Virus corona (Covid-19) yang muncul sejak akhir tahun 2019 telah menginfeksi lebih dari 8 juta jiwa di seluruh dunia yang 43 ribu di antaranya terjadi di Indonesia (data 19 Juni 2020). Pandemi covid-19 yang menghantam Indonesia sejak awal Maret 2020 membuat fokus pemerintah beralih pada upaya percepatan penanganan covid-19. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mewaspadai potensi terjadinya ledakan penduduk (baby boom) akibat perubahan pola kehidupan masyarakat selama tiga bulan terakhir ini.
Sembilan bulan mendatang bisa saja terjadi suatu kejutan dengan meningkatnya jumlah kelahiran di waktu yang berdekatan. Tidak dapat dipungkiri pandemi covid-19 menyebabkan akses terhadap layanan kontrasepsi menjadi terhambat. Ditambah lagi dengan menurunnya kemampuan finansial masyarakat yang akan menahan mereka untuk menggunakan alat pencegah kehamilan berbayar.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mencatat pada selang waktu Maret hingga April 2020 setidaknya 10 persen pasangan usia subur tidak lagi menggunakan kontrasepsi. Penurunan akseptor KB ini juga telah terjadi sejak periode Februari-Maret sebagai imbas dari penyebaran covid-19. BKKBN bahkan memperkirakan sekitar 15 dari 100 pasangan yang putus kontrasepsi akan hamil.
Potensi kehamilan pada masa pandemi lebih besar terjadi pada pasangan yang menggunakan pil dan suntik KB yang membutuhkan layanan berulang. Sejak covid-19 menyebar di Indonesia, banyak masyarakat yang membatasi diri untuk keluar rumah ataupun berkunjung ke fasilitas kesehatan.
Ketika persediaan pil KB habis atau sudah memasuki jadwal suntik KB dan mereka khawatir untuk keluar rumah untuk mendapatkannya maka peluang hamil akan sangat tinggi. Selain itu, kondisi pandemi juga memengaruhi pelayanan alat kontrasepsi di sejumlah klinik yang berjalan tidak seperti biasanya
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan ada sekitar 64 persen wanita kawin 15-49 tahun yang memakai alat/cara KB. Mayoritas alat KB yang digunakan adalah suntik KB (29 persen) dan pil KB (12 persen). Sementara itu alat KB yang bersifat jangka panjang seperti spiral dan susuk KB jumlahnya masih tergolong kecil yaitu masing-masing 5 persen dari wanita kawin.
Anjuran pemerintah untuk masyarakat tetap berada di rumah serta kebijakan Work From Home dapat mendorong terjadinya peningkatan frekuensi hubungan seksual. Apabila hal ini tidak dilindungi dengan alat KB, maka potensi kehamilan yang tidak diinginkan menjadi lebih besar.
Upaya menekan kematian ibu dan neonatal di Indonesia yang sebelumnya juga cukup sulit harus menemui tantangan baru dengan munculnya pandemi covid-19. Kehamilan di masa pandemi covid-19 tentunya juga memberikan tantangan selama masa kehamilan. Akan ada kekhawatiran khusus untuk memikirkan kesehatan dua nyawa yaitu ibu dan calon bayi terutama dari risiko terinfeksi covid-19.
Ibu hamil tetap harus melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan kehamilannya berjalan baik. Sehingga mau tidak mau ibu hamil tetap harus mengunjungi fasilitas kesehatan. Apabila fasilitas kesehatan tidak siap dengan sarana prasarana seperti alat pelindung diri, maka tentunya ini dapat meningkatkan potensi penularan covid-19.
Hingga saat ini, WHO menyebutkan belum ada bukti yang menunjukkan ibu hamil lebih berisiko dibandingkan yang lain. Namun, mengingat imunitas ibu hamil yang lebih rentan maka penting bagi ibu hamil untuk tetap melakukan tindakan preventif sehingga terlindung dari covid-19. Selain itu, penularan covid-19 dari ibu hamil ke calon bayi juga belum dapat diketahui. Penularan saat menyusui juga belum terbukti karena sampai saat ini belum ditemukan virus pada sampel cairan ketuban dan ASI.
Kementerian Kesehatan telah merilis pedoman bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir di era pandemi covid-19. Pedoman inilah yang harus dipegang dan diterapkan selama covid-19 belum hilang. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan, ibu hamil, ibu akan melahirkan dan yang baru melahirkan memahami prinsip-prinsip pencegahan covid-19.
Ledakan penduduk di Indonesia sebelumnya terjadi pada tahun 1960 hingga 1970. Apabila terjadi baby boom dalam waktu dekat, maka diperkirakan ledakan penduduk yang terjadi nanti bisa lebih besar dibandingkan tahun 1960an karena jumlah penduduk muda saat ini jauh lebih banyak dibandingkan 60 tahun yang lalu.
Permasalahan baby boom akan memengaruhi komposisi penduduk di masa mendatang sehingga kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya dipastikan meningkat lebih cepat. Kemudian, pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan ekonomi maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Terlebih di masa pandemi saat ini yang pertumbuhan ekonomi berbagai negara mengalami perlambatan cukup dalam seperti Indonesia yang mengalami perkeonomiannya tumbuh melambat sebesar 2,97 persen di kuartal pertama 2020.
Melihat pandemi yang belum berakhir dalam waktu dekat maka sudah menjadi kewajiban pihak terkait untuk terus berperan aktif menjemput bola memastikan akseptor KB tidak terputus kontrasepsinya.
Hal ini untuk mengantisipasi dampak baby boom berkelanjutan yang lebih berbahaya pascapandemi, Berkaca dari masih rendahnya pengguna kontrasepsi jangka panjang seperti spiral dan susuk KB, maka pasangan usia subur dapat didorong untuk lebih memilih metode kontrasepsi jangka panjang tersebut sehingga tidak membutuhkan layanan ulang dalam waktu yang relatif dekat. Tentunya semua dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.
