Hari Kamis yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa Pemilihan Presiden 2019-2024. Pun begitu, kubu Prabowo-Sandi yang awalnya terlihat akan memanfaatkan celah hukum lainnya, agaknya sudah melunak dan mulai menerima kekalahannya pada Pemilu 2019.
Rekonsiliasi pun mulai diusahakan, dan mungkin kita hanya perlu menunggu waktu sebelum Jokowi bertemu Prabowo. Kalaupun tidak, juga tidak akan mengubah apapun, dimana Presiden Jokowi akan melanjutkan pemerintahannya sampai tahun 2024.
Lima tahun kedepan adalah waktu yang sangat kritis. Lima tahun itu adalah waktu yang cukup pendek, untuk mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi bonus demografi.
Bukan tantangan yang mudah, memimpin negara berpenduduk 269 juta jiwa, dengan statistik demografi yang kurang baik sampai hari ini, dan dengan kondisi politik praktis yang begitu pragmatis. Perlu adanya sinergi bersama, toleransi berpolitik dan pengambilan keputusan yang berani untuk membangun negara ini.
Pak Jokowi sudah mengatakan, pada periode keduanya ini, dirinya akan memimpin tanpa beban karena tidak akan mencalonkan diri lagi tahun 2024. Tentu, pernyataan itu perlu diapresiasi, jika bukan hanya sekedar gimmick untuk menegaskan posisinya.
Tetapi, kita tentu akan sangat kecewa jika pernyataan itu tidak mampu dibuktikan pada periode keduanya nanti. Semoga saja, di periode kedua ini, pemerintah mau mengurangi kepentingan politik jangka pendek menengahnya untuk dikonversi menjadi program dan kebijakan yang tepat guna untuk membangun Indonesia. Setiap Rupiah yang dikucurkan APBN, setiap program yang diluncurkan, semoga di desain untuk membangun bangsa ini sebaik mungkin.
Dari sisi pendidikan, kita membutuhkan kualitas desain kebijakan, bukan kuantitas anggaran pendidikan di APBN. Memang, kita patut mengapresiasi keberanian pemerintah untuk menganggarkan 20% APBN di sektor ini, terlepas dari menterengnya program infrastruktur pemerintah. Tetapi, kualitas pendidikan itulah yang sebenarnya menjadi intisari keberhasilan di sektor ini.
Kita butuh pendidikan yang inklusif, yang menanamkan nilai universal pada siswanya, untuk menangkal intoleransi. Kita perlu pendidikan yang mengajak muridnya dapat berpikir kritis dan logis, disertai dengan cara berpikir ilmiah. Untuk itu, bentuk penilaian tidak bisa hanya dibebankan pada ujian tertulis semata, yang selama ini sering menjadi ajang contek-contekan semata.
Anak perlu dilatih membaca, menulis dan berdebat. Anak juga tidak dapat dibebankan begitu banyak subjek yang dipelajari. Banyak yang tidak relevan, dan cenderung dilupakan selepas ujian. Perlu ada batasan yang jelas dari tiap jenjang pendidikan, apa yang harus dipelajari sampai jenjang tertentu, supaya belajar tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan, melainkan mengasyikkan.
Di tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa harus diberikan keleluasaan dalam memilih peminatannya. Sebaiknya, kurikulum pendidikan tinggi di atur sedemikian rupa, untuk diberikan mata kuliah general dalam presentase 50-60%.
Selebihnya, biarlah mahasiswa diberikan keleluasaan untuk memilih speciality dalam prodinya sendiri. Hapus batasan antar fakultas, buatlah kelas yang diisi anak-anak multi jurusan dengan peminatan yang sama. Saya berasumsi, perbedaan jurusan pada kelas dengan topik yang sama justru akan memudahkan mahasiswa mendapat insight yang lebih luas, karena sejatinya, ilmu pengetahuan memiliki korelasi satu dengan yang lainnya.
