Akhir-akhir ini warga Jabodetabek dihebohkan dengan pembangunan ‘kota’ Meikarta. Kota yang berada di Timur Jakarta tersebut merupakan proyek ambisius dari Lippo Grup untuk meraup keuntungan di Timur Jakarta. Proyek ambisius ini berdiri diatas tanah dengan luas 2.200 hektar dengan target pembangunan 100 gedung dan 400 ribu rumah hunian yang jika dikira-kira bisa dihuni oleh 1 sampai 2 juta orang.
Kota ini akan menjadi milik siapa? Menurut saya, kota ini sudah pasti akan dinikmati oleh kalangan kelas atas. Pendapat ini bisa dibuktikan lewat harga unit di Meikarta yang mencapai Rp. 200 juta ke atas. Jika harga berkisar diangka itu yang akan bisa membeli rumah dan unit apartemen di Meikarta adalah kalangan menengah atas dan kalangan atas saja. Sementara itu kalangan menengah hanya bisa menyewa atau mengkontrak rumah/unit apartemen orang lain. Lantas, sudah dipastikan kota akan dimonopoli oleh segelintir kalangan kelas atas.
Kondisi seperti ini melambangkan bahwa Meikarta adalah kota yang tidak adil. Kota ini dibangun diatas tanah-tanah warga yang berharga murah ketika dibeli oleh Lippo Group, lalu harganya meroket ribuan persen ketika Lippo Group membangun kota ini. Ketika harga tanah di Meikarta meroket, kemungkinan besar harga tanah disekitarnya juga akan meroket, apalagi jika didukung proyek infrastruktur negara mulai dari jalan tol, kereta cepat, kereta layang, hingga industrialisasi wilayah di sekitar Meikarta.
Bisa dipastikan bahwa akan tumbuh perumahan baru di wilayah sekitar Meikarta yang akan menggantikan sawah warga juga pedesaan di sekitarnya. Ironisnya, perumahan-perumahan baru tersebut sudah pasti berharga tinggi dan akan membuat tanah-tanah sekitarnya berharga tinggi. Lantas, siapakah yang akan menguasai dan dapat membeli properti dan ruang tersebut? Sudah pasti kalangan kelas atas!
Pembangunan Meikarta menunjukkan pembangunan yang tidak adil di Indonesia. Industrialisasi dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh negara pada akhirnya hanya bisa dinikmati oleh kalangan kelas atas. Bagi rakyat miskin, kelas menengah, dan kelas menengah ke bawah, pembangunan hanya membuat mereka semakin tersingkir menjauh dari perkotaan.
Bagi kelas menengah, mereka akan tersingkir semakin menjauh dari Jakarta dan pusat-pusat pertumbuhan atau hidup dengan mengontrak di pusat pertumbuhan. Bagi rakyat miskin, mereka akan memilih mengontrak dikontrakan seadanya dengan kamar yang tidak layak huni atau berebut ruang dengan developer dan pemerintah dengan menempati lahan-lahan kosong yang bukan miliknya untuk dibangun pemukiman. Bagi rakyat miskin, membeli rumah dimanapun tempatnya adalah hal yang mustahil.
Bagi rakyat miskin, opsi kembali ke desa sangat tidak mungkin karena ketika kembali ke desa mereka akan semakin miskin dengan kondisi infrastruktur kesehatan dan penunjang kehidupan lainnya yang sangat tidak memadai. Di desa, negarapun tidak pernah membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin desa (buruh tani dan petani kecil) seperti reformasi agraria. Hal inilah yang menyebabkan urbanisasi warga desa yang akhirnya membuat pemukiman-pemukiman kumuh di perkotaan.
Kelas menengah dan rakyat miskin akan sangat dirugikan dengan pembangunan Meikarta. Kelas menengah tersingkir semakin jauh dari pusat pertumbuhan. Mereka harus menghabiskan hidupnya di jalan dengan kondisi transportasi publik dan lalu lintas yang sangat tidak manusiawi untuk mencapai tempat kerjanya.
