tersebut menyimpan ironi yang tajam. Setahun sebelumnya, tokoh oposisi Venezuela, María Corina Machado, menyerahkan keping medali Nobel miliknya kepada Trump di Gedung Putih sebagai tanda terima kasih atas dukungannya. Trump, yang tak pernah menutupi ambisinya merengkuh trofi tersebut, menerimanya dengan bangga.
Namun, memegang keping logam jelas berbeda dengan menyandang gelarnya secara sah. Sejarah tak bisa dibeli lewat lobi politik. Perdamaian bukanlah piala partisipasi, bukan sekadar janji kampanye, apalagi piagam yang bisa diklaim hanya karena Anda berteriak paling lantang bahwa Anda pantas menerimanya. Sindiran Pillay menohok tepat di jantung persoalan: Trump menginginkan piala perdamaian; Pillay memperjuangkan tegaknya perdamaian itu sendiri. Di sanalah batas pemisahnya.
Sebuah kenyataan pahit bagi Trump yang terbiasa menang. Unggahan terbarunya di platform ReTruth menyiratkan kekecewaan yang kentara, meski tentu ia masih bisa mencoba peruntungan di tahun berikutnya. Namun hingga saat itu tiba, medali kehormatan tetap berlabuh pada mereka yang berkeringat memperjuangkannya—sementara Trump tetap berada di posisinya semula: terdepan dalam antrean klaim, tapi berada di urutan paling buncit dalam daftar kelayakan.
