Empat program pokok kebijakan pendidikan yang disebutnya dengan “Merdeka Belajar, ” di mana salah satu dari empat programnya adalah tetap mempertahankan sistem zonasi dalam PPDB namun bersifat lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Program PPDB berbasis zonasi ini merupakan program yang telah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya, yang diharapkan dapat mengembalikan muruah pendidikan dan mendukung program penguatan pendidikan karakter (PPK).
Penulis juga menyakini program ini dapat berimbas positif pada kebijakan dan program sektor lainnya seperti cinta lingkungan dan penghematan energi yang sedang diupayakan stakeholder energi dan lingkungan hidup.
Oleh karena itu, menurut hemat penulis program ini patut didukung agar pelaksanaannya pada tahun ini walaupun dalam kondisi panemi Covid-19 dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Namun yang harus diperhatikan juga bahwa dengan mempertahankan program ini harus diikuti juga dengan perbaikan pada program lainnya. Jika ditinjau dari delapan standar pendidikan di mana salah satunya adalah terkait dengan standar sarana dan prasarana melalui upaya pemerataan mutu sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang penting untuk mendapatkan perhatian. Karena faktanya, banyak masukan dari masyarakat dalam penerapan zonasi pada tahun sebelumnya yang disebabkan belum meratanya mutu sarpras pendidikan di setiap daerah utamanya yang jauh dari kota-kota besar.
Kondisi sarpras pendidikan kita secara kasat mata banyak yang menyedihkan kondisinya khususnya gedung sekolah. Pada umumnya semua gedung sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan kenyamanan atau bahkan yang terpenting adalah aspek keamanannya dalam kegiatan belajar mengajar. Padahal sarpras menurut Peter Barrett, dkk (2019) yang telah mereview berbagai penelitian saat ini dalam laporannya yang dipublikasikan World Bank berjudul The impact of school infrastructure on learning: a synthesis of the evidence mengungkapkan bahwa sarpras yang baik berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Dalam konteks ini memiliki karakter atau akhlak mulia meliputi aspek sikap religius dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
Dalam berbagai berita yang penulis baca pada tahun lalu di berbagai media massa misalnya, banyak merilis berita tentang kondisi gedung sekolah yang memprihatinkan. Berita terkait dengan kondisi bangunan gedung sekolah yang memprihatinkan. Ada juga memberitakan masalah gedung sekolah yang ambruk dan roboh memakan korban.
Gedung sekolah yang tidak layak untuk dijadikan kegiatan belajar mengajar pada umumnya terjadi karena konstruksi bangunannya sudah hancur, ruang kelas yang atapnya roboh dan ada juga yang hampir roboh sehingga harus diberikan alat penyangga dengan kayu dan bambu, serta bangunan retak dan miring.
Semuanya karena kondisi usianya sudah uzur atau tua melewati batas waktu penggunaannya yang ideal, terkena dampak bencana alam gempa, banjir, dan curah hujan yang tinggi, maupun yang terkena imbas proyek pembangunan yang juga menjadi kebutuhan masyarakat, serta kesalahan manusia dalam pengelolaan.
Akibatnya, murid belajar dalam kondisi yang tidak tenang dan aman karena sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan jiwanya. Guru pun demikian menjadi tidak tenang dalam melakukan pengajarannya. Berbagai upaya dilakukan seperti belajar di teras dan mushala, maupun dengan menumpang belajar di sekolah lain yang memiliki bangunan cukup baik. Walaupun belajar menjadi tidak nyaman karena ruang kelas melebihi kapasitas ideal, dan harus ditempuh dengan jarak yang jauh, sambil menunggu berbagai bentuk bantuan stakeholder pendidikan untuk merehabilitasinya dan membangun gedung penggantinya.
Peningkatan Mutu Sarpras
Sarpras merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan mutu pendidikan mengacu pada standar standar nasional meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, aksesibilitas untuk semua segmen peserta didik termasuk disabilitas, kenyamanan, dan kriteria lainnya (Permendiknas No. 24/2007)
Lebih lanjut Peter Barrett, dkk (2019) membuat rumusan panduan yang dapat digunakan untuk melakukan investasi sarana prasarana pendidikan. Pertama, akses ke sekolah dengan jarak tempuh yang wajar, kepadatan kelas yang rendah, dan mampu menahan dari bencana alam.
Kedua, ruang yang nyaman untuk belajar dengan mempertimbangkan kondisi iklim dan budaya setempat di mana sekolah berada. Ketiga melibatkan komunitas atau masyarakat lokal dalam mendesain sarana dan prasarana sekolah yang fleksibel untuk merespon perkembangan peserta didik ke depan. Agar proses belajar mengajar maksimal maka pelibatan masyarakat agar berpartisipasi dan sekaligus dapat memberikan manfaat dan menjaga hubungan yang baik.
Dengan acuan tersebut maka kondisi sarpras khususnya gedung sekolah yang banyak dipublikasikan di media tentunya jauh dari sekolah yang aman untuk kegiatan belajar dan mengajar. Sehingga wajar jika para stakeholder pendidikan khsusunya masyarakat atau komunitas pendidikan dan orangtua membutuhkan adanya perbaikan gedung sekolah sebagai tempat belajar yang nyaman, aman, dan sehat bagi anak-anaknya.
Bagi pemerintah pun, meningkatnya mutu sarpras gedung sekolah juga akan berdampak pada kebijakan dan program pemerintah lainnya, sehingga tidak hanya bidang pendidikan saja yang merasakan manfaatnya. Akhirnya, semoga di momentum Peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun ini, kita selalu terus berkomitmen mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional, salah satunya dengan fokus pada standar peningkatan mutu sarprasnya juga. Wallahua’lam.
