Pada 2025, Israel secara mendadak menggempur Iran dengan target pemimpin tertinggi Negeri Mullah, Ali Khamenei, harus tewas dan merusak reaktor PLTN di kota Isfahan. Pascaserangan, Israel merasa yakin bahwa sasarannya mencapai keberhasilan setelah Teheran mengabarkan melalui media massa bahwa pimpinan tertinggi spiritualnya wafat akibat hantaman misil yang diluncurkan dari pesawat tempur Israel. Sekaligus membawa kerusakan masif pada PLTN yang dituduh Barat sebagai pusat pengayaan uranium bahan bom nuklir.
Akan tetapi, yang mengejutkan adalah beberapa pekan pascaserangan rudal Israel, Ali Khamenei muncul ke publik dalam keadaan segar bugar. Fakta ini kian membangkitkan kegusaran Benyamin Netanyahu, PM Israel, dan AS sebagai sekutu dekatnya.
Dalam studi geopolitik dan sejarah militer, informasi bukan sekadar alat komunikasi; ia merupakan instrumen kekuasaan. Di era modern, perang tidak hanya berkecamuk di medan tempur fisik, tetapi juga di medan persepsi publik. Informasi palsu, atau false information, digunakan untuk menciptakan realitas alternatif yang menguntungkan kepentingan strategis suatu negara.
Konsep ini bukan fenomena baru. Pada era Adolf Hitler, rezim Joseph Goebbels secara sistematis memanfaatkan propaganda untuk membentuk opini publik Jerman dan dunia. Dalam kerangka propaganda Nazi, informasi tidak diukur berdasarkan kebenarannya, melainkan berdasarkan efektivitasnya dalam memobilisasi emosi dan legitimasi politik.
Goebbels terkenal dengan prinsip propaganda yang sering diringkas dalam gagasan bahwa “jika kebohongan yang diulang terus-menerus dapat membentuk sebuah kebenaran yang dapat dipercaya publik.” Prinsip ini mencerminkan strategi manipulasi persepsi: jika suatu narasi didistribusikan secara luas melalui media, pendidikan, dan simbol politik, masyarakat akan cenderung menerima narasi tersebut sebagai fakta. Mekanisme yang demikian tidak pernah berubah secara fundamental. Yang berubah hanyalah infrastruktur distribusi informasi, dari radio dan surat kabar menjadi televisi global, internet, dan media sosial.
Dalam konteks pertarungan politik di panggung pemilihan umum, terlepas dari pro dan kontra, taktik Goebbels banyak diadopsi para politikus untuk membangun personal branding dalam melancarkan kampanye agar publik menjatuhkan pilihan kepadanya.
Penggunaan false information dalam konflik bersenjata didasarkan pada beberapa asumsi strategis, yaitu, publik tidak memiliki akses penuh terhadap fakta lapangan, narasi yang konsisten lebih mudah dipercaya daripada kebenaran yang kompleks, dan media dapat menjadi amplifier politik bagi kepentingan negara. Dalam perang, tujuan utama propaganda bukan sekadar membohongi dan mengelabui musuh, tetapi mengendalikan persepsi tiga audiens sekaligus: masyarakat domestik, sekutu internasional, dan musuh. Jika persepsi ketiga kelompok ini dapat dikendalikan secara efektif, maka legitimasi politik suatu perang dapat dipertahankan bahkan ketika fakta di lapangan tidak mampu mendukung.
Salah satu contoh yang melegenda tentang manipulasi informasi adalah Operation Fortitude pada tahun 1944. Operasi ini merupakan bagian dari strategi Sekutu sebelum pendaratan serdadunya di Pantai Normandia. Sekutu secara sengaja menyebarkan informasi palsu bahwa invasi akan terjadi di Pas-de-Calais, bukan di Normandia. Untuk mendukung narasi tersebut, Sekutu menciptakan: divisi militer palsu, tank dan pesawat tiruan, komunikasi radio fiktif. Bahkan seorang jenderal terkenal, George S. Patton, ditempatkan sebagai komandan “tentara bayangan” yang bertujuan agar intelijen Jerman mencegat dan mempercayai narasi tersebut.