Begitu juga dengan kerjasama antara dunia industri dan dunia akademis. Dunia industri harus dirangsang untuk memiliki divisi litbang yang mumpuni. Tanpa riset yang mumpuni, maka perkembangan kita akan stagnan.
Industri jangan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus berinvestasi lebih pada risetnya, yang berorientasi jangka panjang. Jika risetnya terlalu sulit untuk dikerjakan sendiri, maka limpahkanlah riset kepada para akademisi. Supaya hasil risetnya benar-benar diaplikasikan. Untuk itu, bisa dilakukan insentif pajak pada alat-alat riset, membentuk konsorsium penelitian industri-universitas, peningkatan hibah dan pendanaan serta regulasi yang jelas.
Pendidikan vokasional, akan menjadi sektor yang sangat dipertaruhkan. Sampai saat ini, pengangguran pada tingkat lulusan SMK, presentasenya begitu tinggi. Kerjasama DuDi, demikian yang dikatakan Kyai Ma’ruf Amin dalam debatnya, adalah kuncinya.
Bagaimana menciptakan sinergitas, antara apa yang dibutuhkan dunia kerja dan dunia industri, untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap kurikulum pendidikan vokasional. Tidak hanya kurikulumnya yang dibenahi, tetapi juga infrastruktur dasar dan penunjangnya perlu dilengkapi. Lha wong kerjanya buat dipraktikkan, tetapi fasilitas sekolahnya tidak lengkap.
Kesehatan juga merupakan parameter yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Tanpa manusia yang sehat, maka pembangunan akan terhambat. Kesehatan tidaklah berarti seorang yang sakit kemudian sembuh, melainkan juga upaya untuk menjaga tubuhnya dari sakit. Hidup sehat, harus benar-benar dilakukan, tidak sekedar jargon semata. Dari anak dikandung ibu, sampai lahir dan kemudian tumbuh, Gizinya dijaga, sanitasinya dijaga, udaranya juga dijaga. Anak sehat, cerdas, kita semua membutuhkan itu untuk menunjang suksesnya pembangunan.
Begitu pula Kartu Indonesia Kerja. Jangan hanya dijadikan ajang meraih efek elektoral, lalu programnya berjalan apa adanya, tetapi benar-benar menjadi ajang pelatihan kerja bagi para fresh graduate.
Libatkan para profesional pada bidangnya, supaya pelatihannya tidak melenceng karena perbedaan orientasi dengan dunia kerja sesungguhnya. Hidupkan balai pelatihan sampai tingkat terendah, supaya program ini benar-benar dirasakan manfaatnya di seluruh Indonesia. Libatkan swasta, supaya tidak begitu membebani fiskal, supaya swasta dapat menunjukkan kebutuhannya kepada calon tenaga kerja. Terakhir, administrasinya jangan dibuat merepotkan.
Setiap desain kebijakan yang bermula dari RPJMN untuk kemudian diwujudkan lewat belanja pemerintah adalah perwujudan janji Jokowi-Amin, tidak hanya kepada pendukungnya, tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia sekalipun mereka yang tidak memilihnya.
Penting bagi kita, untuk menjadi warga negara yang kritis, yang memberikan kritik dan feedback pada pemerintah supaya prinsip check and balance dalam melaksanakan pembangunan benar-benar dilakukan.
Niscaya, jika kerjasama yang baik ini benar-benar terjadi, dan ketegangan dalam negeri karena maraknya kejadian politis bisa diredam, saya melihat ini akan menjadi titik balik kebangkitan Indonesia. Seperti kata pak Prabowo, bagaimana membuat Indonesia berjaya kembali.
Referensi:
http://wibirama.staff.ugm.ac.id/2015/12/12/sunu-wibirama-sepuluh-langkah-untuk-meningkatkan-kualitas-penelitian-di-indonesia/ (diakses pada 29 Juni 2019, pukul 20.29 WIB)
