Masuk jurang resesi bukanlah pengalaman baru bagi Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia tercatat telah masuk dalam jurang resesi sebanyak tiga kali. Suatu negara dikatakan mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Setiap resesi yang dialami Indonesia disebabkan oleh aksi yang berbeda-beda. Namun pada kasus Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia rentan terhadap gejolak ekonomi dunia karena terlalu ketergantungan pada investasi asing.
Hiperinflasi Indonesia pada tahun 1963 adalah resesi Indonesia yang pertama. Resesi pada tahun 1963 merupakan satu-satunya resesi yang tidak disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan disebakan oleh kesalahan pemerintah dalam merespon defisit anggaran. Saat mengalami defisit, pemerintah melakukan printing money dalam jumlah besar dan dialirkan di pos yang tidak produktif. Hal ini membuat inflasi terus melambung tinggi hingga menyentuh 594 persen.
Perekonomian Indonesia dapat kembali positif setelah dipimpin oleh Presiden Soeharto. Namun setelah beliau menjabat selama 32 tahun, Indonesia kembali masuk pada lubang resesi untuk yang kedua kali pada tahun 1997-1998 dengan tingkat inflasi mencapai 77 persen. Krisis keuangan Asia memberikan dampak yang cukup masif bagi negara-negara yang memiliki utang swasta cukup besar terhadap asing, tak terkecuali Indonesia. Seketika saat terjadi krisis, lagi-lagi banyak modal asing yang keluar dari Indonesia dan menyebabkan kekeringan likuiditas yang cukup hebat.
Krisis ekonomi menyulut emosi masyarakat kepada rezim Presiden Soeharto. Segala emosi yang terpendam selama puluhan tahun atas rezim yang otoriter memuncak pada resesi ekonomi 1997-1998. Tumbangnya Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden Habibie yang membuat situasi ekonomi perlahan mulai pulih. Indonesia butuh waktu lebih lama dari negara lain untuk benar-benar pulih dari resesi, diperkirakan Indonesia butuh waktu sekitar 6 tahun, lebih lambat dari negara-negara lain. Ekonomi Indonesia terus bergulir positif hingga jatuh kembali pada jurang resesi tahun 2008.
Asset bubble di Amerika Serikat menjadi mimpi buruk bagi perekonomian negara di seluruh dunia, apalagi negara dengan perekonomian rentan seperti Indonesia. Pertumbuhan kredit rumah di Amerika begitu cepat dan longgar dengan suku bunga hanya 1-2 persen saja. Bahkan masyarakat dengan kemampuan bayar yang rendah dapat melakukan kredit. Ketika The Fed menaikkan suku bunga menjadi 5 persen, kreditur yang tidak punya kemampuan bayar langsung kelabakan dan menjual asetnya secara bersamaan. Hal tersebut membuat harga aset jatuh dan menyebakan krisis finansial di Amerika.
Sudah jatuh tertimpa tangga. Sebelum akhirnya keok dengan dampak krisis finansial Amerika, Indonesia juga sedang struggle dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menaikkan harga minya hingga 88 persen. Angka yang cukup besar dan mempengaruhi proses perekonomian dalam negeri, harga input naik, kemudian direspon harga output yang ikut naik. Hal ini mendapat protes yang keras dari masyarakat.
Tak lama kemudian Indonesia terkena hantaman lagi dari capital out flow yang cukup besar dari asset bubble Amerika Serikat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia terjun bebas lantaran investor ingin mengamankan dananya. Di samping itu Bank di Indonesia juga mengalami kekurangan likuiditas yang cukup hebat.
Keluar dari jerat resesi 2008 tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Indonesia, pasalnya pada 2009 Amerika memberlakukan Quantitative Easing (QE) dan membuat negara seperti Indonesia kebanjiran aliran modal yang deras dari luar negeri. QE adalah kebijakan Amerika yang berorientasi pada penambahan jumlah uang beredar. Hal itu dilakukan dengan banyak cara seperti membeli aset dan surat-surat berharga, bakan tingkat bunganya nyaris mendekati 0%.
