Negarawan, bila kita melihat jauh ke suatu masa kerajaan, barangkali tepatnya dipersamakan dengan sosok Brahmana. Pada sosok kasta tertinggi ini, kita memperoleh gambaran suatu kehidupan yang ideal: negara adil dan rakyatnya dapat hidup makmur.
Para brahmana ini senantiasa memiliki pikiran-pikiran yang peduli pada keadaan itu. Maka setiap kali mereka mendapati kenyataan bersimpangan dengan harapan idealnya, maka mereka berpikir bagaimana mengambil tindakan demi mengatasi situasi itu agar tidak berlarut-larut dan merugikan kerajaan dan rakyatnya (negara dan rakyat).
Tetapi ada suatu masa di mana Brahmana dikritik karena tidak mengambil tindakan nyata untuk membela rakyatnya dengan menegakkan keadilan di dunia yang banyak diisi oleh satria jahat. Di situlah kritik terhadap Brahmana sehingga dibutuhkan seorang Brahmana yang tidak hanya memikirkan yang ideal tetapi bagaimana mewujudkannya.
Misalnya, munculnya sosok Arok yang memiliki kecerdasan Brahmana di satu sisi dan memiliki keberanian seorang satria adalah satu cerita tentang kritik yang membuka kesadaran para Brahmana untuk turun jalan.
Di banyak forum diskusi, Mahfud MD selalu berbicara tentang negarawan. Hingga pada suatu kali, disebabkan oleh kegelisahannya melihat keadaan negara dan rakyat, dia mengatakan perlunya sosok negarawan untuk turun gunung membenahi negara. Sikap ini adalah kritik — mungkin juga pada dirinya — atau pada siapa pun yang punya kepedulian agar negara dapat terbenahi dengan baik.
“Para negarawan dibutuhkan turun ke gelanggang untuk perbaiki negara. Bukan dipercayakan ke politisi. Politisi nunggu dulu, serahkan ke orang yang punya sikap kenegarawanan untuk benahi negara. Sesudah itu, politisi silakan main lagi”.
Tentu saja politisi dan negarawan bukan dua wajah yang saling menutup diri. Pada kenyataannya ada saja sosok politisi yang bisa kita kategorikan sebagai negarawan (politisi negarawan) atau negarawan politisi. Hanya saja negarawan dipandang lebih positif ketimbang politisi.
Negarawan dipandang sebagai sosok yang mengerti dan peduli pada kepentingan negara (kepentingan publik) dan punya komitmen mengedepankan kepentingan publik. Sementara politisi dipandang dengan kacamata yang ‘agak’ negatif dan cenderung dipandang serakah kekuasaan.
Mengapa Mahfud MD menegaskan dibutuhkannya sosok negarawan? Kita lihat konteks ucapan itu. Saat itu, Mahfud MD berbicara di forum Dialog Kebangsaan Harlah NU ke-87 di XT Square, Yogyakarta pada 3 Maret 2013. Ungkapan itu adalah kegelisahan Mahfud MD sebagai seorang yang memiliki kepedulian terhadap keadaan negara. Sementara saat itu, dia merasakan negara sedang berada dalam ancaman nyata. Ada fenomena anarki yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat dan mengambil alih peran-peran keamanan (detikcom, 3/3/2013).
Bila menggunakan kata-kata Mahfud MD, gambaran situasi saat itu adalah “kantor-kantor pemerintahan diserang, pengadilan sedang bersidang diserang masyarakat, penghadangan eksekusi oleh warga, ini bentuk-bentuk pembangkangan” (detikcom). Siapa tahan dengan ancaman dan keadaan yang kacau? Tentu saja tidak ada. Maka Mahfud MD menegaskan agar sosok yang memiliki kepedulian pada kepentingan publik (bukan sekedar kepentingan kelompok dan kekuasaan belaka) agar turun mengambil sikap membenahi situsi ini.
Sebagai seorang yang selama ini menggeluti bidang hukum dan bahkan menjadi orang penting dengan menduduki jabatan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memiliki kepekaan dengan setiap gejala sosial termasuk fenomena anarki bahwa persoalan itu — salah satunya — disebabkan oleh tidak tegaknya hukum. Sampai sejauh mana hukum tak dapat bertindak tegas, maka tindakan-tindakan melawan hukum bakal menjadi fenomena yang berlarut-larut.
“Anarkis muncul karena kita gamang dalam menegakkan hukum”, kata Mahfud MD.
Dia melanjutkan bahwa adanya disorientasi penegakan hukum ini, memunculkan ketidakpercayaan di dalam masyarakat. Ketidakpercayaan ini kemudian menimbulkan pembangkangan. Maka dengan mengatakan bahwa negarawan harus turun untuk membenahi negara, Mahfud MD mengharapkan agar hukum ditegakkan.
Tindak tegas kelompok-kelompok yang merugikan umum, yang membuat ketertiban jadi berantakan, yang mengoyak-oyak keamanan. Hukum harus berbicara dengan tegas.
Bagi Mahfud MD, hukum di atas segala-galanya. Hukum adalah instrumen untuk menegakkan keadilan. Dengan hukum, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat menemukan legitimasinya. Dengan hukum semua orang sama (egalite before the law).
Di dalam hukum, ada kebenaran. Mahfud MD mewakili suatu sikap yang memandang hukum sebagai alat ampuh di mana kebenaran dan keadilan dapat berbicara lantang di hadapan kekuasaan.
