Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menggelar pertemuan pengurus dan calon legislatif dari tingkatan pusat hingga daerah, serta kader dan simpatisannya di Kota Medan Sumatera Utara pada senin malam, tanggal 11 Maret 2019 lalu di gedung pertemuan Medan International Convention Center (MICC).
Pertemuan itu merupakan rangkaian ke-5 yang dilaksanakan PSI, setelah pertemuan serupa telah dilaksanakan di kota-kota besar Indonesia, seperti; Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta. Rangkaian pertemuan itu diberi tajuk; “Festival 11 Partai Solidaritas Indonesia” dengan agenda utamanya mendengarkan pidato politik ketua umumnya, Grace Natalie.
Lebih lanjut, pidato politik Grace Natalie malam itu berjudul; “Beda PSI dengan Partai Lain” yang dipaparkan lebih kurang selama 27 menit 26 detik. Pada catatan saya secara konseptual, setidaknya Grace menyoroti 2 (dua) hal penting dalam pidato politiknya, yang selama ini jamak dikampanyekan oleh kader-kader PSI. Pertama, terkait brand PSI sebagai partai anti-korupsi dan kedua, terkait brand PSI sebagai partai anti-intoleransi.
Pada bagian ini, di panggung Festival 11 PSI di Medan kemarin, terlihat secara lantang dan tegas, Grace menyoroti fenomena intolerasi menjadi penyakit mewabah yang merusak kehidupan bernegara dalam pelbagai wilayah di Indonesia. Seperti; penutupan rumah-rumah ibadah, persekusi hingga kekerasan yang terjadi karena perilaku intoleran. Tidak hanya itu, Grace secara tegas pula bersuara atas perilaku oknum politisi yang melakukan tindakan korupsi, yang mengisi pemberitaan media akhir-akhir ini.
Partai Nasionalis
Seorang antropolog politik dari Amerika Serikat, Clifford Geertz (1962) yang meneliti tentang peta politik di Indonesia, mengatakan; peta politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari politik aliran. Dimana persamaan ideologis akan bertransformasi ke dalam pola integrasi sosial yang komprehensif antara konstituen dan pilihan partai politik. Lebih lanjut, Geertz membagi politik aliran menjadi 3 (tiga) varian yaitu santri, priyayi dan abangan.
Ketiga varian tersebut secara politik memiliki basis pemilih tersendiri ketika dilaksanakan pemilu. Varian santri yang berangkat perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama akan condong memilih partai politik berbasis islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama di pemilu 1955. Dinamika politik orde baru hingga reformasi pilihan politik ini bergeser ke partai-partai islam, seperti; PKB, PPP dan PAN. Lalu, varian priyayi yang merupakan masyarakat kelas menengah yang bekerja di instansi pemerintahan dan teknokrat condong memilih Partai Golkar.
Sementara, untuk varian abangan adalah mereka yang sehari-hari bekerja sebagai petani, buruh dan nelayan, yang identik dengan rakyat kecil (wong cilik) akan memilih Partai Nasionalis Indonesia (PNI).
Pasca reformasi 1998, varian priyayi dan abangan terintegrasi dalam pilihan partai politik nasionalis. Sebab, runtuhnya orde baru membuat basis-basis pemilih priyayi yaitu birokrat dan teknokrat, tidak lagi sepenuhnya memilih Partai Golkar tapi menjatuhkan pilihannya di pilihan partai politik nasionalis lain. Bahkan, tidak sedikit pula kelompok priyayi menjatuhkan pilihan pada partai politik islam (varian santri).
Itu pula yang menjadi alasan kuat, mengapa Partai Golkar di pemilu masa orde baru rutin meraih 60-70% suara. Namun, pasca reformasi suara Partai Golkar terus tergerus yaitu 22.46% (pemilu 1999), 21,58% (pemilu 2004), 14,45% (2009) dan 14,75% (2014). Lebih lagi, diberlakukannya sistem multi-partai pasca reformasi membuat tumbuh suburnya partai-partai nasionalis di Indonesia.
