Isu Brexit masih menjadi perbincangan hangat di UK. Terlebih beberapa hari belakangan ini di banyak media baik cetak maupun online isu Brexit selalu mengemuka. Mengapa demikian? Sebab 31 Oktober 2019 merupakkan waktu deadline keputusan untuk keluarnya UK dari Uni Eropa setelah wacana ini dikemukakan UK sejak tahun 2016 silam.
Berdasarkan hasil referendum 23 Juni 2016 yang diikuti oleh 30 Juta pemilih warga negara UK dengan tingkat partisipasi 71.8% dari jumlah warga yang menggunakan hak pilih mereka. Nampak hasilnya tidak terlalu berbeda jauh, yaitu 51.9% menginginkan keluar dari Uni Eropa dan 48,1 % memilih tetap dengan Uni Eropa.
Kendati hasilnya dimenangkan dengan mayoritas menginginkan keluar dari Uni Eropa, bukan berarti UK sangat mudah untuk keluar. Belakangan ini, menjelang deadline yang hanya hitungan hari justru parlemen UK kembali memanas.
Perdana Menteri UK Boris Jhonson , bersikukuh bahwa UK akan tetap keluar dari Uni Eropa sesuai deadline yaitu 31 Oktober 2019 meskipun hingga saat ini belum jelas deal yang terjadi antara UK dengan Uni Eropa apabila UK fix untuk Brexit.
Kemungkinan terjadinya “Brexit No Deal” inilah yang membuat parlemen kembali terpecah. Sebagian mendukung penuh keinginan PM Inggris, baik dengan Deal maupun No Deal, namun sebagian lain beranggapan Brexit No deal adalah ancaman serius bagi UK sebab bagaimanapun kemajuan ekonomi UK saat ini cukup baik diantaranya karena UK memiliki mitra dagang utama yaitu Uni Eropa.
Apabila hingga hari ini, 31 Oktober 2019 belum terjadi Deal yang win-win solution bagi UK maupun Uni Eropa, tentu itu berbahaya bagi keberlangsungan ekonomi UK kedepan. Sebab negeri Queen Elizabeth ini terancam akan mengalami Resesi pada 2020.
Bagi para pendukung Brexit baik dengan Deal maupun No Deal, ini merupakan kesempatan UK untuk kembali berdaulat secara penuh dan perekonomian UK justru akan semakin membaik. Pertama, setelah terjadinya “perceraian” dengan Uni Eropa, UK akan lebih mudah menjalin hubungan dagang dengan Rusia, China, India dan negara lainnya melalui WTO. Kedua, UK akan terbebas dari beban Ekonomi terkait banyaknya Imigran di UK.
Keberadaan UK di Uni Eropa memang membawa konsekuensi bahwa UK harus mematuhi aturan bersama Uni Eropa diantaranya dalam hal penanganan Imigran. Bagi UK yang mengedepankan asas keadilan dalam pelayanan publik maka menjadi sebuah keharusan untuk pemerintah menyamakan seluruh fasilitas kesehatan dan pendidikan sama baiknya antara Imigran maupun warga UK sendiri.
Namun, jumlah Imigran yang semakin meningkat belakangan ini telah menjadi beban ekonomi tersendiri bagi UK. Dengan keluarnya UK dari Uni Eropa maka diharapkan beban ekonomi berkurang sehingga Ekonomi UK semakin kuat.
Mereka yang menolak Brexit No Deal justru sebaliknya, ada beberapa hal yang akan membahayakan UK ke depan. Pertama, Kondisi ketidakpastian dalam “Brexit No Deal” berpotensi menyebabkan banyak investor justru lari dari UK dan memindahkan Investasi mereka ke negara lainnya, menjalin hubungan dagang baru dengan China, Rusia dan negara lainnya juga akan membutuhkan waktu yang lama, dalam proses menjalin hubungan itu tentu sangat berresiko bagi ekonomi UK.
Kedua, sejak Isu Brexit ini muncul di tahun 2016 UK sudah mulai memotong angggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan. Biaya Asuransi Kesehatan sebagai salah satu instrumen untuk mendapatkan visa UK juga telah dinaikkan, hal ini ditakutkan akan membawa pengaruh besar pada industri pariwisata di UK sebab para pelancong lebih memilih memasuki Eropa daripada UK.
Bagi Uni Eropa sendiri Brexit tetap akan menjadi persoalan yang serius, sebab UK memiliki pengaruh cukup besar bagi perekonomian Uni Eropa dan bagi masyarakat Uni Eropa yang berdomisili serta bekerja di UK. Meski Brexit ini seperti “berjudi mengundi nasib UK” namun tidak menutup kemungkinan UK akan berhasil dengan uji cobanya ini.
Jika UK berhasil dan semakin meningkat perekonomiannya pasca Brexit, maka hal ini berpotensi membuka peluang baru bagi negara-negara Uni Eropa lainnya untuk melakukan hal yang serupa dengan UK.