Hasilnya, komando militer Jerman meneruskan sadapan “informasi palsu” tersebut ke komando pusat, dan mengalihkan sebagian besar pasukan ke lokasi yang salah. Disinformasi strategis yang disebarkan Sekutu berhasil memengaruhi keputusan militer Sang Fuhrer. Contoh ini menunjukkan bahwa dalam perang modern, mengendalikan persepsi musuh bisa sama pentingnya dengan kekuatan militer.
Contoh penerapan false information yang terkenal adalah invasi Irak tahun 2003 yang dipimpin pemerintahan George W. Bush terhadap rezim Saddam Hussein. Justifikasi utama perang tersebut adalah klaim sepihak bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal (WMD) yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Narasi ini disampaikan secara intensif melalui pidato resmi, laporan intelijen, serta kampanye diplomatik di United Nations.
Namun, setelah invasi berlangsung sampai dengan jatuhnya rezim Saddam Hussein, berbagai investigasi, termasuk laporan Iraq Survey Group pada 2004, dan tim badan atom internasional tidak menemukan bukti keberadaan arsenal WMD aktif di Irak. Kasus ini kemudian sering dikutip dalam literatur geopolitik sebagai contoh bagaimana sebuah false information yang disebar atau dipolitisasi untuk menjadi dasar legitimasi menganeksasi negara lawan.
Contoh-contoh di atas menunjukkan pola yang relatif konsisten dalam praktik geopolitik modern. Narasi tertentu, baik terkait ancaman keamanan, senjata pemusnah massal, atau alasan kemanusiaan, sering digunakan untuk membangun legitimasi politik bagi operasi militer. Namun, penting dicatat bahwa dalam banyak kasus, perdebatan akademik tidak selalu menyimpulkan bahwa informasi tersebut sepenuhnya palsu. Lebih sering yang terjadi adalah ketidakpastian intelijen, interpretasi politik, dan framing media yang kemudian membentuk persepsi publik.
Disinformasi di Era Media Global
Menurut studi RAND Corporation, sebuah konsultan keamanan internasional, perang informasi memiliki beberapa fungsi utama, yakni menciptakan legitimasi moral untuk tindakan militer, melemahkan moral lawan, memengaruhi opini publik global, mengaburkan fakta di medan perang. Dengan kata lain, narasi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen geopolitik yang setara dengan rudal atau kapal induk.
Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel menunjukkan bagaimana perang narasi memainkan peran penting dalam geopolitik modern. Dalam banyak konflik Timur Tengah, narasi publik sering dibingkai melalui konsep, seperti ancaman keamanan regional, proliferasi senjata, dan terorisme.
Tetapi, para analis geopolitik berbeda pendapat bahwa framing tersebut tidak selalu menggambarkan keseluruhan realitas yang dibaca publik. Misalnya, berbagai narasi mengenai program nuklir Iran sering menjadi pusat legitimasi tekanan ekonomi dan militer. Narasi ini kemudian diproduksi dan diperkuat melalui berbagai sumber informasi global sehingga membentuk persepsi internasional yang bernada apriori terhadap Iran.
Dalam situasi seperti ini, publik global sering dihadapkan pada dua narasi yang saling bertentangan: narasi keamanan dari Barat, dan narasi kedaulatan dan resistensi dari Iran. Masing-masing narasi tersebut dikemas dengan memanfaatkan false information, framing media, dan simbol-simbol politik untuk memenangkan pertarungan persepsi publik.
Dengan demikian, memahami geopolitik modern memerlukan kemampuan untuk membaca tidak hanya fakta di lapangan, tetapi juga arsitektur informasi yang membangun persepsi publik untuk memahami sesuatu yang terjadi sebenarnya di balik sebuah konflik.
