Sebentar lagi akan berlangsung pesta politik besar di Indonesia. Sampai saat tulisan ini dibuat, kita sudah sama-sama mengetahui dua calon yang akan saling mengadu gagasan pada debat-debat pilpres nanti, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
Tentu kita berharap banyak kepada dua calon tersebut untuk menawarkan gagasan yang diracik dengan penuh kasih agar pada saat diimplementasikan nanti dapat menjadi sebuah obat mujarab untuk menyelesaikan masalah-masalah pelik di Indonesia, terutama permasalahan ekonomi.
Apabila kita memerhatikan persaingan global saat ini, performa perekonomian Indonesia bisa dibilang hanya maju-mundur cantik tanpa menunjukkan tanda-tanda revolusi yang dapat mendorong ekonomi Indonesia, sebagai salah satu negara yang terjangkit penyakit Middle Income Trap, untuk bangkit dari kondisi serba hampir.
Tentu saja terdapat alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi di negara sebesar dan “sekaya” ini. Apabila kita merujuk teori terbaru, maka alasan yang dapat saya suguhkan adalah institusi yang suduh busuk dan terlalu banyak kerak.
Masalah institusi tersebut sebenarnya problematik. Bahkan kalau saya boleh jujur orang yang menginisiasi teori tersebut, Daron Acemoglu, juga tidak memiliki jawaban khusus untuk menjelaskan bagaimana suatu institusi sebuah negara dapat lebih inklusif selain karena kesadaran, peristiwa khusus, dan evolusi tersendiri dari institusi tersebut.
Kita hanya dapat memahami bahwa institusi yang inklusif adalah syarat perlu, tanpa mengetahui rumus yang definitif untuk mencapainya, dalam membangun sebuah negara yang stabil, sejahtera, dan berkelanjutan.
Sebenarnya Indonesia sudah cukup inklusif apabila dilihat dari sistem politiknya. Beberapa kali kita memang disuguhkan oleh percobaan-percobaan untuk mengebiri inklusivitas sistem politik, namun hal tersebut tentu tidak menunjukkan berkurangnya kadar inklusivitas karena nyatanya kita tetap dapat mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.
Dengan kata lain, mekanisme lingkaran kebijakan masih berfungsi dengan baik. Namun, apabila kita melihat dari sistem ekonomi, maka kita harus kembali bertanya, apakah institusi kita sudah cukup inklusif dan pro pertumbuhan?
Saya lebih suka menyatakan institusi ekonomi kita masih malu-malu untuk menunjukkan muka yang lebih pro pertumbuhan, tetapi jangan khawatir karena sebenarnya institusi kita tetap mau untuk pro pertumbuhan.
Bukti dari pernyataan tersebut adalah kebijakan-kebijakan di era pemerintahan Jokowi yang sudah mulai terang-terangan pro kepada pasar. Namun, seperti biasanya potensi pasar tidak pernah dapat dimaksimalkan di bumi pertiwi ini karena masyarakat kita lebih senang melihat pejabatnya beribadah dan membagikan sepeda daripada berdiskusi secara komprehensif dengan publik secara terbuka mengenai kebijakan ekonomi yang fundamental.
Terdapat beberapa indikasi penyakit yang menurut saya harus diobati dari masyarakat Indonesia agar pejabat-pejabat tidak lagi “malu-malu tapi mau” dalam menelurkan kebijakan yang pro pertumbuhan.
Pertama, terlalu senang dengan pencitraan. Terlalu mudah luluh dengan pencitraan akan membuat pejabat-pejabat kita hanya berfikir bagaimana cara mengambil hati rakyat dengan drama-drama berulang. Padahal, melihat kondisi Indonesia sekarang, rasa-rasanya bukan waktu yang tepat untuk membuat drama-drama ala pejabat yang dekat dengan rakyat, sampai-sampai beberapa rela untuk menyamar menjadi tukang becak untuk mengetahui masalah rakyat (ceritanya).
Kedua, standar kebijakan yang baik untuk masyarakat Indonesia masih sebatas kebijakan yang bisa bikin kenyang perut (populis). Dalam melihat suatu kebijakan tentu kita tidak boleh hanya menghitung nilai surplus manfaatnya dari perspektif jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.
Pada kenyataannya masyarakat kita mayoritas masih tidak bisa menggunakan perspektif tersebut, sehingga wajar saja apabila suguhan topik dalam debat pilpres bukan adu gagasan yang realistis, melainkan hanya janji-janji manis.
Contohnya saja RPJMN Jokowi. Percaya atau tidak, rata-rata pertumbuhan ekonomi yang menjadi target Jokowi hingga tahun 2019 adalah sekitar 7%.
Tentu kita akan menyalahkan Jokowi karena telah gagal mencapai janji-janji manisnya tersebut. Padahal menurut saya, terdapat hubungan positif antara janji dengan harapan. Terlalu banyak berharap memang akan selalu mendorong orang yang berkepentingan dengan kita memberikan janji yang semakin menjauh dari kadar normal. Oleh karena itu, berharaplah secukupnya pada pemerintah.
Ketiga, diskusi di mayoritas masyarakat Indonesia masih seputar agama dan politik. Sebenarnya diskusi apapun tentu tidak dapat dilarang, hal tersebut adalah hak dari setiap individu. Namun, kita juga harus mengakui bahwa pejabat adalah orang yang berkepentingan dengan suara kita.
Oleh karena itu, jangan salahkan mereka apabila di tingkat tersebut yang kita lihat hanya drama seputar agama dan sentimen-sentimen rasis yang di politisasi. Perlu ada kesadaran dari masing-masing warga negara untuk mencoba menuntut hal-hal yang substansial seperti, percepatan pembangunan, penyelesaian konflik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Oleh karena itu, rakyat Indonesia di mana pun anda berada ingatlah baik-baik bahwa pemerintah anda kelak adalah cerminan dari pemikiran anda secara mayoritas. Apabila ketika anda akan mencoblos yang ada di pikiran anda adalah sentiment negatif, maka percayalah pemerintah anda kelak adalah orang yang berpura-pura menjadi orang yang selalu memiliki sentiment negatif.
Apabila yang anda pikirkan adalah kemacetan ketika mudik, maka percayalah pemerintah anda kelak adalah orang yang berpura-pura ppro pembangunan dan inovasi untuk penuntasan masalah kemacetan ketika mudik. Jadi ingatlah bahwa semua pilihan itu ada di pikiran anda, bukan di tangan anda!
