Tanggal 15 September kemarin dunia merayakan International Day of Democracy. Dimulakan dengan kepemimpinan Pricles (430 SM), kota Athena di Yunani menjadikan demokrasi sistem pemerintahan kuat. Walau sistem ini telah dianut di pelbagai tempat sebelumnya. Namun orang-orang Yunani-lah yang pertama kali mengkoinkan istilah demokrasi (demos dan kratos).
Plato yang bersimpati pada prinsip demokrasi diatas tiran melahirkan karya Republic, Statesman, and The Law. Lalu, konsep demokrasi dijabarkan sang murid, Aristoteles dalam karyanya Politics. Socrates pun menelaah lebih lanjut prinsip, sistem, dan nilai demokrasi dalam karyanya Republic. Pemahaman ini pun menyebar via bermacam medium, peristiwa, bahkan perlawanan berabad-abad lamanya.
Sistem demokrasi dibangun di atas prinsip suara rakyat adalah titah kuasa suatu negara. Demokrasi berhasil bertahan dan tumbuh seiring sistem pemerintahan negara seperti teokratis, totalitarian, dan otoritarian. Sampai saat ini, mayoritas negara dunia menganut (setidaknya mengaku) berpaham demokrasi.
Dari generasi awal pengusung prinsip dan sistem demokrasi. Hingga kita yang memandangi notifikasi. Demokrasi ditelaah dan dipelajari turun temurun melalui translasi tulis di awal era agraris. Lalu menurun menjadi demokrasi sistem konkrit tertulis dalam perundangan di era industrialis. Sedang di era digital, demokrasi menjadi prinsip aliran data yang penuh kepentingan dan rekayasa.
Semua data dalam dunia digital, baik teks, integer, foto, audio, dan video didasarkan pada kode biner. Biner (binary) yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan bit (angka 0 dan 1) merupakan perintah (command) yang mengalir, menggerakkan, dan mengorganisasi banyak sekali database, software dan hardware terkoneksi dalam sistem.
Sistem yang bekerja ini dibuat oleh individu yang kemudian didistribusi, direplikasi, dan diotomatisasi kepada mesin berupa kecerdasan buatan. Dan untuk menguasai dan memahami sistem ini, diperlukan waktu, tenaga, dan fokus dari orang-orang yang pawai dan telaten dalam teknologi digital.
Lompatan eksponensial dalam penguasaan teknologi manusia memang baru terjadi kurang dari 3 dekade. Walau komputerisasi data telah dimulai abad ke 18 oleh Charles Babage. Namun baru dibuat ke dalam jejaring global di awal tahun 90-an. The Web menjadi cikal bakal internet modern dan platform sosial media yang kita tahu saat ini.
Sejak jejaring pertukaran informasi akademis dan militer ARPANET berhenti di awal 1990-an. The Web besutan Tim Berners-Lee menandai demam dotcom di awal abad 20. Korporasi teknologi besar pun lahir dan bertahan lebih dari 30 tahun. The Web atau Internet kini menjadi media kebebasan berpendapat, euforis, escapis, sampai otoritarian mogul teknologi, bahkan pemerintahan.
Demokrasi, Sistem Rapuh di Ekosistem Digital
Sejak lama demokrasi menjadi rangkaian aturan tertulis yang mengatur hajat hidup bangsa. Jika era agraris berdemokrasi dengan perwakilan untuk golongan sendiri. Memperjuangkan kesejahteraan bersama. Maka, pada era industri demokrasi diwakili oligarki konglomerasi untuk kemajuan bersama. Sedang demokrasi yang kini kita hadapi diungkap Yuval Noah H. dalam artikelnya di The Atlantis, tahun 2018.
“Perhaps in the 21st century, populist revolts will be staged not against an economic elite that exploits people but against an economic elite that does not need them anymore. This may well be a losing battle. It is much harder to struggle against irrelevance than against exploitation.”
Yang dimaksud Yuval dengan irrelevansi adalah ketidakmampuan manusia modern saat ini menjawab tsunami data dan kebutuhan kecakapan digital. Malah bisa dikatakan kecerdasan manusia kini tidak lebih hebat dari artificial intelligence.