Kemacetan dimana-mana, transportasi publik yang tidak ramah disabilitas dan transportasi publik dengan kondisi yang selalu overload saat rush hour yang membuat adrenalin terus terpacu dan tubuh cepat lelah karena kekurangan oksigen. Mereka yang memilih untuk tinggal di pusat pertumbuhan harus rela pendapatannya dalam sebulan terpotong setengah, sepertiga, atau seperempat hanya untuk membayar sewa rumah kepada pemilik rumah yang merupakan kalangan atas.
Bagi rakyat miskin, hidup akan semakin sulit. Pedagang kaki lima akan diusir oleh pihak berwajib karena dianggap mengotori keindahan kota. Industrialisasi telah membuat sawah-sawah menghilang dan mereka dipaksa merubah pekerjaan. Model perumahan mewah yang dibentuk seperti benteng dengan pagar tinggi dan eksklusifitasnya akan membatasi cluster mewah dengan ‘dunia luar’ dan anti dengan pedagang kaki lima, tukang becak, tukang ojek.
Selain itu, rakyat miskin akan memilih untuk menempati kolong tol, tanah-tanah kosong milik orang lain atau milik negara, dan bantaran kali untuk dibangun rumah. Menempati tempat-tempat tersebut sangat mungkin untuk digusur seperti yang terjadi dengan sangat massif di DKI Jakarta. Padahal, penggusuran dan merusunkan rakyat miskin akan semakin memiskinkan rakyat karena dipaksa membayar sewa dan tagihan lainnya. Bagi mereka yang tidak bisa bayar sudah harus siap-siap ditendang keluar oleh pengelola rusun.
Disisi lain, kelas atas sangat diuntungkan dengan dibangunnya Meikarta dan proyek infrastruktur negara. Kaum kelas atas yang mayoritasnya adalah pengusaha akan menguasai ruang-ruang disekitar pembangunan proyek dan memonopoli hunian di cluster-cluster mewah dan apartemen yang dibangun oleh developer.
Monopoli properti oleh kelas atas akan semakin besar dan keuntungan hasil dari usaha properti tersebut akan membuat mereka semakin kaya. Banyak dari mereka yang bisa saja memiliki tanah sangat luas dan menguasai rumah dan unit apartemen lebih dari 5 bahkan lebih dari 10. Jika keuntungan terus mengalir, mereka pasti akan terus mengakumulasi modal untuk kembali membeli properti dan memonopoli hunian dan tanah untuk dijadikan investasi meraih keuntungan semakin besar.
Kondisi ini sangat ironis, ketika banyak rumah dan unit apartemen kosong tak berpenghuni tetapi tak seorangpun yang tidak memiliki hunian boleh menempatinya karena ada pemiliknya. Jika ingin menempatinya, mereka harus menyewanya. Sementara itu, Pemilik hunian tersebut adalah seseorang yang tidak pernah menempati huniannya.
Padahal, sang pemilik sudah memiliki hunian lebih dari satu, lima, bahkan puluhan. Disisi lain banyak rakyat yang tidak memiliki hunian bahkan mengontrakpun tidak bisa karena pendapatan yang kurang untuk membayar sewa. Ironisnya mereka terus digusur oleh negara karena mencoba bertahan hidup di pinggir sungai, kolong jembatan, dan tanah negara atau tanah orang lain hanya untuk bertahan menyambung hidup di kota yang tidak adil ini.
Jika diperbandingkan jumlah hunian yang tidak ditempati dengan orang yang tidak memiliki hunian jumlahnya akan berbeda tipis. Hunian itu akan mencukupi agar semua orang yang tidak punya rumah menempati hunian tersebut. Tetapi mengapa ada ketimpangan yang sangat ekstrem?
Disatu sisi seseorang bisa memonopoli tanah dan belasan bahkan puluhan hunian, disisi lain banyak orang tidak bisa memiliki hunian walau hanya untuk menyewa. Kondisi seperti ini disebabkan oleh timpangnya akses ekonomi yang disediakan oleh negara dan dikuasainya hampir semua sumber daya oleh segelintir manusia yang berjumlah sangat kecil dengan menyisakan sebagian kecil sumber daya untuk mayoritas rakyat.
