Ketika sebuah peradaban sastra tak lagi merayakan keindahan bahasa, kejernihan imajinasi, atau pergulatan batin manusiawi, melainkan mendewakan kesalehan politik, skandal bukanlah anomali—ia hanyalah keniscayaan yang tinggal menunggu waktu. Pekan lalu di Prancis, panggung megah rentrée littéraire—musim panen buku paling bergengsi yang menandai kepulangan publik dari liburan musim panas—mendadak porak-poranda. Novel sensasional C’était ça ou mourir (“Pilihannya Ini atau Mati”) karya pengarang kelahiran Haiti yang bermukim di Quebec, Thélyson Orélien, terjun bebas secara mengenaskan: melesat dari puncak mahkota pujaan kritikus langsung menuju jurang aib publik.
Sebelum badai itu meletus, narasi autobiografis yang diusung Orélien adalah primadona mutlak. Buku tersebut bertutur tentang nasib getir seorang guru sejarah asal Port-au-Prince yang dipaksa angkat kaki dari tanah kelahirannya saat api konflik melahap habis permukimannya. Dengan hanya bermodal selembar ijazah, sebuah buku catatan puisi, dan selembar foto sang ibu, sang tokoh menempuh rute pelarian maut melintasi Republik Dominika, Brasil, dan Meksiko demi menyusul kerabatnya di Kanada. Klimaks emosionalnya memuncak pada perlakuan rasial yang kasar dan diskriminatif dari para petugas perbatasan Amerika Serikat saat ia kian mendekati tapal batas tujuannya.
Tema perampasan hak milik, migrasi paksa, dan keputusasaan para pencari suaka ini sontak membius pembaca. Majalah, kritikus, dan media progresif arus utama menjadikannya bacaan wajib. Bahkan Le Monde, harian terkemuka yang kerap dipandang sebagai kitab suci kalangan intelektual progresif Prancis, menerbitkan ulasan panjang yang menyanjung kejeniusan estetika dan bobot moral karya tersebut. Puncaknya, setelah memboyong penghargaan pembaca dan jaringan penjual buku FNAC, novel ini merangsek masuk ke dalam daftar panjang (longlist) nyaris di seluruh anugerah sastra paling prestisius, termasuk Prix Goncourt.
Namun, menara gading kekaguman itu luluh lantak hanya dalam hitungan hari. Tiga hari pasca-sanjungan setinggi langit dari Le Monde, sebuah akun anonim di platform X melepaskan rentetan bukti digital yang membongkar bahwa sebagian besar novel tersebut dirakit menggunakan kecerdasan buatan (AI). Bantahan demi bantahan segera diembuskan oleh kubu pendukungnya. Tudingan rasisme dan konspirasi bermotif kebencian rasial seketika diteriakkan untuk memukul balik siapa pun yang berani meragukan teks tersebut. Kendati demikian, serbuan data tekstual, kesamaan algoritma, serta terkuaknya rekam jejak plagiarisme dalam karya-karya lama Orélien membuat dewan juri Goncourt tak memiliki jalan keluar lain selain mencoret nama sang novelis dari bursa nominasi.
Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya justru melahirkan anomali yang mencengangkan. Skandal kebohongan intelektual ini sama sekali tidak meredupkan gairah para pembelanya. Angka penjualan buku melonjak tajam; toko-toko buku independen memadati jadwal mereka dengan forum-forum diskusi yang disulap menjadi panggung solidaritas moral. Orélien tidak dicerca sebagai pemalsu karya seni; ia justru dinobatkan sebagai martir yang dizalimi oleh sistem.=
Fenomena ganjil ini membukakan tirai kenyataan yang jauh lebih suram mengenai ekosistem sastra kontemporer. Jagat literatur kini tak lagi mencari dan menghormati maestro; mereka sibuk menahbiskan orang-orang suci. Hal yang diganjar dengan tepuk tangan riuh, trofi bergengsi, dan royalti tebal bukanlah kekuatan gaya bahasa, kedalaman karakterisasi, atau keunikan perspektif estetika. Nilai sebuah karya kini ditakar murni dari kebajikan politik sang pengarang—posisi ideologis, status demografis, dan kemampuannya memamerkan luka sejarah. Siapa pun yang sanggup mencentang kotak-kotak identitas yang tepat secara instan dianugerahi lingkaran cahaya kelayakan, terbebas dari tuntutan disiplin artistik apa pun.
Kecenderungan untuk mengorbankan mutu tulisan demi komitmen afirmatif ini telah mewabah luas di berbagai belahan dunia Barat, dan jejak kerusakannya paling kasat mata terlihat di Australia. Angka-angka statistik kebudayaan di benua kangguru tersebut berbicara tanpa tedeng al-aling. Pada rentang tahun 2000 hingga 2008, porsi penulis dari kalangan warga Pribumi atau kelompok “beragam budaya” yang berhasil menembus daftar pendek (shortlist) penghargaan sastra nasional hanya berkisar di angka 11 persen. Namun, sejak gelombang pasang politik identitas kian menguat pada 2018, proporsi tersebut meroket secara artifisial hingga menyentuh angka 46 persen.