Tak heran Barr, dkk (2015) menyebut generasi saat ini memindahkan otak ke dalam kantong kita. Atau lazimnya, kini smartphone kita lebih smart daripada pemiliknya. Barr, dkk menemukan bahwa daya berpikir kognitif banyak partisipan dalam 2 eksperimennya dipengaruhi signifikan oleh ponsel mereka.
Daya kritis berpikir dan menyaring limpahan informasi diserahkan sepenuhnya pada mesin peramban dan platform sosmed. Konsekuensinya, irrelevansi dalam demokrasi pun terjadi cepat dan langsung.
Aspirasi publik kini bisa disuarakan via tagar. Mengumpulkan ribuan individu untuk aksi massa via grup chat bisa dilakukan. Berpikir ala oposisi politik pun dijalankan dalam grup chat dan linimasa dengan suplai informasi tiada henti. Betapapun artifisial mekanismenya.
Demokrasi menjadi tidak adaptif bertahan di ekosistem digital. Rekayasa informasi dan disrupsi supervisi pemerintah mengurangi nafas hidup demokrasi suatu negara. Walau tidak ada negara demokratis yang mengakui secara absolut mengatur arus informasi dan memonitor warga negaranya. Namun peran dunia digital memampukan pemerintahan menjadi tirani.
Siva Vaidyanathan, dalam bukunya Anti-Social Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy (2018) banyak menyinggung ‘tirani’ era digital. Baik oleh pihak ketiga maupun pemerintahan sendiri.
Walau penggulingan Hosni Mubarak digaungkan dan diinisiasi via sosmed yang memicu aksi di Tahrir Square di Mesir pada 2011. Namun, gejolak politik di Mesir justru semakin buruk akibat eksploitasi dunia digital atas informasi setelah Mubarak. Setelah Morsi (2012) dan el-Sisi (2013) berkuasa, mimpi revolusi Tahrir Square perlahan menghilang.
Pada 2016 negara pengusung demokrasi pertama, Inggris bercerai dengan Uni Eropa karena propaganda terstruktur, sistematis, dan masif UKIP. Pemilu Amerika Serikat pun dikotori propaganda penggiring opini dalam kemenangan Trump di 2017. Kedua rongrongan digital akan demokrasi dari 2 negara paling demokratis ini diduga terkait skandal psychographic Cambridge Analytica pimpinan Alexander Nix.
Sebelumnya di tahun 2017, muncul tragedi kemanusiaan di Myanmar cukup memilukan. Kabarnya, disinformasi dan ujaran kebencian difasilitasi pemerintahan junta militer. Sejak 2015, propaganda negatif terhadap Muslim Rohingya diluncurkan secara klandestin.
Narendra Modi menjadi contoh pemimpin negara yang mampu mengelola citra dirinya di sosmed dengan cara apapun. Dengan menggandeng layanan gratis akses Facebook, Free Basic pada 2016. Modi berhasil menekan segala bentuk aksi subversif dan mengancam tatanan pro-fasis Hindu dibawah partai Bharativa Janata Party (BJP) melalui sosmed.
Hal serupa dilakukan rezim Duterte di Filipina pada 2016. Ia berhasil mengurung aspirasi oposisi dengan narasi makar. Disinformasi disebar dan didukung Duterte dan pasukan sibernya. Perundungan siber sampai dengan persekusi di dunia nyata dialami banyak penentang Duterte. Sampai saat ini.
Indonesia pun mengalami demokrasi yang tidak sehat lagi berkat dunia digital. Serangan hoaks yang beredar kala Pemilu memicu persekusi, ujaran kebencian, bahkan memicu konsentrasi massa. Sampai saat ini, polarisasi politik di sosmed selalu hampir bisa menggoreng isu yang bahkan tidak berkait politik.
Demokrasi kian kabur di tengah hempasan binari. Solusi yang dicipta seakan tak bisa mengatasi keruntuhan perlahan demokrasi. Untuk kemudian berganti tirani?
Salam,
