Beberapa hari lalu, tepatnya Rabu (20/6), suasana di lingkungan makam Bung Karno, Blitar, Jawa Tengah, terasa berbeda. Megawati Soekarnoputri berziarah memperingati haul ke-48 Presiden Sukarno dengan ditemani oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.
Dalam kesempatan itu, Mega dan Cak Imin duduk berdekatan mengapit pasangan cagub dan cawagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno. Sedangkan Kiai Said berada di depan mereka. Menurut kabar, tujuan berziarah ke makam Bung Karno kali ini untuk meminta restu agar memudahkan Gus Ipul-Puti meraih kemenangan di Pilgub Jatim.
Sontak foto Mega dan Cak Imin mengapit Gus Ipul-Puti dengan disaksikan oleh Kiai Said pun viral dan beredar luas, baik di media sosial maupun di grup-grup WhatsApp. Asumsi liar pun berkembang: PBNU dianggap mendukung pasangan Gus Ipul-Puti.
Peristiwa di atas hanyalah sepenggal dari kisah banyaknya perebutan suara nahdliyin dalam kontestasi Pilgub Jatim. Karena itu, menurut hemat saya, Jatim merupakan daerah yang menarik untuk dibahas di antara 171 daerah yang menggelar pilkada serentak 2018. Mangapa?
Pertama, Jatim merupakan basis terkuat nahdlatul ulama (NU) di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa NU lahir dan besar di Jatim. Para pendiri, ulama, dan kiai besar NU juga berasal dari provinsi tersebut.
Kedua, Pilgub Jatim 2018 merupakan pertarungan dua tokoh tersohor NU, yakni Khofifah Indar Parawansah dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Secara struktural dan kultural, keduanya adalah tokoh yang telah berurat berakar di lingkungan NU. Gus Ipul merupakan pengurus elite PBNU, sedangkan Khofifah Ketua Umum PP Muslimat NU berturut-turut. Ini belum termasuk afiliasi organisasi ke-NU-an masing-masing.
Sehingga peta di atas menyebabkan pertarungan elektoral di Jatim sangat ketat. Hasil sigi berbagai lembaga survei menyebutkan elektabilitas pasangan Khofifah Indar Parawansah-Emil Elistyanto Dardak dengan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri cukup tipis.
Ketatnya elektabilitas kedua pasangan dapat dipahami mengingat Khofifah dan Gus Ipul merupakan kandidat yang punya pengalaman dan modal sosial mumpuni. Secara nasional sama-sama pernah punya jabatan prestisius. Keduanya figur kebanggaan masyarakat Jatim dengan prestasi gemilang. Soal kompetisi pilkada, baik Khofifah maupun Gus Ipul sama-sama sudah punya “jam terbang tinggi” lantaran keduanya pernah bertarung sebelumnya.
Dari aspek psikologi politik, keduanya sudah sangat fasih dalam membaca perilaku pemilih masyarakat Jatim. Sehingga selain elektabilitas (keterpilihan) sangat tipis, aspek akseptabilitas (kedisukaan) dan popularitas (kedikenalan) juga relatif seimbang.
Kontestasi Kiai di Jawa Timur
Imbangnya kekuatan elektoral kedua kandidat membuat geliat kontestasi mengalami pergeseran. Salah satu fakta tak terbantahkan dalam ingar-bingar Pilgub Jatim 2018 adalah adanya upaya saling merebut klaim dukungan kiai NU. Kiai “diajak” berkontestasi. Mengapa? Karena secara sosio-kultural, pengaruh ulama dan kiai sangat kuat di Jatim. Jumlah santri pun berlimpah. Ditambah lagi kepemimpinan kiai NU cukup mengakar. Sehingga selain memiliki daya tawar tersendiri, kiai NU disebut aktor penting dalam mempengaruhi konstelasi politik yang ada.
Hal ini diperkuat dengan tesis Clifford Geertz. Menurutnya, kiai dalam tradisi nahdliyin tidak sekadar tokoh panutan dalam urusan agama, tetapi juga sebagai rujukan dalam beragam hal kehidupan, termasuk dalam urusan pilihan politik. Karena itu, identifikasi sosio-kultural Jatim tidak bisa lepas dari kiai sebagai aktor kuncinya.
Tentu seiring ketatnya kompetisi elektoral dan memanasnya suhu politik di Jatim akhir-akhir ini, mobilisasi dan tarik-meraik kiai NU akan terus berlangsung hingga hari pencoblosan 27 Juni 2018. Di sisi lain, NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang menjadi wadah berkumpulnya para kiai juga menjadi arena strategis untuk didekati para kandidat. Ini artinya, baik Khofifah ataupun Gus Ipul, keduanya sama-sama akan beradu klaim sebagai kandidat yang paling dekat dan didukung oleh NU.
