Pada tulisan sebelumnya, saya telah membahas bagaimana skema penghisapan yang dicanangkan imperialisme terhadap kelas pekerja. Melanjuti tulisan yang sempat bersambung, saya akan membahas bagaimana skema tersebut juga menghisap kalangan pemuda dan mahasiswa.
Pemuda dan mahasiswa tidak terlepas dari seluruh skema penghisapan imperialisme yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Secara umum, pemuda dihadapkan dengan persoalan khusus sesuai sektor persebarannya. Pemuda yang terserap dalam industri atau sektor perburuhan, telah dihadapkan dengan pemangkasan upah yang sedemikian rupa, melalui kebijakan efisiensi produksi yang memaksakan mereka harus bekerja hingga melebihi waktu jam kerja dan merampas hasil kerjanya melalui politik upah murah.
Pemuda yang tersebar disektor agraria atau menjadi petani (sebagian besar pemuda tersebar dipedesaan menjadi petani atau pengangguran) dihadapkan dengan perampasan tanah yang kian meluas. Diskriminasi sosial, dan berbagai bentuk kekerasan dan tindasan keji dari borjuasi besar komprador dan tuan tanah bersama pemerintah dengan seperangkat alat pemaksanya (TNI, Polhut) maupun sipil (Satpol PP) yang dapat dimobilisir dalam mengamankan setiap proses eksekusi lahan yang direbut dari kaum tani.
Selain bentuk-bentuk ketertindasannya seperti ketertindasan buruh dan tani (dua komposisi masyarakat dengan jumlah terbesar) tersebut, pemuda secara khusus juga memiliki persoalan pokok sektoral. Sebagai jaminan atas kelansungan hidupnya yang lebih baik, pemuda dihadapkan dengan sempitnya lapangan kerja, sehingga meskipun telah disulap dengan berbagai manipulasi angka statistik, angka pengangguran pemuda di Indonesia sebanyak 8,2 juta per Februari 2017 naik dari tahun sebelumnya, serta terus meningkat berbanding lurus dengan angka kemiskinan 21,51 juta per maret 2017, data tersebut merupakan data yang dirilis oleh BPS, bahkan akan lebih parah jika dibandingkan dengan kenyataan sebenarnya. Kenyataan tersebut, telah menjebak sebagian pemuda Indonesia kemudian terpaksa menjadi buruh migran (BMI/TKI) tanpa jaminan yang jelas atas kesejahteraan dan perlindungannya.
Ditengah penghisapan yang sedemikian hebat, dilapangan kebudayaan pemuda juga harus kehilangan kesempatan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam mengembangkan kebudayaan masyarakat. Situasi tersebut ialah akibat dari mahalnya biaya pendidikan yang terus meningkat, terbatasnya kuota penerimaan peserta didik disetiap jenjang pendidikan serta, berbagai bentuk diskriminasi dalam penerimaan peserta didik. Dalam kenyataannya, sesuai data yang dirilis oleh BPS 2017, dari 258 juta jiwa penduduk Indonesia, terdapat 62,4 juta jiwa adalah pemuda (Usia 16-35 Tahun), 35 juta dari mereka yang usia kuliah (18-25 tahun) yang terserap kedalam jenjang pendidikan tinggi, tidak lebih dari 4,8 juta.
Selain bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi di sektor pendidikan ternyata salah satu faktor merosotnya penyerapan pemuda Indonesia masuk kedalam jenjang pendidikan juga di karenakan alokasi APBN yang masih belum mencukupi kebutuhan pendidikan Indonesia, pada tahun 2016 Rp 150,1 triliun, pada tahun 2017 Rp 416,1 triliun, pada tahun 2018 Rp 444,1 triliun dan pada tahun 2019 Rp 492,5 triliun.
Selain dengan persoalan tersebut, pemuda yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, bukan berarti terbebas dari berbagai persoalan lainnya di dunia pendidikan. Sepanjang usia menjadi peserta didik, selama itu pula mereka dijerat dengan biaya yang terus meningkat setiap tahun dan berbagai bentuk pungutan. Persoalan lainnya, di tengah mahalnya biaya pendidikan dan tidak ilmiahnya kurikulum dan ilmu pengetahuan yang disajikan, pemuda juga tidak terbebaskan dari intimidasi, kekerasan, pengekangan, hilangnya kebebasan mimbar akademik dan berbagai bentuk tindakan anti-demokrasi lainnya.
Berjalannya seluruh skema tersebut dengan begitu mulus, tidak terlepas dari intervensi imperialisme, utamanya Amerika Serikat melalui berbagai kebijakan dan perjanjian kerjasamanya yang dijalankan oleh pemerintah boneka di dalam Negeri. Paska ratifikasi perjanjian GATS-WTO Tahun 1995. Kini melalui perjanjian kerjasama komprehensif bilateral Amerika Serikat-Indonesia (US-INDO Comprehensif Partnership) tahun 2010, intervensi Amerika Serikat dilapangan pendidikan kian menguat. Bahkan dalam setiap kerjasama bilateral AS-INDO tersebut, dunia pendidikan Indonesia menjadi sasaran paling strategis. Setelah bertahun-tahun Bank Dunia dan ADB membina pendidikan dasar dan menengah seperti program sertifikasi guru, sekarang Amerika Serikat sangat fokus menarik kalangan akademisi di universitas untuk mendukung kepentingan imperialisme di Indonesia.
