Beberapa dasawarsa terakhir politik Indonesia diwarnai dengan politik identitas. Politik yang ditandai dengan munculnya identitas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di ruang publik. Ruang publik menjadi “lahan basah” tumbuh suburnya bibit-bibit politik identitas. Bibit-bibit politik seperti ini semakin diperparah oleh keberadaan media sosial juga dimanfaatkan oleh elite-elite politik tertentu untuk meraih kekuasaan.
Lahirnya istilah cebong-kampret, caci-maki, hujat-menghujat, kebencian, sumpah serapah, kafir-mengkafirkan adalah wujud dari politik identitas itu sendiri. Penulis tidak bisa membayangkan, bagaimana diksi-diksi “sampah”, bahasa-bahasa “binatang” itu keluar, bahkan dari mulut seorang terpelajar dan kelompok-kelompok agama. Ini yang mungkin disebut sebagai kelompok “sumbu pendek”, bermental “kompor” dan reaktif.
Seharusnya mereka-mereka ini memberikan edukasi politik kepada publik, dengan membangun narasi-narasi yang menyejukkan, mendamaikan dan menyatukan.
Bukan memecah belah dan makin memperparah polarisasi di tengah masyarakat. Munculnya politik identitas di ruang publik sesungguhnya menandakan bahwa edukasi politik itu lemah. Edukasi politik itu tidak berjalan dengan baik.
Andai kata edukasi politik itu berjalan dengan baik, peran-peran partai politik itu aktif, lembaga-lembaga atau institusi-institusi pendidikan (kampus) itu kritis dan objektif, kelompok-kelompok agama itu inklusif dan organisasi-organisasi ke-mahasiswa-an itu kritik-konstruktif, maka kecil kemungkinan politik identitas itu memiliki ruang.
Tapi ini hanya mungkin terjadi apabila atribut-atribut kesukuan, keagamaan, ras dan antar golongan (SARA) itu “digantung”. Identitas-identitas itu “dilepaskan”. Dengan demikian, relasi sosial kemasyarakatan dan politik itu bisa harmonis, rukun dan damai.
Jadi, relasi yang dibangun itu bukan lagi relasi “kamu siapa, orang mana” (yang penuh sekat dan batas), tapi relasi yang dibangun adalah relasi kemanusiaan, kecintaan, keberterimaan, kebersamaan, kesatuan dan kebangsaan. Inilah yang disebut sebagai relasi pelintas batas, relasi yang agung.
Dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan politik, hubungan inilah yang harus dibangun, bukan hubungan yang didasarkan pada atribut, warna kulit dan latar belakang orang atau kelompok. Jika hubungan ini yang dibangun dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan politik, maka jarak perbedaan itu akan semakin jauh. Hubungan sosial kemasyarakatan dan politik yang harmonis, rukun dan damai sulit dibangun.
Harus diakui bahwa identintas itu merupakan ciri khas atau karakter suatu kelompok, yang di mana masing-masing kelompok itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, yang menjadikannya pembeda dengan kelompok lain.
Pada tataran ini kita harus sepakat bahwa itu harus diterima dan diakui keberadaanya sebagai sebuah identitas. Namun ini akan menjadi berbahaya apabila identitas itu di eksploitasi secara politik, baik itu di eksploitasi dalam kontestasi politik nasional maupun itu di eksploitasi dalam kontestasi politik lokal.
Penulis tidak bisa membanyangkan, bagaimana kontestasi politik lokal (pileg dan pilkada) membawa-bawa identitas kesukuan. Satu sisi, politik ini “mungkin” membangun “nasionalisme politik kesukuan” supaya bersatu, maka dijual-lah ciri khas atau kehebatan ke-suku-an itu untuk merogoh kocek elektoral politik. Namun di sisi lain, politik ke-suku-an ini menutup diri dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda secara politik. Ini kontestasi pileg dan pilkada, bukan kontestasi kesukuan.
Dalam demokrasi modern, politik identitas semacam itu bukan hanya ekslusif, tapi juga dangkal dan primitif. Demikian juga dalam kontestasi politik nasional (pileg dan pilpres), bagaimana politisasi agama itu terjadi dan dimanfaatkan oleh elite-elite politik “rabun ayam”, yang pikiran dan isi kepalanya “seluas dapur”, hanya berpikir jangka pendek (sebatas kekuasaan) dan tidak memikirkan masa depan politik Indonesia.
Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote, yang terdiri dari 16.o56 pulau, 1.340 suku dan 1.211 bahasa (BPS, 2010) meniscayakan perbedaan.
Data ini menunjukkan bahwa betapa majemuknya bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa, apakah itu sebagai sebuah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan dari berbagai latar belakang yang berbeda.
Perbedaan adalah keniscayaan, mengelolanya adalah tugas kita. Tugas kita sebagai terpelajar, akademisi, lembaga-lembaga atau institusi-institusi pendidikan (kampus), otoritas-otoritas ke-agama-an dan partai-partai politik adalah mengelolanya dalam hubungan-hubungan pluralitas. Hanya dengan ini kita bisa hidup harmonis, rukun dan damai dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural.
Dalam kontestasi politik juga demikian, baik kontestasi politik nasional maupun kontestasi politik lokal harus dimaknai sebagai kontestasi politik ide dan gagasan. Visi-misi dan program kerja yang ditawarkan untuk pembangunan nasional dan daerah jangka panjang. Bukan jualan politik identitas keagamaan dan kesukuan yang ekslusif, dangkal dan primitif.
Jika politik identitas ini terus di eksploitasi di setiap kontestasi politik, maka bukan menjadi tidak mungkin bayang-bayang perpecahan dan polarisasi di tengah masyarakat akan semakin melebar.
Politik seperti ini tidak sehat dalam demokrasi modern yang inklusif dan “mapan”, yang menghendaki politik ide dan gagasan, visi-misi dan program kerja yang ditawarkan. Dan, ini akan menjadi ancaman bagi keberagaman dan masa depan politik Indonesia.
