Lemahnya manajemen menjadi salah satu penyebab utama koperasi gagal menjalankan perannya secara optimal. Banyak koperasi tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem keuangan yang transparan, maupun kemampuan pengambilan keputusan yang profesional. Pengurus sering kali dipilih bukan berdasarkan kompetensi, tetapi karena kedekatan pribadi atau politik lokal.
Akibatnya, banyak koperasi mengalami kesalahan dalam alokasi dana bahkan tak sedikit yang terjerat kasus penyelewengan keuangan. Hal ini merugikan anggota yang seharusnya menjadi pihak yang diuntungkan. Ketika koperasi gagal memberikan manfaat nyata, kepercayaan publik pun runtuh. Koperasi kehilangan wajah idealnya sebagai lembaga ekonomi berbasis solidaritas dan gotong royong.
Profesionalisasi dan Modernisasi
Pembenahan koperasi harus dimulai dari dalam. Koperasi perlu dikelola secara profesional oleh sumber daya manusia yang kompeten. Pengurus tidak hanya perlu memahami prinsip koperasi, tetapi juga harus mampu menerapkan prinsip manajerial seperti perencanaan strategis, pengelolaan risiko, dan pelaporan keuangan yang akurat.
Sertifikasi kompetensi dan pelatihan berkelanjutan untuk pengurus dan manajer koperasi menjadi penting agar tata kelola lebih baik. Pemerintah dapat berperan dengan mendorong adanya standar nasional untuk pelatihan manajemen koperasi, serta mendukung inkubasi koperasi-koperasi pemula agar tidak langsung terjebak dalam model lama yang lemah secara tata kelola.
Di sisi lain, koperasi juga perlu bertransformasi secara digital. Dengan mengadopsi sistem keuangan digital, pelaporan daring, hingga transparansi transaksi berbasis aplikasi, koperasi bisa menjangkau lebih banyak anggota dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi bukan hanya soal modernisasi, tapi juga mempersempit ruang untuk manipulasi dan meningkatkan kepercayaan anggota.
Anggota Harus Terlibat Aktif
Salah satu kekuatan koperasi adalah struktur demokratisnya. Namun, demokrasi ini sering kali hanya formalitas. Rapat anggota tidak dilaksanakan secara substansial, atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Banyak anggota koperasi tidak memahami laporan keuangan, tidak mengetahui kinerja pengurus, dan tidak diberi ruang untuk mengajukan kritik atau saran.
Karena itu, pendidikan anggota menjadi hal yang tak bisa ditunda. Literasi koperasi dan keuangan harus ditanamkan sejak awal agar anggota paham bahwa mereka punya hak dan tanggung jawab. Dengan meningkatnya kesadaran anggota, pengurus akan lebih terkontrol dan koperasi bisa berjalan sesuai prinsip partisipatif yang diharapkan.
Koperasi tidak akan sehat jika anggotanya pasif. Sebaliknya, koperasi akan kuat jika setiap anggota aktif mengawasi, mengkritisi, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Di sinilah koperasi memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak lembaga ekonomi lain kemampuan untuk menjadikan ekonomi sebagai ruang kolektif, bukan hanya relasi antara produsen dan konsumen.
Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Mendorong
Peran negara dalam revitalisasi koperasi sangat penting. Selama ini, koperasi sering dijadikan simbol ekonomi kerakyatan dalam pidato politik dan dokumen perencanaan pembangunan. Namun dalam praktiknya, banyak koperasi dibiarkan berjalan tanpa pembinaan serius. Pengawasan terhadap koperasi bermasalah sering terlambat, bahkan setelah terjadi kerugian besar bagi anggota.
Pemerintah perlu lebih proaktif dalam mendampingi koperasi, terutama koperasi simpan pinjam yang mengelola dana besar dari masyarakat. Sistem pengawasan yang tegas dan transparan harus diperkuat. Publik juga perlu tahu koperasi mana yang aktif, mana yang sudah tidak sehat, dan mana yang sedang dalam pemantauan.
Selain pengawasan, negara juga bisa memberi insentif bagi koperasi yang menjalankan prinsip tata kelola yang baik, seperti insentif pajak, akses pendanaan lunak, atau kemudahan dalam kerja sama antar koperasi. Hal ini akan memicu koperasi lain untuk berbenah dan bersaing secara sehat.
Koperasi, Harapan Ekonomi yang Harus Dijaga
Koperasi adalah konsep ekonomi yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia: gotong royong, kebersamaan, dan keadilan distribusi. Namun, semua itu hanya bisa terwujud jika koperasi dikelola dengan manajemen yang kuat dan transparan. Tanpa itu, koperasi hanya menjadi lembaga formal yang kehilangan makna sosialnya.
Revitalisasi koperasi tidak hanya akan menyelamatkan ribuan koperasi yang kini nyaris mati suri, tapi juga akan membuka jalan bagi model ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Di tengah dominasi korporasi besar dan gempuran sistem keuangan digital yang kapitalistik, koperasi bisa menjadi penyeimbang jika mampu bertransformasi.
Sudah saatnya koperasi tidak hanya dikaji sebagai sejarah ekonomi rakyat, tetapi diposisikan ulang sebagai masa depan ekonomi Indonesia yang dikelola oleh rakyat, untuk rakyat, dan demi kesejahteraan bersama.
