Bukan hal tabu lagi AI seperti Chat GPT, Gemini, Claude dan sejenisnya digunakan untuk membantu tugas harian manusia. Mulai dari teman curhat, menjawab pertanyaan seputar akademik maupun pekerjaan. Semua dijawab cepat oleh AI. Aplikasi AI pun terus berlomba-lomba dengan inovasi terbarunya untuk memikat banyak pengguna. Namun, pernahkah kita berpikir, berapa harga atau biaya dari penggunaan AI tersebut?
Inovasi untuk kemajuan pembangunan berjalan seiring waktu. Dahulu manusia membutuhkan waktu berhari-hari untuk bisa berkomunikasi secara langsung karena perbedaan jarak. Sekarang, melalui layar smartphone, orang-orang bisa bertatap muka melalui Zoom, Google Meet, Whatsapp dan media sosial lain dalam hitungan detik. Perkembangan AI menambah variasi ini. Mereka kini bisa menggunakan filter tertentu, mengubah wajah, tulisan, suara bahkan cara berbicara. Laju cepat ini menuntut setiap orang untuk bisa mengikuti. Karena selain memiliki hal positif, sisi gelap AI juga mengintai, misalnya penipuan digital yang belakangan marak terjadi.
AI menawarkan kemudahan akses. Masyarakat pun berdaya mengadopsi AI dengan kemampuan literasi yang dimiliki. Sayangnya, kesadaran tersebut tidak menjamin pemahaman posisi masyarakat sebagai pengguna, apakah mereka bisa mempertanyakan, menentukan arah, sampai memengaruhi sistem global AI, atau justru AI menjadi produk dari “kolonialisme terbaru” yang menjauhi partisipasi masyarakat lokal?
Dalam literatur, AI dapat ditempatkan sebagai wacana (discourse) pembangunan yang dibawa oleh negara maju ke negara berkembang. Bidang kajian Komunikasi Pembangunan menyebutnya ini privilege bagi modernisasi. Sebuah era yang berkembang pasca perang dunia kedua (sekitar 1950-an). Modernisasi menempatkan negara berkembang untuk ikut dalam agenda atau proyek inovasi dari negara maju. Seperti Meta platform milik oleh Mark Zuckerberg, Gemini oleh Google, Claude AI oleh Anthropic. Semua homebase berasal dari Amerika Serikat. Tujuannya menciptakan masyarakat modern melalui transfer modal, ideologi, teknologi, dan pengetahuan secara besar-besaran. Fokus modernisasi adalah pertumbuhan ekonomi, menggunakan pendekatan top-down, hegemonisasi, terarah, telah ditentukan sebelumnya, dan sulit diubah.
Kajian komunikasi pembangunan mempersoalkan modernisasi yang dianggap mengabaikan konteks lokal, baik kebutuhan, dampak, kesenjangan atau kondisi yang diharapkan. Banyak kritik bermunculan dari para pakar. Ketergantungan teknologi pada negara maju semakin besar. Perusahaan-perusahaan AI dapat mengendalikan akses dan hak kontrol atas data atau informasi. Tentu hal ini tidak selalu positif karena bisa digunakan untuk kepentingan geopolitik antar bangsa. Selain itu berkaitan dengan privasi dan menjadi bentuk baru dari eksploitasi data.
AI menjadi paradox baru ditengah modernitas, mengingat wacana pembangunan AI tidak hanya melalui infrastruktur, tetapi juga melalui “permainan narasi”. AI hampir selalu disebut sebagai produk inovasi dan solusi pembangunan. Jarang sekali sang inovator menyebut konsekuensi dari AI, misalnya berapa besar energi yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan AI bekerja efektif? Berapa banyak kebutuhan air bersih untuk mendinginkan data center AI? Tentu hal ini meresahkan di tengah panas bumi yang semakin meningkat tajam, kondisi masyarakat defisit air bersih, dan dilanda kekeringan. Bagaimana beban infrastrukturnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi negoisasi baru masyarakat untuk mempermasalahkan wacana pembangunan AI.
Di Indonesia, Data Center AI sedang dibangun di Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung kapasitas yang direncanakan mencapai 640 MW dan 845 MVA. Proyek mega itu dikerjakan oleh BDx Data Centers yang berpusat di Singapura. Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus menyediakan pasokan energi dengan daya besar. Jumlah atau skala memang masih menjadi persoalan lain. Karena semakin besar kebutuhan, maka semakin banyak pula yang harus dikorbankan. Berita terbaru menyebut, proyek tersebut berhenti sejenak karena terkait izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Olkaria Kenya dipilih sebagai data center campus yang dirancang menggunakan geothermal dan teknologi konservasi air oleh Microsoft dan Group 42 (G42). Narasi keberlanjutan (sustainability) melekat dari kata “geothermal energy”, sebuah janji energi bersih yang lebih ramah lingkungan padahal juga berpotensi memicu kerusakan ekologis yang jauh lebih besar. Di Malaysia tidak jauh berbeda. Google dengan investasi US$2 miliar membangun data center untuk transformasi digital masyarakat di sana. Begitu pula di Thailand, Mexico, India, Brazil dan Afrika Selatan. Narasi yang digaungkan semakin menjauhi prinsip kebutuhan lokal masyarakat karena mengikuti agenda proyek negara adidaya.
Padahal dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, ada pilar Planet (SDGs 6, 12, 13, 14, dan 15) yang juga utama. SDGs ini menjaga pembangunan agar tetap bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan sekitar. Tujuan ke-6 berkaitan dengan air bersih dan sanitasi yang layak, tujuan ke- 12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tujuan 13 penanganan perubahan iklim, tujuan ke-14 tentang ekosistem lautan, dan tujuan ke-15 yaitu ekosistem daratan. Keberadaan Data Center AI tentu dapat mengganggu ekosistem sekitarnya karena penggunaan air yang masif dan polusi suara bising yang dihasilkan.
Indonesia harus bermitra dengan negara maju tetapi bukan menjadi objek pembangunan semata. Masyarakat Indonesia juga harus hadir menjadi stakeholder, pemangku kepentingan yang ikut terlibat dan berdaya untuk menentukan arah pembangunan wilayahnya. Partisipasi publik dan dialog dengan masyarakat lokal harus dikedepankan. Perusahaan atau investor wajib melakukan kajian dampak sebelum pembangunan fisik dilakukan, bahkan jauh sebelum gagasan itu dimulai. Jika terbukti merugikan, maka perlu perubahan desain proyek atau alternatif pembangunan lain.
Pemangku kebijakan memegang peranan penting. Di tangan merekalah kebijakan dan izin pembangunan didapat. Jika hanya mengindahkan kepentingan diri semata, masyarakat sekitar yang menjadi korbannya. Sebagai bagian dari entitas yang lebih besar, ini bisa menjadi pertanyaan dan kritik: apakah dengan pembangunan AI, Indonesia sedang membuka kotak pandoranya sendiri, cepat atau lambat?
