Membaca utuh teks pidato Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sepintas tak ada masalah dalam teks tersebut. Bahkan secara keseluruhan pidato itu meneguhkan persatuan. Jika dicacah, lazimnya pidato lain, pidato yang Anies sampaikan terbagi kepada tiga bagian: pembuka, isi, penutup.
Namun, jika diperhatikan lagi dengan lebih seksama, terdapat satu kata yang kerap ditambatkan peyoratif terhadap kelompok tertentu, yakni “pribumi”. Ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, BJ. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunanaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiataan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Instruksi Presiden itu, jika diambil intisarinya, memerintahkan untuk (1) menghentikan istilah pribumi dan non pribumi sebagaimana dimaksud, (2) memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga Indonesia, (3) meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, seusai dengan Instruksi Presiden dimaksud, (4) para pimpinan (termasuk gubernur di dalamnya) melakukan pembinaan dalam sektor dan pada wilayah masing-masing, dan (5) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan pelaksanaan instruksi ini di kalangan para Menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini.
Jika kita telisik lagi dengan lebih teliti, sebenarnya Anies tidak hendak mengangkat isu pribumi dan non-pribumi. Ia berbicara “pribumi” dalam konteks kolonialisme yang menimpa Jakarta. Dan tidak ada diksi “non-pribumi” yang mengikuti setelahnya. Namun, Anies menutup dengan kalimat “kini telah merdeka, saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri”. Kalimat inilah beserta diksi “pribumi” yang akhirnya menjadi kontroversi.
Kontoversi tersebut kian berlanjut karena pidato tidak berhenti pada teks semata. Teks tersebut akan diekspresikan dalam bentuk ujaran, bahasa lisan. Ketika masuk pada bagian ini, yang menjadi penentu tidak lagi teks semata, tetapi juga melibatkan intonasi, gerak tubuh, mimik muka, dan juga—ini yang seringkali menentukan—konteks ketika pidato itu dibacakan.
Hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa pidato yang disampaikan tidak selalu tekstual. Dalam ujarannya, Anies melakukan banyak improvisasi. Termasuk pada bagian “pribumi” yang krusial dan akhirnya menjadi kontroversial itu. Sekali lagi, untuk mengingatkan, pidato tidak hanya berhenti pada teks semata, namun juga konteks yang menaunginya.
Agar Tidak Kehilangan Konteks
Teks tidak mungkin dipisahkan dengan konteks. Keduanya akan saling terkait dengan hubungan mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Sedikit menilik ke belakang, Pilkada DKI Jakarta lalu telah menimbulkan polarisasi di antara pemilih, yang bila disederhanakan menjadi pilih Ahok atau bukan Ahok. Atau dalam ungkapan lain, asal bukan Ahok. Hal ini setidaknya terlihat dari pergeseran suara pemilih AHY ke Anies.
Logika demikian akhirnya menimbulkan efek yang lebih dahsyat. Aksi besar-besaran dengan menggunakan nomor cantik dilakukan oleh satu kelompok. Kelompok lain membalas dengan aksi-aksi lainnya. Hingga selama proses Pilkada Jakarta berlangsung, hidup seolah menjadi serba aksi. Hidup menjadi meriah dengan aksi.
Selama Pilkada Jakarta, berbagai elemen dan kelompok kepentingan bersatu untuk menghentak yang lain. Demikian sebaliknya. Ungkapan-ungkapan seperti “asing” dan “aseng” menyeruak ke permukaan. Demikian pula dengan ungkapan “Pancasila” dan “kebinekaan”. Ungkapan-ungkapan tersebut kian menegaskan polarisasi yang ada. Dan kalimat-kalimat penegasian serupa mudah kita temui di jalan raya, hingga media sosial. Bara api tersebut hingga kini belum padam.
Antara Nasional dan Primordial
Dalam pidatonya, Anies menyinggung tentang kebersamaan. Dalam batas tertentu, bisa dikatakan bahwa Anies menginginkan adanya persatuan nasional sebagaimana yang diungkapkannya dalam, “Ikatan yang sempat tercerai, mari kita ikat kembali. Energi yang sempat terbelah, mari kita satukan kembali.”
Berbanding terbalik dengan ungkapan tersebut, setelahnya Anies tampak ingin berterima kasih kepada konstituen yang telah mengantarkannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, Anies memperlihatkan kekhususannya kepada kelompok tertentu saja. Dengan demikian, Anies telah berlaku primordial. Pada titik inilah kesalahan Anies yang paling nyata.
Di tengah polarisasi yang terjadi, Anies seolah ingin mengipasi bara api yang belum padam. Diksi pribumi yang seharusnya bisa dihindari, tetap digunakannya dengan improvisasi yang nyata. Padahal istilah “pribumi” seringkali—untuk tidak menyebutnya selalu—ditambatkan secara peyoratif kepada etnis Tionghoa. Etnis Anies sendiri, Arab dari Yaman, beruntung karena terhindar dari penambatan makna peyoratif dari kata “non-pribumi”
Nasi telah menjadi bubur. Semenjak teks itu dibacakan, dengan improvisasi di sana-sini, Anies tak kuasa untuk mengendalikan dan menafsirkannya sendiri. Selama diksi-diksi yang dipilih cenderung kontoversi, persatuan nasional yang Anies singgung di muka akan tenggelam dengan kepentingan primordial yang ingin diakomodir. Selama itu pula tenun kebangsaan tak akan berlanjut.
Kolom terkait:
Harga Sebuah Integritas: Surat Terbuka untuk Anies Baswedan Ph.D
Surat Kedua untuk Anies Baswedan: Meniti Jejak Langkah Pendahulu Kita
“Pribumi” Anies, 2019, dan Politik Sentrifugal
