Pendapatan negara secara nasional dapat meningkat melalui pengembangan industri halal di bidang pangan, sebab pada dasarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan yang paling besar dibandingkan negara-negara lain sehingga industri halal pun mendominasi dibandingkan dengan industri lainnya.
Menurut Madjid (2022 : 21) Produk halal akan selalu menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia yang mana menyebabkan industri halal, terutama makanan yang menjadi bahan pokok, diminati, tak terkecuali pada pelaku perekonomian terkecil, yakni UMKM. Bahkan, dalam menjamin halalnya makanan tersebut, Indonesia mengharuskan Industri di bidang makanan untuk memperoleh Sertifikat Halal.
Penelitian lain pun menunjukkan bahwa label halal yang diberikan terhadap makanannya menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan industrinya (Sari & Junaidi, 2020).
Sementara itu, di bidang fashion sendiri, tampak bahwa pakaian bercorak muslimah pun banyak diminati oleh masyarakat yang mana ditunjukkan oleh adanya peningkatan yang signifikan industri fashion dalam negeri. Hal ini juga dibuktikan oleh Provinsi Aceh yang menjadi pangsa pasar terbesar dalam perekonomian syariah di bidang fashion. Dengan kebutuhan halal yang terus meningkat tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi industri halal di Indonesia baik dalam sektor makanan maupun fashion.
Berdasarkan penelitian tersebut, Indonesia seharusnya sudah dapat melihat betapa besarnya peluang investasi di bidang industri halal. Dalam mengembangkan investasi syariah tersebut, Indonesia pada dasarnya telah membuat berbagai regulasi yang mengatur perekonomian syariah khususnya dalam produk keuangan, yaitu investasi. Hal ini diatur dalam fatwa sekaligus regulasi pasar modal syariah.
Isu utama pengembangan perbankan syariah di Indonesia terletak pada ketaatan pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah dijalankan dengan mengikuti prinsip syariah dan memenuhi tuntutan pasar dan kebutuhan nasabah sebenarnya sudah memasuki wilayah yang cerah dan menggiurkan, namun belum tersampaikan dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia.
Keahlian sumber daya manusia di industri perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Sumber daya manusia perbankan syariah harus memiliki keahlian yang komprehensif di bidang ilmu syariah sekaligus memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan. Upaya pemenuhan kelayakan kedua aspek ilmu tersebut membutuhkan usaha yang lebih berat dan berjangka panjang.
Lembaga keuangan syariah dan bank tidak memiliki lembaga pengawas khusus untuk menjaga praktik sehari-hari pada setiap aktivitas perbankan untuk melindungi nasabah. Karena perbedaan prinsip dan operasional pada perbankan konvensional, maka operasional perbankan syariah memerlukan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap penghimpunan dan pencairan dana nasabah.
Pengawasan perbankan, penelitian dan pemeriksaan, bahkan partisipasi langsung dalam menjalankan perusahaan merupakan komponen penting dalam proyek pengembangan perbankan syariah karena risiko yang lebih besar terletak pada pengelolaan perbankan syariah. Padahal, mayoritas negara Islam yang menjalankan sistem perbankan syariah belum menemukan pedoman pengawasan yang baku, sehingga menyulitkan pemerintah pusat.
Bagi industry makanan, persepsi bahwa proses sertifikasi halal itu mahal Persepsi ini muncul karena adanya kesalahan informasi dari perusahaan lain atau pihak ketiga yang menyediakan jasa sertifikasi halal. Sertifikasi halal terlihat mahal dibandingkan dengan perizinan lain seperti Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, dan Sertifikat Industri Rumah Tangga untuk Produksi Pangan, dll.
Biaya sertifikasi halal tinggi karena semua biaya dibebankan kepada perusahaan, termasuk biaya tambahan lainnya seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk audit. Namun jika dibandingkan dengan sertifikasi mutu lainnya seperti ISO, HACCP, SNI, dan lain-lain, biaya sertifikasi halal jauh lebih murah. Selain itu, LPPOM MUI Jatim memiliki aturan tersendiri untuk menerapkan sistem subsidi silang. Dengan menerapkan sistem ini, UKM akan disubsidi oleh perusahaan besar, tentunya berdasarkan kriteria tertentu seperti omzet, jumlah karyawan, wilayah pemasaran, dan sebagainya.
Sementara itu, industri fashion juga memiliki problem dalam perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh adanya arus globalisasi yang mana membawa budaya fashion barat untuk masuk ke Indonesia. Sebagai contoh, fashion idol Korea Selatan yang selalu diminati oleh masyarakat, khususnya kaum muda. Hal ini akan mengakibatkan persaingan yang ketat, sebab tak jarang anak muda dengan identitas muslim pun masih memiliki kesenangan dalam mengenakan pakaian mini demi mengikuti arus trendy fashion.
Adapun rekomendasi solusi untuk mendorong berkembangnya peran investasi syariah dan keuangan syariah di industri fashion dan makanan halal di Indonesia, yaitu:
1) Penguatan sumber daya manusia.
Sumber daya manusia selalu menjadi masalah utama dalam buruknya perkembangan suatu organisasi, termasuk organisasi di level nasional, yakni investasi dan keuangan beserta industr syariah. Dalam hal ini, pemerintah perlu menguatkan kepahaman masyarakat terkait pentingnya dasar-dasar perekonomian syariah sebagai penunjang kestabilan pendapatan nasional. Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan kepada calon peawagai agar calon peawagai tidak hanya memiliki pengetahuan, namun juga sebuah keterampilan sehingga calon pegawai dapat memanfaatkan pengetahuannya secara maksimal.
2) Keselarasan pemerintah.
Dari sisi pemerintah sendiri, pemerintah sendiri harus menerapkan berbagai kebijakan yang selaras dengan pelaksanaan sekaligus penerapan regulasi investasi dan keuangan syariah, terutama dalam perkembangan industri halal baik fashion maupun makanan. Dengan demikian, tidak akan terjadi ketidaksesuaian aturan syariah dengan aturan yang lain sehingga kedua peraturan baik yang menyangkut masalah perekonomian secara umum tidak bertentangan dengan regulasi investasi dan keuangan syariah.