Secara umum, Nasionalisme dapat dimaknai sebagai sebuah konsep akulturasi dari pertautan antara akar-akar budaya, agama dan historis yang berkembang sebagai proyeksi ke-Indonesia-an dengan cita-cita merawat keragaman, keadilan dan kebangsaan tanpa memandang suku, agama dan RAS. Lebih lanjut, pada pemilu 2019, partai-partai politik nasionalis adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKPI, Partai Garuda, Partai Berkarya.
Garis Demakrasi
Secara substansi, pidato Grace Natalie di Medan kemarin merupakan sebuah sikap PSI dalam memisahkan dirinya dengan partai politik nasionalis lainnya. Pada konteks elektoral, apa yang diucapkan oleh Grace bisa pula diartikan sebagai garis demarkasi atau pembatas yang tegas, garis pembeda, terkait visi, misi dan program PSI untuk pemilu 2019 ini.
Jika populisme diartikan sebagai gerakan rakyat menggugat legitimasi elite, maka substansi dari pidato Grace kemarin adalah menggugat sikap partai nasionalis terkait oknum politisi dari partai nasionalis yang mengabaikan persoalan toleransi, DPR yang absen ketika paripurna hingga mencalonkan kembali mantan narapidana korupsi.
Pada titik ini, Grace seperti mempertegas populisme anak muda sedang bangkit. Anak muda yang sedang menggugat elite politik. Pun terkait potensi korupsi dari kantong APBD/APBN selama ini hanya bisa dilakukan oleh elite politik, karena aksesibilitas yang dimilikinya.
Pada tahun 2016, seorang pemuda berusia 39 tahun bernama Emmanuel Macron berhasil memenangi pemilihan presiden Prancis. Saat itu, saat sedang running untuk Presiden Prancis, Macron memilih tidak bergabung dengan partai sosialis ataupun partai sayap kanan.
Meski sebelumnya, Macron adalah politisi dari partai sosialis dan menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Industri dan Urusan Digital di era kepresidenan Nicolas Hollande (Presiden Prancis 2012-2017).
Macron kemudian mengundurkan diri tahun 2014 dan memilih masuk partai yang umurnya baru 14 bulan yang bernama En Marche yang dikategorikan tidak ke kiri dan tidak pula ke kanan. Banyak orang dari partai lamanya Macron, politisi-politisi Partai Sosialis menertawakan posisi En Marche dalam perpolitikan di Prancis.
Lebih lagi, Partai En Marche hanya diisi oleh anak-anak muda dan tidak punya pengalaman di politik. Macron kemudian menyampaikan pidato politiknya dan berani mengambil sikap berseberangan dengan Presiden Prancis sebelumnya,Hollande. Pun Macron mengambil sikap berbeda soal imigran dan jaminan sosial dengan politisi yang juga calon presiden dari Partai Sayap Kanan Prancis, Marine La Pen.
Artinya, kalau kita rujuk ke isi pidato Grace kemarin soal “Yang Membedakan PSI Dengan Partai Nasionalis Lainnya”. Sebenarnya hampir sama dengan sikap dilakukan oleh Macron bersama En March-nya yang menarik garis demarkasi dan menarik tegas pembeda dengan partai politik di Prancis.
Pelajaran yang bisa diambil adalah pidato Grace tersebut membuat kita belajar kembali soal fenomena populisme di politik bertautan erat dengan garis demarkasi yang dibangun partai politik. Grace secara gamblang pula menjelaskan soal sikap politik posisi PSI tegak lurus dengan keyakinan ideologinya yang independen dan otentik, tidak seutuhnya bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Lebih lagi, pidato tersebut menjadi pendidikan politik untuk masyarat Indonesia untuk mempertimbangkan PSI sebagai partai politik nasionalis di 17 April mendatang.
