Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, masih menghadapi tantangan dalam pencapaian inklusi keuangan yang menyeluruh. Meskipun upaya-upaya telah dilakukan, masih terdapat segmen masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan keuangan formal. Dalam konteks ini, lembaga keuangan memainkan peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Menurut peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan merujuk pada ketersediaan akses ke berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan formal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka.
Inklusi keuangan merujuk pada upaya untuk menyediakan akses yang terjangkau, berkualitas, dan tepat waktu terhadap produk dan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup akses terhadap tabungan, kredit, asuransi, serta layanan pembayaran dan transfer dana. Pentingnya inklusi keuangan terletak pada potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini, upaya inklusi keuangan telah menjadi prioritas nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk meningkatkan akses dan literasi keuangan masyarakat.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2022 mencapai 89,68%, meningkat dari 76,19% pada tahun 2019. Meskipun demikian, masih terdapat disparitas akses yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.
Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, OJK telah menetapkan target untuk mencapai 90% inklusi keuangan pada tahun 2024. Pencapaian target tersebut tentunya membutuhkan upaya yang lebih besar dari lembaga keuangan dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Menurut saya, target tersebut cukup ambisius namun sangat penting untuk terus dikejar mengingat manfaat yang signifikan dari inklusi keuangan yang luas.
Lembaga keuangan memiliki peran krusial dalam mewujudkan target tersebut melalui berbagai upaya. Pertama, inovasi produk dan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama segmen yang kurang terlayani seperti masyarakat pedesaan dan UMKM.
Kedua, pemanfaatan teknologi digital seperti mobile banking dan dompet digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah-daerah terpencil. Ketiga, meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program-program edukasi dan kampanye yang efektif.
Namun, upaya lembaga keuangan saja tidak cukup. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan regulator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan inklusif. Ini meliputi penyediaan insentif dan kebijakan yang mendukung inovasi, serta memastikan perlindungan konsumen yang memadai. Selain itu, perbaikan infrastruktur di daerah terpencil juga sangat penting untuk memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.
Pencapaian target 90% inklusi keuangan pada 2024 akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan akses keuangan yang lebih luas, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, mengakses kredit untuk mengembangkan usaha, dan melindungi diri dari risiko keuangan. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, lembaga keuangan diharapkan dapat terus berinovasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan terjangkau. Dengan memanfaatkan teknologi digital, memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat, dan mempromosikan literasi keuangan, lembaga keuangan dapat berperan penting dalam mewujudkan inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