Lantas pertanyaannya, bagaimana sikap politik NU dalam Pilkada Jatim 2018?
Politik NU
Tentu dalam politik sikap NU sudah jelas. NU secara organisasi (struktural) tidak boleh ikut dalam politik praktis. Namun secara kultural warga NU dipersilakan. Pandangan ini sejalan dengan hasil Muktamar ke-27 di Situbondo dan diperkuat dengan Muktamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta tentang Sembilan Butir Pedoman Politik NU.
KH Mustofa Bisri (Gus Mus) membagi gerakan politik warga NU menjadi tiga. Pertama, politik kebangsaan. Gerakan politik ini menekankan agar warga NU menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, politik kerakyatan. Bahwa warga NU yang dipimpin oleh para ulama dan kiai harus memiliki kepekaan terhadap umat. Politik kerakyatan itu politik yang membela rakyat. Ketiga, politik kekuasaan atau politik praktis. Gerakan politik ini bertujuan untuk merebut kekuasaan.
Itulah tiga gerakan politik warga NU ala Gus Mus. Setiap warga NU dipersilahkan untuk memilihnya. Dengan kata lain, jika ada warga NU—termasuk kiai—memberikan dukungan terhadap salah satu kandidat, hal itu merupakan hak pribadi dan sah-sah saja. Namun secara organisasi, warga nahdliyin tidak boleh membawa-bawa nama NU dalam politik praktis.
Profesor Kacung Marijan pernah mengatakan bahwa politik yang dimainkan NU berbeda dengan partai politik. NU menggunakan politik tingkat tinggi. Jika parpol selalu bekerja untuk merebut kekuasaan, politik NU hanyalah untuk mempengaruhi kekuasaan.
Akhirnya, sebagai strategi politik, upaya memobilisasi kiai dan adu klaim merasa paling dekat (atau mewakili) NU memang cukup jitu untuk menarik simpati pemilih nahdliyin di Jatim. Namun secara etika, upaya itu dapat menciderai marwah kiai sebagai penjaga moralitas umat dan marwah NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang sudah menarik diri dari politik praktis.
Karena itu, memperebutkan suara warga nahdliyin dalam kontestasi Pilgub Jatim sah-sah saja. Namun membawa-bawa nama NU (secara organisasi) dapat menodai khittah NU.
Perkawinan “Abangan-Santri” di Jawa Tengah
Sementara Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) nyaris sepi dari kegaduhan. Suasana adem ayem menyelimuti masa-masa kampanye hingga berakhir Sabtu (23/6) kemarin. Tak pelak, Pilgub Jateng 2018 tak ubahnya panggung pertunjukan figur tunggal daripada ajang kontestasi yang memperagakan kekuatan seimbang.
Ini lantaran sosok cagub petahana Ganjar Pranowo menjadi figur yang paling menonjol—baik dari aspek popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya—dibandingkan kontestan lain. Dengan menggandeng putra ulama kharismatik nahdlatul ulama (NU) almukarom KH Maimun Zubair, Gus Taj Yasin, elektabilitas pasangan ini makin meroket jauh meninggalkan rivalnya, Sudirman Said-Ida Fauziah.
Hal itu misalnya terlihat dari berbagai hasil survei. Hasil sigi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan, pasangan Ganjar-Taj Yasin meraup 70,1 persen suara, sementara pasangan Sudirman-Ida mendapatkan 22,6 persen. Dan yang belum menentukan pilihan 7,3 persen.
Hal senada terekam dari hasil survei Litbang Kompas yang menyebutkan bahwa pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin memperoleh 76,6 persen suara dan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah memperoleh 15,0 persen. Terdapat 8,4 persen responden yang belum menentukan pilihannya.
Salah satu faktor yang makin mempertebal tingkat keterpilihan Ganjar lantaran keberhasilannya merangkul kelompok santri, yakni Taj Yasin. Dengan kata lain, pertarungan Pilgub Jateng 2018 kali ini bukan lagi pertarungan antara abangan melawan santri, tetapi justru terjadi perkawinan di antara keduanya.
Perkawinan “abangan-santri” inilah yang membuat pasangan Ganjar-Yasin sulit dicari titik lemahnya. Bahkan isu akan adanya serangan politik identitas—yakni replikasi dari kemenangan Anies-Sandi melawan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu—terhadap Ganjar pun mental dengan sendirinya.