Tantangan lain justru dihadapi ketika Amerika mengumumkan akan menarik QE secara perlahan. The Fed masih pada tahap mengumumkan wacara tersebut, tetapi dampaknya sudah cukup membuat banyak negara emerging marget kelabakan. Situasi ini dikenal dengan istilah The Fed Taper Tantrum. Indonesia berusaha meyakinkan investornya bahwa Indonesia adalah negara yang aman bagi dana-dana mereka. Tetapi nampaknya Amerika adalah negara yang seksi, 2013 Amerika melonggarkan ekonominya dan kembali kebanjiran dana. Untungnya Indonesia tak sampai resesi dalam menghadapi hal ini.
Memasuki 2020 seluruh dunia dibuat luluh lantah oleh pandemi Covid-19. Indonesia terserang pandemi tersebut pada awal kuartal II 2020. Kegiatan ekonomi terpaksa kacau: permintaan masyarakat menurun dan memaksa perusahaan menurunkan produksinya. Penurunan produksi tersebut diikuti oleh penurunan input (tenaga kerja). Akibatnya banyak masyarakat diberhentikan. Konfirmasi Ida Fauziyah, Menteri ketenagakerjaan, pada Maret 2021 lalu, pengangguran di Indonesia meningkat sebesar 7 persen, setara dengan 9,7 juta orang.
Dari segi modal, pada Maret 2020 Bank Indonesia mencatat ada capital out flow sebesar Rp121,26 triliun. Disusul pada April 2020 tercatat ada Rp10,39 triliun. Ketidakpastian ekonomi membuat para investor asing mengamankan dananya dengan menarik sebagian atau seluruh modal tersebut. Lagi-lagi Indonesia krisis likuiditas karena kaburnya investor asing. Bank Indonesia banyak menalangi dana-dana asing yang keluar tersebut agar ketersediaan modal masih ada di dalam Indonesia.
Selain Penanaman Modal Asing (PMA) yang banyak digemborkan pemerintah Indonesia dalam kurang lebih 6 tahun terakhir, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga ikut menghiasi pembangunan negeri ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa pada Q1 2021 PMDN mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen, dari 103,6 triliun menjadi 108,0 triliun. Dikonfirmasi pula oleh Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM, bahwa PMDN berperan sangat luar biasa sebagai benteng pertahanan realisasi investasi.
PMDN Indonesia memang tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Masyarakat Indonesia yang terlibat dalam investasi pasar modal sangat kecil, rasionya hanya 2,2 persen dari jumlah penduduk usia produktif, setara dengan 4,16 juta dari 189 juta. Rasio PMDN Indonesia bahkan lebih rendah dari Malaysia yang sebesar 9 persen. Negara tetangga yang termasuk negara maju, Singapura, memiliki rasio PMDN yang tinggi 26 persen. Apalagi negara dengan ekonomi adidaya, Amerika, rasio PMDN-nya sebesar 55 persen.
Dari pandemi Covid-19 dan pengalaman resesi yang lainnya seharusnya Indonesia belajar bahwa keberadaan kapital tidak dapat seterusnya bergantung pada asing. Animo masyarakat yang kecil untuk berinvestasi seharusnya menjadi salah satu fokus Indonesia, tak melulu berkutat pada “bagaimana cara mengundang investor asing?”
PMA begitu mudah terpengaruh dengan gejolak perekonomian dunia. Sedangkan PMDN, pada masa krisis pun tetap dapat terealisasi positif. Pandemi Covid-19 juga dapat menjadi momentum untuk memulai kampanye dan sosialisasi yang lebih inklusif kepada masyarakat tentang pentingnya berinvestasi. Ekonomi Indonesia dapat berdaya dengan penguatan PMDN yang masif.
