Tidak ada imperium yang runtuh dalam semalam. Ia runtuh perlahan, melalui akumulasi defisit, kegagalan membaca zaman, dan lahirnya poros kekuatan baru yang tak lagi tunduk pada aturan lama. Dunia hari ini sedang menyaksikan fase itu. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih tidak hanya menandai perubahan arah politik Amerika Serikat, tetapi juga mempercepat proses yang jauh lebih besar: erosi dominasi ekonomi dan moneter Barat, khususnya hegemoni dolar AS.
Ironisnya, proses pelemahan itu justru bersumber dari jantung kekuatan Amerika sendiri. Data perdagangan menunjukkan paradoks besar: di tengah retorika proteksionisme dan perang dagang, Amerika semakin terjerat ketergantungan struktural terhadap China, negara yang selama ini diposisikan sebagai rival utama.
Data Bureau of Economic Analysis (BEA) AS menunjukkan bahwa sepanjang 2022, total perdagangan AS–China mencapai lebih dari 690,5 miliar dolar AS. Namun, hubungan ini sangat timpang. Amerika mencatat defisit perdagangan sebesar 382,9 miliar dolar AS hanya terhadap China, meningkat 8,3 persen secara tahunan. Bahkan pada Desember 2022 saja, defisit AS melonjak menjadi 22,8 miliar dolar AS, dengan impor dari China mencapai 35,4 miliar dolar AS, sementara ekspor hanya 12,6 miliar dolar AS.
Angka-angka ini memperlihatkan satu fakta tak terbantahkan: Amerika belum mampu melepaskan diri dari ketergantungan pada produk dan rantai pasok China. Retorika reshoring, friend-shoring, dan de-risking belum mampu mengimbangi realitas pasar global yang telah terlanjur terkoneksi.
Di era kepemimpinan Trump sebelumnya, pendekatan konfrontatif melalui tarif tinggi dan pembatasan dagang justru membuka babak baru perang ekonomi terbuka. Sebagaimana dicatat Ashley J. Tellis dalam Strategic Asia 2020, era Trump menandai pergeseran hubungan AS–China dari “mitra strategis” menjadi “pesaing sistemik”. Namun, kebijakan keras itu gagal mengoreksi defisit, bahkan memperdalam ketergantungan struktural Amerika terhadap barang murah dari Asia.
Ancaman BRICS dan Retaknya Dominasi Dolar
Di tengah kegamangan Barat, negara-negara BRICS justru bergerak cepat dan sistematis. KTT BRICS di Kazan, Rusia, Oktober 2024, menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi global. Deklarasi Kazan menegaskan komitmen penggunaan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS) dalam transaksi lintas negara, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembayaran Barat berbasis dolar dan SWIFT.
Langkah ini bukan sekadar simbolik. Ia mencerminkan kesadaran kolektif bahwa dominasi dolar, yang bertahan sejak Perjanjian Bretton Woods 1944, kini semakin tidak sejalan dengan realitas distribusi kekuatan ekonomi global.
BRICS saat ini menguasai sekitar 37 persen PDB dunia, melampaui kontribusi negara-negara G7. Bahkan, menurut perhitungan terbaru, kontribusi negara BRICS terhadap pertumbuhan ekonomi global telah melampaui 40 persen dalam satu dekade terakhir. Sebaliknya, pangsa PDB negara G7 terus menyusut dari 45,5 persen pada 1992 menjadi sekitar 16,7 persen pada 2024.
Dengan total PDB agregat lebih dari 60 triliun dolar AS, BRICS bukan lagi sekadar forum alternatif, melainkan pusat gravitasi ekonomi baru. Dorongan dedolarisasi bukan semata persoalan ideologis, melainkan rasionalitas ekonomi. Ketergantungan pada dolar membuat banyak negara rentan terhadap fluktuasi kebijakan moneter AS—mulai dari dampak quantitative easing, kenaikan suku bunga The Fed, hingga sanksi finansial sepihak.
Pengalaman krisis keuangan global 2008, kelangkaan likuiditas dolar, serta pembekuan aset Rusia pascaperang Ukraina menjadi pelajaran mahal. Negara-negara berkembang menyadari bahwa ketergantungan pada satu mata uang global berarti menyerahkan kedaulatan ekonomi pada keputusan politik negara lain. Dalam konteks ini, penggunaan mata uang lokal antaranggota BRICS bukan sekadar alternatif teknis, melainkan strategi geopolitik untuk mengurangi dominasi Barat secara sistemik.
Indonesia dan Peluangnya di Tengah Pergeseran Global
Bagi Indonesia, bergabungnya dalam BRICS membuka peluang strategis yang tidak kecil. Penggunaan skema LCS berpotensi menekan volatilitas nilai tukar, memperbaiki neraca pembayaran, serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Dalam jangka panjang, skema ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Lebih jauh, keanggotaan Indonesia dalam BRICS memberi ruang manuver geopolitik yang lebih luas, tidak terjebak dalam dikotomi Barat versus Timur, tetapi berdiri sebagai kekuatan menengah yang mampu memanfaatkan multipolaritas global.
Sejarah selalu menunjukkan satu pola: hegemoni tidak runtuh karena diserang, tetapi karena kehilangan relevansi. Dominasi dolar dan kepemimpinan ekonomi Amerika kini menghadapi tantangan serius bukan oleh satu negara, melainkan oleh koalisi kepentingan global yang semakin solid.
Deklarasi Kazan, kebangkitan BRICS, dan meluasnya praktik dedolarisasi menandai awal dari tatanan ekonomi dunia yang lebih terfragmentasi, tetapi juga lebih seimbang. Dunia sedang bergerak menuju era pasca-hegemoni, di mana kekuatan tidak lagi dimonopoli oleh satu kutub, dan stabilitas global ditentukan oleh kemampuan beradaptasi, bukan dominasi.
Dalam lanskap baru ini, pertanyaannya bukan lagi apakah dolar akan tergeser, melainkan seberapa cepat dunia siap hidup tanpa satu mata uang yang mengendalikan segalanya.
