Peresmian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo (Kamis, 14/9) menerangi Indonesia dengan harapan tentang berkembangnya ilmu pengetahuan. Empat juta koleksi buku, majalah, rekaman suara, hingga naskah kuno tersedia di bangunan 24 lantai yang ramah anak dan penyandang disabilitas itu. Ternyata, selain menerjemahkan secara konkret ide tentang penyaluran ilmu pengetahuan, perpustakaan baru kita juga sangat humanis.
Adanya perpustakaan itu seakan menguatkan kembali ide yang sama—tentang pentingnya buku—dalam program pengiriman buku gratis di Kantor Pos Indonesia tanggal 17 setiap bulan. Tentu menyenangkan berada di negara yang begitu menghargai ilmu pengetahuan dan secara nyata mengembangkan budaya literasi.
Kepala Perpustakaan Nasional Syarif Bando sepertinya amat senang dengan apa yang telah dicapainya dengan pembangunan perpustakaan. Beliau mengatakan, “Dasar pemikirannya, jika ingin melihat kemajuan suatu bangsa, maka bisa dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan.”
Literasi memang tonggak peradaban. Maka, kita tentu sama-sama berharap perpustakaan baru itu tak sekadar tembok-tembok; tak sekadar simbol. Selain karena cita-cita luhur membangun perpustakaan sudah ada sejak Soekarno-Hatta sedang menata ibu kota, Indonesia harus membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak membuat gentar. Sebab apa ilmu pengetahuan bisa membuat gentar? Sebab oleh komunisme!
Komunisme adalah isu seram yang datang dari masa lalu. Hantu itu beberapa kali coba untuk dikubur dalam-dalam, tapi masih saja datang dan dianggap mengganggu. Maka, aparat keamanan—Sabtu, 16 September 2017—melarang Seminar Sejarah 1965 dengan tema “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966” demi memberangus hantu itu. Mirisnya lagi, pelarangan diskusi di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu ditengarai disebabkan oleh menyebarnya berita hoaks.
Hoaks yang tersebar menyebutkan bahwa acara di YLBHI merupakan sebuah upaya kebangkitan kembali komunisme. Tindak lanjut terhadap berita hoaks itu menyebabkan keadaan yang chaos—terutama secara ideologis.
Secara ideologis, hoaks sudah diperangi pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informasi dan banyak tokoh sejak lama, bahkan sebelum para penggerak Saracen yang fenomenal itu ditangkap. Perlawanan terhadap hoaks adalah upaya meningkatkan budaya literasi yang sehat di masyarakat—seperti pula pengembangan perpustakaan nasional dan pengiriman buku gratis.
Maka, tentu saja pelarangan diskusi (juga pengepungan YLBHI sesudah acara “Asik Asik Aksi” Minggu, 17 September, malam) adalah sebuah alur yang inkonsisten.
Tragedi di YLBHI pun memunculkan tanda tanya besar: adakah kecintaan terhadap ilmu pengetahuan yang digembor-gemborkan selama ini hanya pura-pura? Atau justru pelarangan diskusi di YLBHI adalah sebuah kesilapan belaka?
Sesungguhnya, budaya literasi bukan hanya perkara lembar-lembar buku. Literasi juga mencakup pertukaran gagasan yang sehat. Tentang “sehat”, di Kamus Besar Bahasa Indonesia Anda dapat temukan dengan mudah maknanya. Sehat adalah ketika hal-hal itu mendatangkan kebaikan, boleh dipercaya atau masuk akal, dijalankan dengan hati-hati dan baik-baik. Sehat sama sekali tidak mengandung tetek-bengek pemberangusan gagasan dan diskriminasi.
Budaya literasi juga mencakup ruang sebagai media yang terbuka untuk manusia menemukan musuhnya, lantas kemudian mengerti tentang humanisasi. Apalagi kita perlu ingat bahwa peradaban lahir dari ide-ide kecil. Peradaban tumbuh besar dari perjumpaan satu individu dengan yang lainnya.
Maka, tentangan—bahkan paksaan bubar dan kutukan yang diteriakkan—dari berbagai pihak terhadap diskusi pelanggaran HAM ’65 sesungguhnya telah meruntuhkan cita-cita agung tentang “ikon peradaban”. Sayang seribu sayang, berkat kesewenang-wenangan, ikon peradaban yang dengan gagah diajukan para pendiri bangsa, kemudian dijayakan secara simbolik oleh program-program literasi kekinian luluh lantak dalam waktu singkat.
