Panggung politik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipenuhi berbagai gebrakan besar. Kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis, pembentukan badan pengelola investasi Danantara, hingga penataan ulang BUMN langsung memantik silang pendapat di tengah warga Indonesia.
Sebagian besar membaca dinamika ini sebatas kalkulasi untung rugi atau persaingan pengaruh antar elite semata. Riuh pikuk ini merupakan manifestasi dari gesekan batin antara berbagai tingkatan kesadaran yang hidup dalam masyarakat kita, jika ditelisik lebih jernih.
Lanskap Politik dan Pertumpukan Nilai
Melalui kacamata Psikologi Integral Ken Wilber dan pemetaan Spiral Dynamics, kesadaran manusia tumbuh melintasi tahapan nilai yang saling berhubungan. Di Indonesia hari ini, bisa dikatakan terdapat tiga strata nilai utama yang bergerak secara bersamaan. Strata pertama bertumpu pada ketaatan, kepatuhan hukum, dan stabilitas nasional. Strata kedua didorong oleh pencapaian ekonomi, efisiensi birokrasi, serta inovasi. Strata ketiga diisi oleh kesadaran pluralistik yang sangat peka terhadap keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan.
Ketegangan politik kerap meletup karena ketiga strata nilai ini dipaksa berinteraksi di ruang publik tanpa pemahaman mendalam satu sama lain. Setiap kelompok menilai kondisi bangsa hanya dari kacamata nilai yang mereka anut, lalu menuntut prioritasnya dijadikan panduan utama bernegara.
Benturan ini tecermin pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai pelosok daerah. Di satu sisi, pemerintah dan investor bergerak cepat mengejar angka investasi serta target pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat lokal bersama penggiat lingkungan berjuang mempertahankan ruang hidup, hak atas tanah, serta keberlanjutan ekosistem.
Kebijakan publik selama ini kerap terburu-buru melakukan pembenahan pada fisik dan sistem luar. Sementara itu, kesiapan mentalitas warga, perlindungan nilai budaya, serta rasa keadilan batin masyarakat justru sering terabaikan.
Kebuntuan di Kesadaran Tingkat Pertama
Wacana publik kita saat ini mengalami kebuntuan yang berakar dari fakta bahwa perdebatan politik masih terperangkap dalam First-Tier Consciousness (Kesadaran Tingkat Pertama). Ciri paling dominan dari tingkatan ini adalah pola pikir yang absolut. Tiap kelompok meyakini pandangan dunianya sebagai satu-satunya kebenaran yang sah, seraya memandang gagasan lain sebagai ancaman.
Dalam keadaan seperti ini, pemerintah yang berfokus pada efisiensi birokrasi dan ketertiban dengan mudah mencap kritik masyarakat sipil sebagai bentuk pengrusakan stabilitas. Di satu sisi, kelompok sipil dan penggiat demokrasi cenderung mencurigai setiap langkah tegas negara sebagai gejala kembalinya otoritarianisme. Akibatnya, pergantian kepemimpinan nasional maupun penerbitan regulasi baru selama ini sering kali sebatas proses translasi, yaitu sekadar membongkar pasang aturan di dalam tingkat kesadaran yang sama, tanpa benar-benar mengalami transformasi menuju cara berpikir yang lebih matang.
Situasi makin pelik karena evolusi kesadaran manusia berkembang secara tidak seragam. Indonesia yang begitu luas memiliki lanskap batin yang sangat beragam. Suatu daerah mungkin masih sangat membutuhkan kepastian hukum dasar dan penguatan rasa aman komunitas, sementara kawasan perkotaan lain sudah menuntut kebebasan berekspresi secara mutlak dan transparansi digital.
Saat pemerintah di Jakarta memaksakan satu model kebijakan yang seragam untuk seluruh wilayah, hukum alam psikologi sosial bekerja. Kebijakan yang dirancang secara terpusat itu akhirnya berbenturan dengan realitas batin warga di akar rumput.
Kepemimpinan Integratif dan Holarki Sosial
Untuk mengurai benang kusut ini, arah bernegara memerlukan keberanian untuk melompat ke Second-Tier Consciousness (Kesadaran Tingkat Kedua). Berbeda dengan tingkat pertama yang saling memusuhi, kesadaran tingkat kedua bersifat integratif. Pemimpin pada tahap ini tidak akan membuang atau menindas tingkatan nilai di bawahnya, melainkan menyatukan fungsi positif dari ketaatan hukum, dorongan efisiensi ekonomi, dan kepedulian sosial secara seimbang.
Pemikiran ini berakar pada konsep Holarki Sosial, yaitu sebuah tatanan alami tempat tingkatan yang lebih luas menampung dan menyempurnakan tingkatan sebelumnya. Dalam tradisi keindonesiaan, konsep ini sebenarnya berhubungan erat dengan esensi musyawarah mufakat yang sejati, bukan musyawarah untuk saling menundukkan atau memaksakan kehendak mayoritas, melainkan ruang untuk merangkul seluruh aspirasi demi menjaga keutuhan bersama.
Melalui pandangan integratif ini, kritik tajam dari masyarakat sipil tidak lagi dipandang sebagai ancaman keamanan nasional yang harus dibungkam. Kehadiran kritik justru dirangkul sebagai arah pengingat yang sangat vital agar jalannya pemerintahan tidak terjebak ke dalam kesombongan kekuasaan.
Menantang Kesadaran Sendiri
Perubahan cara pandang bernegara tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada para pembuat kebijakan di pemerintah. Sebagai warga negara, kita juga perlu mengevaluasi posisi kesadaran kita saat menilai situasi politik yang terjadi.
Di tingkat mana sebenarnya batin kita berdiri saat menyikapi perbedaan di ruang publik? Jangan-jangan, ketegangan politik yang selama ini kita keluhkan bukanlah murni kegagalan sistem, melainkan cerminan dari ketidakmampuan kita sendiri untuk menerima kenyataan bahwa Indonesia terlalu majemuk untuk dipaksa berpikir dalam satu warna.
Referensi:
Wilber, K. (2000). Integral psychology: Consciousness, spirit, psychology, therapy. Shambhala.
