Di penghujung bulan Maret lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat calon presiden putaran keempat. Perdebatan pada periode ini mencakup tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional.
Penempatan hubungan internasional di bagian akhir tema bukan berarti memposisikan isu ini sebagai bagian yang tidak signifikan. Pada kenyataanya, hubungan internasional sangat berkaitan erat dengan masalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan. Interaksi yang terjadi antar negara diwarnai implementasi ideologi masing-masing pihak. Bahkan kualitas hubungan internasional tersebut sangat ditentukan oleh peran ideologi suatu negara dan posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan luar negeri.
Sedangkan aspek pertahanan dan keamanan juga bagian yang tak terpisahkan dari kajian hubungan internasional. Sebagaimana didefinisikan oleh Walter Lipmann (1944), keamanan adalah kemampuan sebuah negara dalam melindungi nilai-nilai luhur yang dimilikinya dan Arnold Wolfers (1952) juga menjelaskan bahwa masing-masing negara memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap keamanan. Namun sangat disayangkan kedua capres belum mampu merangkum semua isu yang saling berangkaian tersebut dalam kesatuan argumen yang solid.
Secara garis besar debat capres ini terbagi dalam tiga sesi, yaitu penyampaian visi dan misi, tanggapan atas pertanyaan dari moderator dan debat terbuka. Berkaitan dengan isu hubungan internasional, Prabowo Subianto, capres nomor urut 02, mengutarakan niatnya untuk menjadikan Indonesia yang aktif menjalin hubungan baik dengan semua negara serta membela kepentingan rakyat.
Joko Widodo, capres nomor urut 01, muncul dengan gambaran kondisi dunia internasional dimana hubungan multilateral melemah dan proteksionisme semakin menguat dan Indonesia diharapkan mampu menjalankan politik bebas aktif. Pernyataan dari capres 02 dirasa masih terlalu umum tanpa dilengkapi penjelasan mengenai bentuk tindakan nyata dalam melindungi kepentingan rakyat.
Begitu juga dengan capres 01 yang muncul dengan pemahaman masalah di level global tetapi tidak diikuti dengan penjabaran solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Visi dan misi yang seharusnya menjadi gagasan utama dan penentu arah argumen dalam perdebatan tidak terlihat berfungsi sebagaimana mestinya.
Memasuki bagian kedua, masing-masing capres diminta untuk menanggapi sebuah pertanyaan mengenai isu hubungan internasional yang dipilih secara acak. Pertanyaan yang diberikan adalah perihal keunggulan Indonesia dalam diplomasi internasional dan bagaimana strategi perwujudannya.
Jokowi menegaskan bahwa kekuatan Indonesia adalah dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Lebih lanjut capres 01 ini menyampaikan bahwa Indonesia juga bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internasional seperti di Myanmar dan Afghanistan.
Di sisi lain, Prabowo menggarisbawahi pentingnya memajukan kepentingan nasional dalam diplomasi, tetapi tidak memberikan jawaban yang langsung berkaitan dengan pertanyaan dari moderator dan cenderung mengkritisi kubu petahana tentang isu pertahanan dan keamanan.
Penjelasan capres Jokowi juga masih mengawang berkenaan dengan skema dan teknis pelaksanaan diplomasi yang memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Meskipun begitu, perdebatan di sesi kedua ini mulai menyentuh fakta lapangan dari aspek hubungan internasional.
Tahapan ketiga yang berupa ajang debat terbuka masih kurang maksimal tanpa adanya pertukaran ide atau argumen yang signifikan. Bagian debat ini dilaksanakan dalam format berupa penyampaian pertanyaan dari salah satu capres ke kandidat lainnya. Capres 01 berkesempatan untuk menanyakan pandangan capres 02 mengenai konflik yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.
Pertanyaan seperti ini seharusnya dapat dielaborasi dengan struktur kalimat yang memicu jawaban kritis dan tidak sekedar meminta opini dari pihak oposisi. Kesempatan memberikan pertanyaan langsung ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengetahui rencana dan strategi kedepan dari capres 02.
Minus Strategi dan Pemahaman Status Quo
Dari segi pemahaman konsep hubungan internasional, Jokowi dan Prabowo memiliki keunggulan dan kelemahan di beberapa sisi yang berbeda. Dalam penyampaian argumen, kubu petahana menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan kondisi dunia internasional di saat sekarang, seperti proses penyelesaian konflik di beberapa negara.
Namun Jokowi cenderung mengemukakan laporan dari hal-hal yang telah dikerjakan pemerintahnya tanpa penjelasan arah politik luar negeri Indonesia di masa depan. Sedangkan kubu oposisi memberikan solusi dan bersikap kritis terhadap pemerintah, khususnya mengenai masalah pertahanan dan keamanan, tetapi kurang tepat dalam menanggapi pertanyaan maupun masalah spesifik yang dibahas dalam perdebatan.
Dalam beberapa sesi debat, capres nomor urut 01 dan 02 berfokus pada diskusi tentang kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia, khususnya di bidang militer. Melihat dari sudut pandang hubungan internasional, adu pendapat dan fakta tersebut masih berada di tatanan isu keamanan tradisional.
Padahal di era modern sekarang, keamanan tidak hanya tentang kemampuan militer tetapi sudah mengarah ke berbagai aspek lain seperti keamanan siber. Salah satu kasus besar yang terjadi di dunia maya dan mempengaruhi komunitas internasional adalah intervensi pihak Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 2016. Melalui medium internet, para peretas ini mampu mengguncang konstelasi politik domestik negara adidaya tersebut.
Dapat disimpulkan dari debat ini, kedua capres belum mampu mengidentifikasi secara penuh bentuk ancaman nyata dari dunia internasional dan kurang cakap dalam membangun strategi politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun mendatang. Hal ini juga terlihat dari tidak adanya pembahasan isu-isu penting, seperti konflik di Laut Tiongkok Selatan dan peranan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan multilateralisme di ASEAN.
Sumber gambar: https://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/339/international-relations
