Kisruh yang terjadi di fasilitas kesehatan masyarakat menambah daftar panjang permasalahan serius bagi dunia kesehatan di Indonesia. Pemberian fasilitas kesehatan yang layak sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak bagi setiap masyarakatnya.
Pelaksanaan program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi persoalan genting terkait penonaktifan kepersertaan tersebut sejak awal Februari 2026 secara tiba-tiba. Jutaan warga negara, tepatnya 11 juta jiwa, sebagai pasien jaminan kesehatan nasional secara tiba-tiba dinyatakan tidak lagi terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kondisi ini diklaim oleh pemerintah sebagai ketidaktepatan sasaran, dimana sebagian besar penerima bantuan merupakan masyarakat yang mampu secara ekonomi, sehingga tidak masuk dalam kategori penerima bantuan. Persoalan kesehatan merupakan permasalahan kompleks yang tidak bisa dipandang dari sudut tertentu saja dan dalam jangka panjang akan berdampak pada krisis. Alih-alih kebijakan pembersihan data kepesertaan penerima bantuan pelayanan kesehatan, implementasi nya justru sangat merugikan masyarakat. Ada jutaan nyawa yang terancam akibat lebih mementingkan keputusan kebijakan dan kebersihan administrasi data.
Penonaktifan kepesertaan ini ingin menunjukkan lemahnya tata kelola kebijakan publik mengenai perbaikan sistem adminstrasi yang dijalankan tanpa adanya masa transisi yang cukup. Seakan rasa empati dan keadilan pun dikalahkan oleh transformasi administrasi data digital. Fenomena penonaktifan tersebut seperti kebijakan satu arah yang tanpa sadar berkaitan langsung dengan layanan kesehatan yang memiliki biaya cukup tinggi, terutama bagi para pasien dengan berbagai macam penyakit kronis. Misalnya saja, pasien dengan sakit gagal ginjal yang selalu bergantung pada layangan pengobatan rutin hemodialisis dan terapi yang terus menerus, akan sangat terdampak akibat terhentinya perubahan status administratif secara mendadak.
Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan sistem transformasi administratif, apabila disertai dengan sosialisasi yang tepat dan dalam rentang waktu yang pas. Pemerintah juga seharusnya melakukan verifikasi ulang secara nyata terkait dengan kondisi di lapangan seperti apa, sebelum keputusan akhirnya memang harus mencabut hak kesehatan masyarakat. Merasa percuma memiliki fisik kartu JKN namun kartu tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang semestinya.
Jika dilandaskan pada prinsip keadilan, bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan jangka panjang dan tergantung sekali pada tindakan pengobatan yang vital, adalah wajib hukumnya untuk bisa mengakses fasilitas medis tanpa harus diputus karena alasan administratif. Kondisi ini dalam jangka panjang akan menambah situasi darurat di bidang kesehatan.
Kesalahan pengambilan kebijakan perapihan administrasi ini akan berdampak luas dan sistemik. Seakan-akan risiko keselamatan nyawa manusia hanya bergantung pada letak administrasi saja, tanpa ada yang bertanggung jawab. Kelompok masyarakat miskin dan rentan dengan segala keterbatasan literasi digitalnya, tentu saja baru mengetahui adanya perubahan status kepesertaan di saat ketika membutuhkan layanan kesehatan. Tentu saja penghentian layanan kesehatan, terutama penghentian pengobatan terapi yang bersifat vital, akan sangat mengganggu bagi para pasien penyakit kronis.
Penonaktifan PBI ini merupakan risiko serius dari pengambilan kebijakan administratif tanpa memikirkan masa transisi. Adanya perubahan skema kebijakan memerlukan persiapan yang matang, tidak hanya sekadar klarifikasi, tapi juga mekanisme transisi yang sistematis.
Bagi para pasien PBI dengan penyakit kronis dan sedang menjalani pengobatan terapi yang berkelanjutan seharusnya mendapatkan perlakukan khusus, sehingga keikutsertaannya dapat dipertimbangkan sesuai dengan kondisi klinis nya. Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan juga seharusnya mendahulukan pasien tanpa harus mengorbankan hal-hal operasional. Negara sudah seharusnya menjadi perlindungan bagi warganya yang membutuhkan, tanpa harus merasa diabaikan oleh karena pembenahan adminstrasi yang bersifat satu arah.
