Pada tangal 27 Juni 2018, bangsa Indonesia telah melaksanakan Pilkada Serentak. Pilkada tahun 2018 serentak dilakukan di 171 daerah, dan untuk memilih gubernur dan wakilnya di 17 provinsi, bupati dan wakil bupati di 115 kabupaten, dan untuk memilih wali kota dan wakil wali kota di 39 kota.
Bangsa Indonesia perlu bersyukur karena pilkada serentak di tahun 2018 ini sudah berlangsung dengan aman, tertib dan damai, serta harapannya juga berlangsung dengan jujur dan adil. Akan tetapi, proses pilkada ini masih belum seratus persen selesai.
Sejak pemilihan langsung dilakukan pasca reformasi, pilkada menjadi alat untuk mengukur tingkat partisipasi rakyat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya dan mengukur tingkat kedewasaan para kandidat dalam mengikuti kontestasi berdemokrasi.
Pilkada serentak yang telah dilaksanakan menunjukkan proses bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Proses berdemokrasi ini menunjukkan proses berpolitik bangsa Indonesia. Setiap warga menggunakan hak pilihnya, baik itu memilih ataupun dipilih untuk menjadi pemimpin daerah.
Jika kita berbicara tentang pendidikan dan politik, keduanya saling berkaitan erat. Keduanya tidak bisa terpisahkan. Antara politik dan pendidikan ternyata memang sudah menjadi paket yang saling berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sejarah perkembangan pendidikan nasional kita tampak betapa pendidikan nasional kerapkali dijadikan sekadar sarana untuk mempertahankan suatu struktur kekuasaan politik tertentu (Tilaar, 2000 : 6).
Apa yang disampaikan oleh H.A.R Tilaar memang ada benarnya. Pendidikan nasional menjadi alat untuk kepentingan politis. Betapa seringnya berubah-ubah konsep dan kebijakan pendidikan kita, tentunya ada kepentingan politik di belakangnya.
Kadang memang kepentingan politik menguasai jagad pendidikan kita. Tetapi perlu diingat bahwa pendidikan juga bisa menjadi jalan untuk mempersiapkan agen-agen politik yang kompeten, memiliki integritas dan ampuh dengan paparan negatif dunia politik.
Segala kebijakan dalam pendidikan tak luput dari pengaruh dunia politik. Sebut saja saat penentuan anggaran untuk pendidikan. Walaupun sebenarnya sudah menjadi amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen.
Selain itu, dalam setiap momen pemilihan serentak, partai politik juga tidak luput dari sorotan khalayak. Partai politik diuji dalam proses penjaringan kandidat yang diikutsertakan dalam kontestasi berdemokrasi ini. Ada yang berhasil dan ada juga yang mungkin “gagal”.
Akan tetapi itu semua hanyalah ujian semester bagi pendidikan demokrasi kita. Masih perlu bersabar dan terus belajar untuk menghadapi ujian akhir. Ujian akhir ini nantinya akan berlangsung selama 5 tahun masa kepemimpinan pemimpin daerah yang baru, dan puncaknya nanti setelah masa kepimpinan tersebut paripurna.
Tingkat kedewasaan baik dari peserta pemilu yaitu para kandidiat maupun dari rakyat Indonesia sebagai pihak yang memilih pemimpin mereka. Tingkat kedewasaan para kandidat bisa nampak selama proses kampanye berlangsung. Dalam proses kampanye, para kandidat mengeluarkan ide dan gagasan dalam mendebat lawan mereka.
Harapannya dari pilkada serentak tahun 2018 dapat memberikan contoh yang baik bagi dunia pendidikan. Hal yang jauh lebih penting adalah keteladanan dari semuanya, baik pemilih maupun kandidat yang dipilih. Keteladanan dalam berkampanye, berdemokrasi dan dalam memegang amanah kepemimpinan selama 5 tahun mendatang.