Dalam kurun waktu yang sama, representasi penulis yang diistilahkan publik Amerika Serikat sebagai women of colour melompat tajam dari sekadar 5 persen menjadi 31 persen di jajaran finalis. Jalur karpet merah ini bahkan tidak berhenti pada kuota pencalonan semata. Penulis Pribumi, sebagai contoh konkret, kini tercatat memenangi anugerah sastra dengan rasio sekitar dua kali lipat lebih tinggi daripada porsi buku mereka yang terpilih di daftar pendek.
Mekanisme ini bekerja melalui lingkaran setan yang terus mereproduksi dirinya sendiri. Gejala ini berakar bukan hanya pada dorongan alamiah para pengarang berlatar belakang minoritas untuk menuliskan pengalaman personal, melainkan terutama pada rekayasa komposisi dewan juri. Secara statistik, sebuah panel juri yang beranggotakan lima orang dengan menyertakan dua perwakilan Pribumi atau kelompok beragam budaya terbukti meloloskan novel bertema identitas dua kali lebih banyak ketimbang panel yang murni dibentuk tanpa pertimbangan kuota rasial.
Ketika porsi juri dari kelompok-kelompok afirmatif ini digelembungkan hingga tiga kali lipat—dari 12 persen pada kurun 2009–2017 menjadi 36 persen pada periode berikutnya—ledakan fiksi bertema identitas menjadi fenomena yang terstruktur dan terlembagakan. Yang memperparah keadaan, para pemenang hari ini adalah calon juri untuk musim penjurian esok hari. Proses ini menjelma menjadi mesin pembiakan estetik yang tertutup: kelompok yang diistimewakan merebut piala, menduduki kursi panel kurator, dan kemudian memilih pemenang-pemenang anyar seturut cermin wajah, keyakinan ideologis, dan agenda politik mereka sendiri.
Negara, alih-alih menjaga netralitas iklim berkebudayaan, justru bertindak sebagai juru bayar yang menyiramkan bensin ke kobaran api. Badan kebudayaan resmi seperti Creative Australia secara terbuka membusungkan dada bahwa 13 persen dari alokasi hibah individu mereka digelontorkan untuk komunitas Pribumi—angka yang berlipat ganda dari periode sebelumnya dan sangat tidak proporsional bila dibandingkan dengan persentase populasi mereka yang hanya berkisar 3 persen. Fakta bahwa pemohon dari kelompok minoritas memiliki tingkat kelulusan proposal yang jauh lebih tinggi daripada penulis lain dirayakan sebagai lambang kemajuan sosial. Padahal, bagi para perenung sastra independen, kebijakan semacam ini tak ubahnya pasungan ideologis yang secara sistematis mematahkan semangat para penulis berbakat lain yang menolak tunduk pada seragam konseptual bentukan birokrat.
Hasil akhir dari tatanan yang serba-dipaksakan ini adalah kepungan karya-karya medioker. Novel-novel pemenang penghargaan kontemporer kini terasa layaknya salinan fotokopi yang diproduksi massal: datar, miskin orisinalitas, dan kering dari kejutan artistik. Gejolak emosi yang disodorkan kepada pembaca tidak lahir secara organik dari pergulatan teks yang menantang akal budi, melainkan sekadar ditempelkan seperti stiker propaganda moral. Alur cerita bergerak seragam mengikuti daftar periksa birokrasi yang memamerkan katalog duka—sebuah perlombaan tanpa henti untuk memperebutkan medali dalam ‘olimpiade penderitaan’ demi membidik musuh-musuh generik: supremasi kulit putih, bias rasial, dan belakangan ini, kebencian terhadap Zionisme.
Kondisi ini merupakan kemunduran berbahaya menuju reinkarnasi corak Realisme Sosialis era Uni Soviet. Kritikus sastra Andrei Sinyavsky, dalam esai legendarisnya pada 1965 yang membuatnya dijatuhi hukuman kerja paksa tujuh tahun di Gulag, pernah merumuskan bahwa dalam seni Realisme Sosialis, setiap karya selalu dipastikan memiliki akhir yang bahagia; bahkan ketika melahirkan tragedi, itu adalah sebuah “Tragedi Optimistis” di mana sang protagonis boleh saja gugur, namun cita-cita Komunisme tetap digdaya. Hari ini, para penulis fiksi bersubsidi pajak memang tak lagi menjanjikan surga Komunisme, namun mereka mematuhi formula kaku yang persis sama: kebajikan politik absolut sang tokoh tertindas harus selalu dimenangkan di atas puing-puing nilai estetika.
Kecuali segelintir benteng tradisi di daratan Eropa seperti Prix Goncourt atau Premio Strega di Italia yang masih berkukuh mendahulukan keunggulan artistik murni, dunia sastra modern kian terjebak dalam jebakan konformisme massal. Para penulis dipaksa “bernyanyi dalam satu paduan suara yang sama” bila ingin naskahnya diterima penerbit, lolos pendanaan negara, atau dilirik oleh dewan juri.
Pada akhirnya, masa depan lanskap kesusastraan kita sudah sangat mudah ditebak. Panggung apresiasi akan terus dibanjiri karya picisan bertema perlawanan pascakolonial yang diracik secara instan oleh mesin kecerdasan buatan demi memuaskan selera birokrat dan kurator yang mabuk moralitas. Di tengah padang tandus intelektual yang kian kering dari keberanian berpikir bebas ini, ada satu ironi getir yang sulit disangkal: ketika nalar kritis manusia kian memudar di balik dogma politik, setidaknya mesin-mesin kecerdasan buatan itu masih memiliki kecerdasan.