Dalam krisis kapitalisme monopoli yang semakin akut, kebangkitan gerakan pemuda khususnya mahasiswa sangat menakutkan bagi imperialisme dan pemerintah reaksi di Negara. Peranan pemerintah bersama segenap perengkat dilapangan pendidikan, baik dari kementerian hingga birokrat kampus ialah mencegah mereka (mahasiswa) terhubung dengan tuntutan dan gerakan kelas buruh dan kaum tani di pedesaan. Karena itu kampus-kampus menjadi sasaran utama penumpulan perjuangan dan juga berbagai bentuk tindakan fasis dengan melalui intimidasi, teror dan kekerasan. Keluarlah peraturan (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan kampus. Kebijakan yang mirip NKK/BKK ini untuk mengontrol kehidupan politik mahasiswa atas dasar menolak radikalisme dan patuh pada pancasila.
Dominasi kebudayaan imperialis di kampus terus diperkuat. Kampus-kampus dan sekolah didominasi oleh skema kebijakan dan ide-ide imperialis dan tuan tanah. Mereka membungkam gerakan mahasiswa demokratis secara intensif dengan berbagai cara penumpulan perjuangan, seperti menerapkan biaya pendidikan melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT), pertukaran pelajar dan mahasiswa ke luar negeri, membatasi waktu kuliah, dan mempromosikan individualisme dalam berbagai bidang secara agresif. Bahkan, pemerintah Indonesia bersama birokrasi kampus telah membuka pusat kebudayaan Amerika Serikat di 19 kampus besar Negeri dan kampus-kampus swasta penting yang disediakan sebagai media lansung promosi budaya Amerika di kampus-kampus. Birokrat Kampus mengabdi sepenuhnya pada imperialis dan tuan tanah, melalui riset dan rancangan legislasinya mereka menipu rakyat agar bersedia menerima keberadaan perusahaan-perusahaan besar. Sebagai salah satu contohnya, birokrat dan peneliti senior Universitas Negeri di Kalimantan dengan militan membela kepentingan Sinar Mas grup dari serangan rakyat yang dirampas tanahnya, serta guru besar Fakultas Kehutanan IPB yang dengan serius meneliti dan mendukung agenda Perhutanan Sosial yang sejatinya perampasan tanah rakyat dan mengusir suku bangsa minoritas yang tinggal dipedalaman hutan-hutan indonesia.
Berbagai paket program untuk mendiktekan kebijakan negara dan memobilisasi para akademisi dan mahasiswa untuk membela kepentingan Amerika Serikat di Indonesia yaitu: University Partnerships yang khusus merancang hubungan kerjasama antar kampus untuk pertukaran sistem belajar hingga materi ajar, pertukaran riset sesuai dengan fokus yang ditentukan dan diarahkan oleh Amerika Serikat. Seluruh kampus negeri di Indonesia terhubung erat dengan berbagai kampus Amerika yang ditunjuk melalui program ini untuk membimbing kampus Indonesia agar memiliki sistem pendidikan berstandar Amerika; The Higher Education Leadership, Management, and Policy (HELM) yang khusus mendorong pendidikan biaya tinggi, mendorong adanya otonomi palsu di kampus-kampus utama Indonesia, dan membuat regulasi agar dapat mengontrol dan menumpulkan perjuangan di kampus.
Program lainnya, Indonesia Council for Higher Education Partnership; Fulbright Indonesia Research, Science and Technology (FIRST) adalah program khusus untuk membina tenaga pengajar dan lulusan terbaik Indonesia agar memiliki pandangan pro-imperialis dan bersedia mengabdi pada imperialisme dan feodalisme di Indonesia; Community College Initiative; dan berbagai aktivitas riset seperti The joint research voyage of NOAA Okeanos Explorer and Indonesia Baruna Jaya. Seluruh universitas negeri dan swasta utama Indonesia terintegrasi dalam program ini, terutama empat universitas unggulan Indonesia yakni: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gajah Mada (UGM).
Seluruh kesepakatan Kerjasama Bilateral Komprehensif Indonesia-Amerika Juni 2010 telah menjadi pedoman atau haluan bagi pemerintah RI di bawah rezim Jokowi dalam menjalankan kebijakannya. Ia telah menjelma menjadi Paket Kebijakan Ekononomi (hingga jilid 16) sesungguhnya di Indonesia. Hal ini didukung dan diperparah oleh berbagai kerjasama bilateral komprehensif serupa dengan berbagai negeri imperialis lain seperti Australia, Jerman, dan Jepang. Dalam situasi semacam itu, bangsa dan rakyat Indonesia terus dirampas kedaulatan dan kebebasannya, dan menjadi penyelamat krisis di Amerika Serikat, membantu memperkuat dominasi imperialisme Amerika Serikat di Asean, Regional Asia dan Dunia.
Dalam gambaran yang sudah dijelaskan di atas. Bahwa akar persoalan kelas buruh maupun pendidikan ber-akarkan sama, yaitu imperialisme yang terus memeresotkan kehidupan rakyat melalui kebijakan yang menekan upah buruh, sistem fleksibelitas ketenaga kerjaan. Juga di sektor pendidikan, selain liberalisasi pendidikan di lingkungan pendidikan dan menggalang perlawanan di ruang pendidikan. Juga perlu terlibat dalam perjuangan kelas buruh, karena sejatinya pemuda mahasiswa membutuhkan jaminan pekerjaan kelak. Dan maka ketika kelas buruh saat ini dihisap melalui upah murah dan kerja tidak tetap, maka pemuda mahasiswa pun tak akan mendapatkan hari yang cerah di esok hari.
