Kamis, April 25, 2024

Pejabat Berdasi Korupsi? Perspektif Efek Komunikasi Politik

Mawaddah Putri Salsa Nabilla
Mawaddah Putri Salsa Nabilla
Fresh Graduate Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pada September 2022 lalu, masyarakat Papua dihebohkan dengan kasus dugaan korupsi, di mana Lukas Enembe selaku Gubernur Papua saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh lembaga Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK).

Pada Senin, 19 September 2022 lalu, Mahfud MD bersama Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK, Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK dan aparat terkait lainnya menggelar konferensi pers khusus di Kantor Kemenko Polhukam untuk meminta Lukas Enembe kooperatif terhadap KPK yang hendak mengusutnya dalam kasus dugaan korupsi. Konferensi pers tersebut juga disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Kompas TV.

Aliran dana Lukas Enembe dianggap mencurigakan karena menerima gratifikasi sebesar 1 miliar, menyetor USD 5 juta dolar ke rumah judi dan menyetor 560 miliar ke kasino.

Semuanya berawal ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa ada 12 dugaan pengelolaan keuangan yang tidak wajar sejak 2017. Kemudian pihak PPATK melaporkan dugaan tersebut ke KPK untuk diperiksa lebih lanjut.

Saat ini sejumlah rekening milik Lukas diblokir oleh PPATK dengan total uang senilai 71 miliar. Selain itu, juga ada dua kasus yang masih dalam penyelidikan. Yakni, kasus pengelolaan PON Papua dan manajer pencucian uang milik Lukas Enembe. Setelah digelarnya konferesi pers tersebut, muncul pro-kontra di kalangan masyarakat Papua. Di mana para pendukung Lukas Enembe menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak penetapan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

KPK sudah dua kali memanggil Lukas Enembe. Namun, tersangka tidak datang karena alasan sakit dan sempat mengajukan permohonan pengobatan di Singapura. Lukas Enembe belum mendapatkan izin untuk berobat ke Singapura karena ia dalam status pencegahan ke luar negeri sampai Maret 2023. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan proses penyidikan.

Berdasarkan kasus korupsi di atas, dapat dikaji menggunakan perspektif komunikasi politik. Tidak hanya unsur komunikator dan pesan politik saja, kasus korupsi tersebut juga mengandung unsur-unsur komunikasi politik lainnya, salah satu unsur komunikasi politik lainnya ialah efek. Baik efek komunikasi politik langsung maupun tidak langsung, efek kognitif, afektif dan juga konatif. Selain membahas apa saja efek komunikasi politik yang ditimbulkan dari kasus korupsi di atas, penulis juga akan menjelaskan mengenai pengertian dari efek komunikasi dan juga jenis-jenis efek komunikasi politik itu sendiri.

Efek komunikasi ialah akibat dari beragam bentuk pesan komunikasi atau informasi yang ditransformasikan dalam bentuk interaksi komunikasi, di mana audiens menjadi target sasaran (exposured) media dan saluran politik lainnya. Dalam prosesnya, efek komunikasi politik inheren dengan efek komunikasi media massa karena kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain (Wahid, 2016). Berdasarkan proses penerimaan, efek terbagi menjadi dua, yakni efek langsung dan efek tidak langsung.

Efek langsung ialah efek komunikasi yang muncul pada waktu bersamaan dengan publikasi isi media sehingga dalam hal ini khalayak mengalami terpaan pesan politik dan memberikan reaksi secara langsung.

Dalam kasus korupsi di atas, pada Senin, 19 September 2022 lalu, Mahfud MD bersama Wakil Ketua KPK, Kepala PPATK dan aparat terkait lainnya menggelar konferensi pers khusus di Kantor Kemenko Polhukam untuk meminta Lukas Enembe kooperatif terhadap KPK yang hendak mengusutnya dalam kasus dugaan korupsi. Maka dapat dikatakan bahwa para aparat lainnya dan juga para wartawan yang hadir pada saat itu mendapatkan efek komunikasi politik langsung.

Sedangkan efek tidak langsung ialah efek komunikasi yang muncul setelah publikasi isi media. Dalam kasus tersebut, masyarakat mendapatkan informasi mengenai kasus dugaan korupsi Lukas Enembe sebagai tersangka melalui televisi, radio ataupun media cetak sehingga masyarakat mendapatkan efek komunikasi politik tidak langsung.

Menurut Steffen M. Chaffe, jenis efek komunikasi ada tiga, yakni kognitif, afektif dan konatif (Mukarom, 2016). Adapun penjelasannya sebagai berikut.

  • Kognitif ialah sebuah efek komunikasi yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai suatu hal. Pesan-pesan komunikasi memberikan informasi dan fakta yang mengisi bidang pemikiran atau gagasan seseorang. Efek kognitif akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya memberikan informasi bagi dirinya. Melalui media massa, seseorang atau khalayak mendaptkan informasi mengenai suatu hal, baik benda, orang, ataupun tempat. Oleh karena itu, efek kognitif sekadar sebagai tambahan pengetahuan. Dalam kasus korupsi di atas, setelah KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan korupsi, masyarakat menambah pengetahuan terkait dampak korupsi, APBD Provinsi Papua dan sebagainya.
  • Afektif ialah sebuah efek komunikasi yang berhubungan dengan sikap, emosi dan perasaan terhadap sesuatu. Apabila dibandingkan dengan efek kognitif, efek ini levelnya lebih tinggi. Komunikator yang dipengaruhi secara emosional ini mulai mengungkapkan sikap dan perasaannya terhadap informasi sehingga komunikasi tidak berakhir hanya pada tataran tambahan pengetahuan (kognitif) saja. Tujuan komunikasi politik bukan hanya untuk menginformasikan sesuatu kepada khalayak, akan tetapi khalayak diharapkan dapat merasakan informasi yang diterimanya. Dalam kasus korupsi Lukas Enembe tersebut, yaitu ketika KPK menetapkan Lukas Enembe menjadi tersangka korupsi maka muncul berbagai perasaan dari dalam diri masyarakat, seperti rasa marah, jengkel, kecewa dan sebagainya.
  • Konatif ialah sebuah efek komunikasi yang berkaitan dengan tindakan terhadap sesuatu. Apabila dibandingkan dengan efek afektif, efek ini levelnya lebih tinggi. Pesan-pesan komunikasi mendorong keinginan untuk melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, efek konatif merupakan akibat yang timbul pada diri seseorang atau khalayak dalam bentuk suatu tindakan. Dalam kasus korupsi Lukas Enembe, setelah digelarnya konferensi pers maka muncul pro-kontra di kalangan masyarakat Papua. Di mana para pendukung Lukas Enembe menggelar demonstrasi untuk menolak penetapan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Demikianlah pembahasan efek komunikasi politik dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe. Pada kenyataannya kehadiran komunikasi massa dapat mengakibatkan efek, yakni pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab ataupun perbuatan.

Pesan-pesan komunikasi yang diberikan tidak hanya sampai pada tataran pengetahuan saja, akan tetapi bisa berlanjut pada tataran emosional dan juga suatu tindakan terhadap suatu hal.

Mawaddah Putri Salsa Nabilla
Mawaddah Putri Salsa Nabilla
Fresh Graduate Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.