Tentu selain faktor perkawinan abangan-santri, faktor lain yang memperkokoh pasangan Ganjar-Taj Yasin lantaran disokong oleh PDIP. Di Jateng, PDIP merupakan partai yang kuat dan mengakar. Sebagai contoh, pada Pemilu 2014 lalu, PDIP berhasil meraup 27 kursi DPR-RI dari semua daerah pemilihan (dapil) yang berada di Jateng. Selain itu, PDIP juga berhasil meraih 31 kursi DPRD Jateng. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, hanya 6 dari 35 wilayah yang tidak berhasil ditempati PDIP dengan kursi terbanyak.
Dalam konteks eksekutif, dua gubernur Jateng sebelumnya, Bibit Waluyo dan Ganjar Pranowo, sama-sama menang di Pilgub berkat diusung PDIP. Jika dirinci, PDIP di Jateng saat ini memiliki 19 kepala daerah, 13 wakil kepala daerah, 384 anggota DPRD kabupaten/kota, 26 anggota DPRD Jateng, dan 18 anggota DPR RI. Itulah mengapa Jateng kerap disebut sebagai “kandang banteng”. Dalam sejarahnya, sulit bagi partai politik lain mengalahkan dominasi PDIP di Jateng.
Rival Ganjar Kurang Cetar
Dengan kekuatan yang dimiliki Ganjar di atas, seharusnya penantang Ganjar berusaha lebih keras. Justru saya melihat rival Ganjar kurang cetar dalam berbagai hal. Pertama, sebagai penantang petahana, Sudirman-Ida terlalu landai dalam bertutur dan berargumentasi. Pasangan ini juga tidak mampu menciptakan “dentuman politik”. Inilah yang membuat tingkat popularitas Sudirman Said menjelang satu bulan pencoblosan hanya berkisar 43,8 persen (Survei Litbang Kompas, Mei 2018).
Popularitas tersebut relatif rendah lantaran kurang dari 50 persen. Dengan popularitas yang rendah itu, jangan harap akseptabilitas dan elektabilitasnya akan tinggi. Sebab logikanya bagaimana orang akan suka dan kemudian memilih jika kenal saja tidak.
Kedua, pasangan Sudirman-Ida kurang merepresentasikan sebagai pasangan pluralias atau nasionalis (abangan)-religius (santri). Justru pasangan Ganjar-Yasin lebih mencerminkan pluralitas dukungan dari segi agama dan etnisitas. Sehingga merujuk pada survei Litbang Kompas, pasangan Ganjar-Yasin dipilih oleh semua kelompok agama dan etnis dibandingkan Sudirman-Ida.
Sebagai contoh, pasangan Ganjar-Yasin paling kuat mendapat dukungan dari kalangan NU, yakni sebanyak 81,5 persen. Dan dukungan dari kalangan Muhammadiyah 66 persen. Sebaliknya, Sudirman-Ida dipilih dari kaum Muhammadiyah jumlahnya baru 22,6 persen dan dukungan warga NU yang hanya 11,7 persen.
Tentu perolehan angka pasangan Sudirman-Ida tersebut adalah sebuah anomali karena Muhammadiyah, yang selama ini merupakan basis Partai Amanat Nasional (PAN) dan mendukung pasangan Sudirman-Ida justru, lebih dominan memilih Ganjar-Yasin. Begitu pula dengan warga NU, yang merupakan ceruk pemilih PKB dan kini mengusung kader Ida Fauziah sebagai calon wakil gubernur, justru lebih banyak memberikan dukungan terhadap pasangan Ganjar-Yasin.
Ketiga, tidak adanya gagasan segar dan genuine yang mampu mendowngrade gagasan Ganjar. Gagasan yang ditawarkan Sudirman Said terlalu standar. Begitu pula dengan isu yang bergulir. Selama hampir setahun hingga masa kampanye berakhir, belum ada satu isu pun yang mempu menggembosi elektabilitas Ganjar secara signifikan.
Isu-isu seperti pabrik semen Kendeng, Kartu Tani ataupun e-KTP yang diembuskan selama ini hanya timbul-tenggelam dan belum mampu menggeser pemilih loyal Ganjar—dan PDIP—yang jumlahnya tidak sedikit di Jateng.
Dengan serangan isu yang keras nan mematikan, diharapkan pemilih loyal Ganjar akan bergeser. Namun ternyata fakta lapangan berkata lain. Isu yang muncul tidak mematikan dan Ganjar masih dominan. Isu-isu yang dihembuskan lawan tidak mampu mengubah sacara drastis persepsi masyarakat dan perilaku pemilih terhadap Ganjar.
Akhirnya, menyatunya abangan dan santri dalam pasangan Ganjar-Yasin membuat peta politik Jateng semakin mudah diprediksi. Dalam kalkulasi politik saya, jika tidak ada “tsunami politik”, peluang Ganjar-Yasin memenangkan pertarungan elektoral terbuka lebar.
