Uang Kuliah Tunggal (UKT) seringkali dipandang sebagai beban tambahan yang berat. Namun, penting bagi kita untuk memahami alasan yang diutarakan oleh perguruan tinggi atau pemerintah terkait kenaikan ini.
Salah satu alasan utama yang kerap diungkapkan adalah meningkatnya biaya operasional pendidikan. Perguruan tinggi perlu menyesuaikan UKT untuk menutupi berbagai kebutuhan, seperti peningkatan fasilitas, pembayaran gaji dosen dan staf, serta pemeliharaan infrastruktur kampus. Dalam banyak kasus, biaya operasional ini mengalami kenaikan seiring dengan inflasi dan kebutuhan untuk memperbarui teknologi pendidikan.
Meskipun demikian, sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa kenaikan UKT dapat menjadi beban yang sangat berat, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Kenaikan ini dapat mengancam aksesibilitas pendidikan tinggi dan memperbesar kesenjangan sosial.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa ada mekanisme bantuan finansial yang memadai, seperti beasiswa dan skema pembayaran yang fleksibel, sehingga kenaikan UKT tidak menghalangi kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Kutipan pernyataan dari salah satu bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi X DPR RI terkait polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Kamis, (16/5/2024).
“Kita tahu bahwasanya salah satu tujuan bangsa ini adalah mencerdasan kehidupan bangsa pun di dalam batang tubuh undang-undang bahwasanya fakir miskin dipelihara oleh negara, namun rupanya hari ini poin-poin tersebut sangat nihil dan sangat berkembalkan bagaimana sekarang bahwasanya pendidikan adalah dijadikan sesuatu komersialisasi pendidikan seperti itu di mana teman-teman yang kurang mampu sangat susah sekali untuk berkuliah”, ujar Agung Ki Pradita selaku presiden mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf “Kami melihat bahwa dampak dari permasalahan ini adalah karena ada beban melalui Permendikbud 02 Tahun 2024 yang untuk pembiayaan itu diserahkan kepada perguruan tinggi tanpa dasar yang kuat sampai beberapa besar tingginya,” ujar Dede Yusuf. Hal tersebut Dede Yusuf sampaikan usai menggelar rapat dengan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Kemendikbudristek angkat bicara terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) perguruan tinggi yang dinilai mahal. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tjietjik Sri Tjahjandarie mengatakan biaya UKT tetap mempertimbangkan seluruh kelompok masyarakat dan tetap mengikuti panduan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Tjietjik dalam konfrensi pers di Jakarta, Rabu (15/5) pagi. “Sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar,” ujar Tjietjik.
Universitas dapat mengembangkan program kerjasama yang tidak hanya mencakup riset tetapi juga praktek kerja, magang, dan sponsor. Di Indonesia, PT. Telkom telah memulai program kerja sama dengan berbagai universitas untuk menciptakan program pendidikan yang relevan dengan industri telekomunikasi, menunjukkan potensi model kerja sama ini jika diterapkan lebih luas.
Sebagai seorang mahasiswa, saya melihat bahwa menyoroti pentingnya dialog dan kerjasama antara semua pihak terkait adalah langkah krusial dalam mencari solusi terbaik untuk masalah kenaikan UKT. Dialog yang konstruktif antara mahasiswa, pihak perguruan tinggi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya adalah fondasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
Mahasiswa harus memiliki platform untuk menyuarakan kekhawatiran dan aspirasi mereka, sementara perguruan tinggi dan pemerintah perlu mendengarkan dengan empati dan responsif terhadap kebutuhan tersebut.
Sebagai respons terhadap protes yang berlangsung, Kemendikbud menyatakan bahwa kenaikan UKT dilakukan untuk menyesuaikan dengan inflasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Mereka juga menegaskan bahwa akan ada mekanisme keringanan bagi mahasiswa yang kurang mampu.
Namun, mahasiswa tetap merasa bahwa kenaikan ini memberatkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Mereka meminta transparansi dalam penggunaan dana UKT dan solusi yang lebih tepat sasaran bagi mereka yang terdampak secara finansial.
Dengan berbagai pandangan yang muncul dari kedua belah pihak, pertanyaan yang muncul di benak kita adalah: Apakah solusi yang diajukan oleh Kemendikbud cukup efektif untuk meringankan beban mahasiswa? Dan bagaimana mahasiswa dapat memastikan bahwa aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan di masa mendatang?
