Laporan investigasi majalah Tempo, edisi 08/06, beberapa waktu lalu, membuka tabir politik yang selama ini mengendap. Laporan tersebut menyadarkan kita kalau lebih dari dua dekade (terhitung sejak 1998) perjalanan demokratisasi masih belum berhasil menyingkirkan elite oligarki yang diorganisasi dan dipelihara di bawah rezim orde baru.
Alih-alih hancur, setelah berhasil mereorganisasi diri dari kondisi ketercerai-beraian saat di terpa krisis moneter 1997-98, sekarang mereka justru menjadi unsur paling kuat.
Bila berpijak pada laporan Tempo, Pemilu 2019 bukan sekadar perkara politik identitas Islam semata. Seperti di ulas dua artikel sebelumnya yang membahas dinamika politik elektoral dalam konteks Islam politik oleh Yanwar Pribadi dan Fiqh Vredian Aulia Ali.
Bangunan argumen Yanwar, nampaknya, terjebak dalam formalitas demokrasi prosedural dengan berkesimpulan bahwa demokrasi Indonesia berkembang positif. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir dalam laporan Economist Intelligence Unit kualitas demokrasi Indonesia tengah menurun. Melihat demokrasi dari dimensi formalitas saja, seperti dilakukan Arend Lijphart semisal, sudah pasti menyederhanakan persoalan.
Betapapun demokrasi tidak hanya bicara soal koalisi partai, partisipasi, Pemilu, serta kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Lebih dari itu, demokrasi memandatkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) demi terwujudnya kesetaraan politik. Alih-alih penegakan HAM, justru perkembangan demokrasi kian mengarah pada iliberal demokrasi.
Memang sejak pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dan Pemilu 2019, islam politik mendapat dukungan dan simpati publik secara luas. Tapi itu tidak terlepas dari fakta bahwa pasca-orde baru terjadi kekosongan politik progresif yang dimotori kelompok masyarakat sipil.
Sehingga elite politik memanfaatkan kekosongan itu – berkat keterpurukan yang di alami masyarakat sipil – dengan melakukan politisasi kesadaran massa rakyat dan/atau ummat secara masif menggunakan pelbagai isu ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan sebagainya (di samping isu sosiologis). Faktor material sebagai elemen penting dalam membentuk relasi sosial dan strategi (Islam) politik, hendak di kesampingkan oleh Yanwar.
Berbeda dengan Yanwar, Fiqh dalam analisanya hendak menyodorkan argumen kritis. Tapi terjebak dalam ilusi politik programatik dan sentimen identitas. Benar bahwa akar masalah bukan sekadar kelompok konservatif yang membuat gaduh, tapi imajinasi politik “kita”. Dua pola islam politik yang di jelaskan merupakan wujud dari hubungan adversarial (kombinasi dari hubungan yang bersifat programatik dan klientelistik). Di sini Fiqh mengesampingkan dimensi politik kelas.
Fiqh berargumen bahwa Islam hanya di jadikan sebagai mesin pendulang suara elektoral semata. Jelas ini merupakan masalah lama yang berlangsung ketika orde baru menjalankan proyek deideologisasi.
Padahal di masa sebelumnya, setidaknya, ada tiga kekuatan politik ideologis yang mewarnai panggung politik tanah air, yakni: nasionalis (PNI), komunis (PKI), dan islam (NU dan Masyumi). Setelah reformasi 1998, fakta menunjukkan bahwa terjadi kekaburan ideologi antar partai. Studi Aspinal, Muhtadi dan Diego menjelaskan kalau satu-satunya perbedaan yang menonjol di antara partai adalah sejauh mana peran agama (Islam) dalam urusan publik.
Terlalu sempit bila kontrak politik antara kelompok dengan kandidat tertentu bertujuan, sekadar, untuk mengkriminalisasi. Bila kontrak tersebut di letakkan dalam konteks ekonomi-politik, maka, tujuan utama yang di sasar adalah menaikkan bargaining position agar mampu mempertahankan hubungan adversarial demi mendapat alokasi distribusi sumber daya material.
Dengan mengekspos keterlibatan sejumlah pensiunan tentara yang pernah tergabung dalam Tim Mawar, sudah jelas kalau Pemilu 2019 bukan sekadar tentang kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal semata – lebih jauh lagi, keterlibatan kelompok konservatif.
Argumen Yanwar dan Fiqh relatif seirama dengan diskursus yang berkembang di berbagai media mainstream tanah air yang mana, masalah dalam Pemilu di frame dalam kerangka kecurangan dan aliansi konservatifisme dengan oligarki. Karenaya, semakin menjauhkan kita dari pokok masalah inti.
Kecurangan yang di hubungkan dengan kerusuhan Mei lalu sama sekali tidak menemukan rasionalisasi yang tepat. Seperti kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bahwa kecurangan hampir selalu terjadi di setiap hajatan elektoral (Pemilu dan Pilkada), dan hampir setiap pihak yang berkontestasi melakukannya. Karenanya, menuduh curang pada satu pihak, sama halnya menunjuk diri sendiri.
Studi mutakhir Aspinal dan Berenschot (2019) secara tegas menunjukkan bagaimana praktik “klientelisme roda gelinding” itu di jalankan untuk memenangi kompetisi elektoral. Praktik semacam ini semakin mendorong tumbuh-berkembangnya kecurangan. Begitu pula dengan kecurigaan atas keterlibatan kelompok konservatif yang kerapkali di asumsikan ingin mengganti sistem negara, bukan saja keliru, tapi sama sekali tidak relevan dan terlalu reduksionis.
Tesis Vedi R. Hadiz, dalam buku Islamic Populism, adalah outcame dari islam politik di Indonesia mengarah pada kegagalan. Sala satu basis argumen yang di ketengahkan adalah minimnya borjuis muslim dan secara sumber daya material masih terlalu lemah bila di banding dengan generasi kedua borjuis Tionghoa. Karenanya, kurang tepat bila Pemilu 2019 di lihat berdasar sentimen identitas semata, meski populisme politik identitas Islam menjadi strategi utama dalam memobilisasi massa rakyat.
Keterlibatan pensiunan tentara, seperti di tegaskan dalam laporan Tempo, yang punya koneksi kuat dengan kekuatan politik masa lalu yang di representasikan oleh keluarga Cendana di mana kepentingan bisnis-politik mereka terganggu seiring munculnya kekuatan politik reformis, jelas memperlihatkan sebuah pertentangan antar faksi kapitalis. Dengan lain kata, Pemilu 2019 merupakan puncak dari pertentangan antar faksi borjuis rente kroni Soeharto melawan borjuis nasional reformis yang sebelumnya sudah terjadi Pilkada DKI Jakarta 2012 dan 2017 dan Pilpres 2014.
