“Data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah itu hanya ada dua ciri, yang pertama susah didapat dan yang kedua susah dipercaya” Begitulah kira-kira kesimpulan dari pembicaraan seorang kawan di sore itu.
Agak lama juga saya merenungkan kalimatnya, di satu sisi terasa sangat subjektif, tetapi di sisi lain terasa sangat jujur dan tulus mewakili keluh kesah dari orang-orang yang sama dengannya. Kalimat ini tidak meluncur begitu saja dari mulutnya, pasti sudah melalui pergulatan dan pergumulan dari sekian lama pengalaman berhubungan dengan banyak instansi pemerintah. Mungkin yang kawan saya maksud adalah oknum pemerintah, bukan pemerintah secara umum.
“Data pemerintah susah didapat” memang ada benarnya, meskipun sekarang inovasi “open data” sudah mulai diterapkan, tetapi tetap saja di beberapa lembaga masih ditemui kesulitan akses data bagi pihak yang memerlukan.
Kesan yang muncul adalah data-data tersebut melekat pada individu, bukan pada lembaga. Sehingga alasan yang muncul pun kadang terasa aneh “aduh, si anu sudah pindah, datanya sama dia semua” atau yang agak lumayan “aduh si anu sedang keluar kota, saya tidak tahu menahu soal itu, tunggu saja sampai dia pulang” atau alasan-alasan lainnya yang selalu saja mengarah ke individu tertentu.
“Data pemerintah susah dipercaya” kalimat yang membuat saya agak bingung dalam menentukan sikap, karena butuh konfirmasi banyak data dan referensi untuk menemukan dimana letak “susah dipercaya” tersebut.
Mari kita mundur ke tahun 2016, dimana ketika itu terjadi suatu kejadian yang sangat menggelikan, yaitu perbedaan data mengenai pangan (produksi beras) antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS), istimewanya adalah hal ini sampai menarik perhatian presiden, dan disinggung dalam suatu pidato.
Itu contoh di tingkat pusat, bagaimana dengan tingkat daerah? Hal yang tidak jauh berbeda pun terjadi, kerap ditemui perbedaan persepsi mengenai data-data pembangunan, misalnya indeks pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM, dan lain sebagainya. Mungkin hal inilah salah satu sebab data pemerintah susah dipercaya, data siapa yang harus kita acu, padahal mereka sama-sama pemerintah.
Walaupun di atas sudah disinggung mengenai BPS, tetapi tidak ada salahnya diulas sedikit lagi. Ketika berbicara tentang data yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak sah rasanya jika tidak menyinggung lembaga ini, lembaga yang selalu menjadi rujukan jika berkaitan dengan data-data dasar suatu daerah.
Laksana kata pepatah “semakin tinggi pohon, maka semakin kuat angin menerpa” itulah kiranya yang sering dialami oleh BPS. Karena begitu pentingnya data yang dimiliki lembaga ini, sehingga banyak pihak kemudian “memperhatikan” lembaga ini dengan cara berlebihan. Tidak jarang kemudian menyalahkan dan meragukan data-data yang dimiliki BPS.
Secara teknis, keraguan ini mungkin disebabkan oleh data-data antar waktu yang disajikan BPS terkadang tidak konsisten, di tahun tertentu cukup lengkap, tetapi di tahun lain tidak lengkap, bahkan terkadang kosong. Belum lagi dalam hal penulisan, terkadang ditemui letak koma yang meragukan, desimal atau ribuan. Terlepas dari hal itu semua, tentu BPS memiliki banyak jasa, sederhananya, sudah banyak orang yang diwisuda karena dibantu oleh data-data BPS.
Berbicara data tentu kita juga tidak bisa lepas dari kewenangan. Saya dan beberapa kawan pernah diinterogasi dan “di sidang” oleh seorang kepala Dinas, hanya karena menggunakan data dari sumber lain yang mana seharusnya menggunakan data yang dikeluarkan oleh dinas yang beliau pimpin. Satu kalimat yang sangat saya ingat sampai saat ini adalah “gunakan saja data kami, walaupun itu meragukan, karena memang kamilah yang berwenang mengeluarkan data tersebut”.
Terlepas apakah ini respon dari ketersinggungan atau ingin meninggikan posisi tawar. Tetapi kalimat ini ada benarnya juga, karena untuk bidang-bidang tertentu memang diketahui oleh lembaga-lembaga tertentu pula. Sehingga pihak luar sangat menantikan data dari mereka.
Terkadang pimpinan daerah juga berperan sebagai penyebab munculnya data-data yang meragukan tersebut. Seorang teman yang berprofesi sebagai peneliti pernah bercerita bahwa dalam beberapa kerja sama penelitian dengan pemerintah daerah, dia sering mendapatkan “permintaan khusus” untuk menyajikan data dan cerita yang bagus-bagus saja tentang daerah tersebut dengan alasan “supaya pimpinan senang”.
Tentu ini adalah alasan yang sangat bodoh, mengingkari banyak orang (baca: rakyat) demi seseorang yang disebut pimpinan. Untung teman saya ini masih waras, sehingga dia berani menyanggah dan mengatakan bahwa justru data yang jujur dan valid yang berguna untuk pimpinan mereka, supaya bisa diketahui letak masalahnya dengan benar dan memberikan solusi yang benar pula.
Akhir kata, tentu mejadi tugas kita semua secara bersama-sama membantu pemerintah dalam menjalankan negara ini, khususnya dalam menyajikan data yang mudah didapat dan mudah dipercaya. Semoga.
