Setelah ramainya isu beredar terkait kasus meninggalnya Mahsa Amini, Iran mengalami banyak kasus demokrasi diikuti dengan kaos di sepanjang jalan Tehran. Namun benarkah gelombang demonstrasi hanya dipicu oleh kasus meninggalnya Mahsa Amini yang dikabarkan meninggal setelah mendapatkan kekerasan dari pihak berwajib?
Siapakah Mahsa Amini
Mahsa Amini, seorang gadis berusia 22 tahun asal Kurdist Iran, dikabarkan meninggal setelah dinyatakan koma selama 3 hari. Ia ditangkap oleh polisi moral Iran tepatnya pada 13 September 2022 saat ia sedang berkunjung ke Teheran bersama keluarganya dengan alasan tidak menggenakan jilbab sesuai standar yang ditentukan.
Namun naasnya, saat kelurga hendak datang ke kantor polisi untuk membebaskannya, sebuah ambulan melaju dan membawa Mahsa Amini ke rumah sakit dengan keterangan mengalami serangan jantung dan kejang otak. Kabar tersebut sempat dibantah oleh orang tua serta keluarganya dikarenakan Mahsa Amini tidak pernah memiliki riwayat penyakit tersebut sebelumnya.
Mahsa Amini dinyatakan meninggal setelah 3 hari dinyatakan koma di rumah sakit dengan berbagai spekulasi bahwa Mahsa Amini meninggal akibat pukulan fatal di kepala dan berbagai organ vital lain yang didapatkannya selama berada di kantor kepolisian, yang pastinya hal tersebut di bantah oleh polisi.
Aksi demo masyarakat Iran
Tak lama setelah kabar kematian Mahsa Amini menyebar diseluruh penjuru Iran, banyak warga Iran yang berkumpul di luar rumah sakit Kasra di Teheran Tengah disertai dengan mulainya berbagai aksi demonstrasi. Dimulai dengan aksi beberapa warga yang melemparkan batu ke kantor gubernur dan meneriakkan slogan-slogan anti rezim.
Aksi demonstrasi terus berlanjut bahkan semakin banyak masyarakat Teheran yang turun kejalan disertai dengan aksi potong rambut yang dilakukan oleh berbagai demonstran perempuan dan pembakaran hijab massa. Aksi demonstrasi bahkan masih berlangsung sampai hari ini, hingga muncul pertanyaan, apa yang membuat masyarakat kekeuh melakukan demonstrasi ? benarkah hanya sebatas menuntut keadilan atas meninggalnya Mahsa Amini ?
Polisi moralitas Iran
Polisi Moralitas atau Gasht e-Ershad merupakan unit kepolisian Iran yang didirikan sejak Iran berada di bawah kepemimpinan Presiden garis keras, Mahmoud Ahmadinejad. Sejak saat itu, penggunaan hijab menjadi wajib di Iran, tepatnya pada tahun 1983. Baru di tahun 2006 unit tersebut mulai berpatroli di jalan-jalan dan bertugas untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan aturan berpakaian islami di ruang publik. Menurut hukum Iran, semua wanita di atas usia pubertas harus mengenakan penutup kepala dan pakaian longgar di depan umum, meski usia pastinya tidak ditentukan dengan jelas.
Melihat sistem pemerintahan negara Iran yang berbasis politik Syiah Imamiyah, sebagian besar peraturan sosial Iran didasarkan pada interpretasi negara atas hukum Syariah Islam, sehingga mengharuskan pria dan wanita berpakaian sopan. Selain menindak pelanggaran jilbab, pemerintah juga mempromosikan kode berpakaian islami versinya bahkan disekolah,media nasional dan acara publik. Namun dalam praktinya, “polisi moral” justru banyak menargetkan perempuan, sehingga menimbulkan banyak ruang interpretasi dan tuduhan bahwa para penegak “moralitas” secara sewenang-wenang menahan perempuan.
Alhasil, sebagai bentuk penentangan aturan berpakaian tersebut, banyak wanita Iran yang mendorong batasan dengan mengenakan pakaian ketat dan menggunakan jilbab sebagai aksesoris warna-warni dengan memperlihatkan banyak rambut. Hingga sebuah survei di tahun 2018 yang di terbitkan oleh parleman Iran menunjukkan bahwa antara 60 dan 70 % wanita Iran tidak mengikuti “aturan berpakain islami” secara ketat didepan umum.
Mengapa gelombang protes semakin masif
Dibawah pemerintahan ultra-konservatif Presiden Iran, Ebrahim Raisi, isu ini dianggap sebagai masalah besar yang harus segera ditangani. Untuk menangani hal tersebut, polisi moralitas semakin ditingkatkan keberadaaanya di berbagai kota besar, disertai dengan berbagai kekerasan aparat yang menyertai berlandaskan alasan penegakan hukum sesuai syariat. Aturan tersebut semakin banyak memakan korban jiwa, hingga puncaknya saat menyebarnya berita Masha Amini yang setelah ditelusuri lebih lanjut wafat akibat dipukuli, justru seolah ditutupi oleh pemerintah dengan dalih serangan jantung dan kejang otak.
Faktanya, sudah banyak masyarakat yang mengaku mendapatkan kekerasan hingga meregang nyawa setelah ditangkap oleh polisi moral Iran. Hingga 3 Desember, setelah pemerintah memutuskan akses internet selama tiga pekan terakhir sebagai bentuk pembatasan yang diberlakukan otoritas Iran, menurut seorang komandan Pengawal Revolusi Iran dikabarkan jumlah korban tewas sekitar 300 orang.
Kabar kematian Amini memicu protes besar di berbagai wilayah di Iran. Mereka menuntut keadilan, transparansi dan menyuarakan isu-isu kebebasan berekspresi. Karena kabar ini, banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait akuntabilitas dan impunitas yang dinikmati elit ulama negara di Iran. Tingginya gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat Iran merupakan bentuk runtuhnya tembok ketakutan dan hilangnya respect terhadap pemerintah.
Paham Ultra-Konservatif
Menurut pengertian KKBI, konservatif yaitu bersikap mempertahankan keadaan,kebiasaan dan tradisi yang berlaku. Sedangkan ultra berarti luar biasa berlebihan.
Jadi, sebagai tokoh yang ingin sekali mempertahakankan aturan berhijab tersebut secara berlebihan, Ebrahim Raisi selaku kaum berfaham konservatif,ia berusaha untuk terus menerapkan dan mempertahankan sistem pemerintahan yang dibentuk oleh Ayatullah Khameni dengan mempertahankan sistem Teokrasi, dimana semua aturan negara harus didasarkan oleh hukum islam. Selain itu upaya Ebrahim Raisi tersebut merupakan bentuk dalam menghargai lingkaran eksklusif yang mengontrol seluruh negeri dibawah kepemimpinan Pemimpin Agung Ayatullah Khameni.
Maka dari itu, se kaos apapun keadaan masyarakat di Iran, saat Pemimpin Agung tetap menitahkan untuk melakukan penanganan secara keras, disitulah kebijakan ultra-konservatif Ebrahim Raisi akan tetap dilakukan demi menjaga keutuhan nilai yang berlaku, dimana rezim adalah pihak yang paling berkuasa.
Daftar Pustaka
https://www.dw.com/en/who-are-irans-morality-police/a-63200711
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723d7rx7ppo
