DPP Partai Golkar mewujudkan keinginannya yang menggebu dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat untuk mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Atas nama harga diri perkaderan, partai berlambang pohon beringin tersebut memasangkan pria lemah lembut itu dengan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Daniel Muttaqien.
Meski dengan kiprah di internal partai maupun tugasnya di parlemen yang masih gurem, Daniel nampaknya “dipaksa” oleh keadaan untuk maju dalam belantara Pilgub Jabar. Tentu saja posisi tawar dirinya secara personal akan sulit bersaing dalam internal koalisi partai pengusung Ridwan Kamil.
Di sana ada Partai NasDem yang, meski tidak mengajukan bakal calon wakil gubernur, nampaknya kurang begitu senang dengan kehadiran Daniel. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun demikian. Belum selesai polemik kehadiran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menghadirkan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai bakal calon wakil gubernur, kini sebagai partai kedua yang merapat ke Ridwan Kamil pun dipusingkan dengan kehadiran nama Daniel.
Seluruh partai minus Golkar itu satu suara ihwal pendamping Kang Emil harus dibicarakan di internal koalisi. Menilik latar belakang keluarga Daniel Muttaqien yang secara citra politik tidak begitu baik, tentu saja peluang eliminasi Putra Dinasti Indramayu itu jauh lebih besar daripada Uu Ruzhanul Ulum dan nama-nama yang beredar di internal PKB. Sebut saja Ketua Umum DPW PKB Saiful Huda, tokoh senior PKB Dedi Wahidi, dan Kiai Maman Imanul Haq, anggota Dewan Syuro DPP PKB, yang juga teman sejawat Daniel di parlemen.
Situasi dan kondisi politik ini tidak mudah dilalui elite Partai Golkar yang berkeinginan memasangkan Ridwan Kamil–Daniel Muttaqien. Bayang-bayang masa lalu keluarga Daniel siap menghantui dan mendegradasi elektabilitas Ridwan Kamil sendiri. Alih-alih menang, boleh jadi, Partai Golkar hanya akan gigit jari karena sekadar menjadi “Tim Hore”, pendukung pasangan, bukan pengusung.
Suasana kebatinan internal kader Partai Golkar di Jawa Barat sebenarnya sedang “on fire” dengan kehadiran Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia adalah kader yang berproses melalui kehidupan perkaderan dan konstitusi partai besutan Setya Novanto tersebut.
Langkah demi langkah untuk mendapatkan pengesahan rekomendasi sudah dijalani berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan No. 06 Tahun 2016 Partai Golkar tentang Pengesahan Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota dari Partai Golkar. Peraturan ini disahkan dalam forum Rapat Pleno DPP Partai Golkar.
Diksi dalam peraturan tersebut adalah “Pengesahan”, maka sebelumnya seorang kader harus menjalani proses terlebih dahulu, mulai dari DPD Kabupaten/Kota, untuk ditetapkan sebagai bakal calon kepala daerah.
Saran dan pendapat yang berkembang dari DPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat sudah dikuatkan dalam forum Rapat Pimpinan Daerah DPD Golkar Jawa Barat. Dalam forum yang dihadiri oleh DPD Golkar Jawa Barat, bahkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto di Karawang tersebut, ditetapkan bahwa Partai Golkar hanya merekomendasikan Dedi Mulyadi.
Forum tersebut kemudian meminta DPP Partai Golkar untuk melakukan pengesahan atas penetapan yang sudah dihasilkan. Namun, sebagaimana diketahui, peraturan yang dibuat oleh DPP Partai Golkar tersebut dilanggar atau boleh jadi dianggap tidak ada dengan munculnya Surat Rekomendasi untuk Ridwan Kamil–Daniel Muttaqien.
Keberadaan nama Daniel Muttaqien dalam surat yang secara tergopoh-gopoh diantarkan sendiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham kepada Ridwan Kamil itu sebenarnya mengundang tanya. Sebab, Daniel Muttaqien tidak pernah berproses melalui mekanisme yang dibangun oleh DPP Partai Golkar dalam Juklak No. 06 Tahun 2016.
Bahkan, jika menilik hasil survei yang dirilis berbagai lembaga “ramal hasil pilkada”, nama Daniel Muttaqien tidak pernah muncul baik sebagai bakal calon gubernur maupun sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat.
Padahal, DPP Golkar selalu berdalih, hasil survei yang diraih oleh Dedi Mulyadi tidak cukup mampu mengantarkan Bupati Purwakarta tersebut memenangi Pilgub Jawa Barat. Bah!!! Baru saya temukan sebuah partai mendegradasi kadernya sendiri.
Sedikit bicara “nujum pilkada” baru-baru ini, Indo Barometer malah justru menempatkan elektabilitas Dedi Mulyadi berada pada posisi kedua dengan raihan 19-20% dari berbagai simulasi mengalahkan elektabilitas Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di angka 16-17%.
Sementara itu, elektabilitas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berada di atas awan dengan raihan 46%. Sebuah raihan yang membuat siapa pun mengerutkan dahi, karena raihan tersebut seperti menyamai kandidat petahana dalam isu yang sama, yakni pemilihan kepala daerah.
Melihat realitas politik yang berkembang, elite DPP Partai Golkar memang terlihat sedang kehilangan kewarasan, karena proses pengambilan keputusan bukan didasarkan pada konstitusi partai, bukan pula didasarkan pada hasil survei. Boleh jadi, keputusan tersebut didasarkan pada faktor yang bukan-bukan.
Wajar saja jika eskalasi arus bawah kini bukan lagi menghangat melainkan memanas. Suara-suara penolakan muncul di darat dan udara, petisi bertebaran, atribut partai banyak ditanggalkan. Tinggal kita menunggu sebentar lagi Partai Golkar masuk kuburan.
