Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara kepulauan (archipelagic state) terluas di dunia, saat ini berada di persimpangan jalan strategis yang sangat krusial. Selama beberapa dekade terakhir, Jakarta telah memendam ambisi besar untuk memodernisasi kekuatan angkatan lautnya guna mengimbangi dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas. Salah satu ambisi yang paling menonjol dan memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat militer adalah upaya Indonesia untuk memiliki kapal induk, sebuah simbol kekuatan global yang mampu memproyeksikan kekuatan udara ke samudra luas tanpa harus bergantung pada pangkalan darat yang statis.
Secara doktrinal, kapal induk bukan sekadar kapal perang berukuran raksasa, melainkan sebuah pangkalan udara terapung yang mandiri. Dengan landasan pacu di geladaknya, kapal ini memungkinkan jet tempur, pesawat peringatan dini, dan helikopter serbu untuk beroperasi di wilayah yang jauh dari daratan utama. Kehadiran kapal induk memberikan kemampuan bagi sebuah negara untuk melakukan serangan udara atau pengawasan di laut lepas tanpa memerlukan izin pangkalan dari negara tetangga. Bagi negara sebesar Indonesia, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militer jauh melampaui batas pesisirnya adalah impian yang telah lama ada, namun realisasinya selalu terbentur oleh kendala biaya, teknologi, dan pemeliharaan infrastruktur yang sangat rumit.
Dalam upaya mewujudkan ambisi tersebut, perhatian Indonesia sempat tertuju pada Italia. Pemerintah dikabarkan telah menjajaki kemungkinan untuk mengakuisisi Giuseppe Garibaldi, kapal induk legendaris milik Angkatan Laut Italia yang telah memasuki masa pensiun. Giuseppe Garibaldi adalah kapal yang memiliki sejarah panjang sebagai kapal perusak pembawa helikopter dan pesawat tempur jenis STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing). Beberapa laporan intelijen pertahanan menyebutkan bahwa Indonesia bahkan telah merencanakan skema pinjaman luar negeri untuk mendanai pembelian kapal ini. Namun, proses akuisisi ini tidak semulus yang diharapkan karena kesepakatan tersebut hingga kini masih tertahan oleh tembok besar berupa biaya perawatan yang sangat tinggi untuk kapal yang sudah berumur, serta kebutuhan modernisasi sistem senjata agar sesuai dengan standar TNI.
Setidaknya ada tiga pilar utama yang mendasari keinginan kuat Indonesia untuk memiliki kapal induk. Pertama adalah aspek keamanan dan pengawasan wilayah laut yang masif. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang unik dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menciptakan wilayah laut yang sangat luas untuk dipantau, di mana masalah seperti pencurian ikan, penyelundupan, hingga pelanggaran batas wilayah memerlukan kehadiran fisik militer yang cepat dan efektif. Kapal induk, dengan radar canggih dan armada pesawat pengintainya, dapat bertindak sebagai pusat komando bergerak yang mampu menutup celah pengawasan yang tidak bisa dijangkau oleh radar darat konvensional.
Pilar kedua adalah respons terhadap bencana alam atau bantuan kemanusiaan. Letak geografis Indonesia di jalur Cincin Api Pasifik membuatnya sangat rentan terhadap bencana alam dahsyat seperti gempa bumi dan tsunami. Seringkali, saat bencana terjadi di pulau terpencil, infrastruktur darat seperti bandara hancur total sehingga bantuan sulit masuk. Dalam skenario darurat ini, kapal induk berfungsi sebagai rumah sakit terapung dan pusat logistik yang luar biasa, di mana helikopter dapat terbang langsung dari kapal untuk mendistribusikan bantuan medis ke daerah yang terisolasi. Sementara itu, pilar ketiga bersifat strategis-geopolitik. Indonesia terletak di antara dua samudra dan di pinggir jalur pelayaran tersibuk dunia, yaitu Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Di tengah meningkatnya ketegangan antara negara-negara besar di kawasan tersebut, memiliki kapal induk secara otomatis akan menaikkan status regional Indonesia sebagai pemain kunci yang lebih disegani dalam diplomasi pertahanan.
Namun, ambisi militer ini harus berhadapan dengan realitas ekonomi yang pahit. Kapal induk adalah aset yang sangat boros karena biaya operasional untuk satu hari berlayar saja bisa mencapai angka yang fantastis. Kritikus pertahanan sering kali merujuk pada HTMS Chakri Naruebet milik Thailand sebagai pelajaran berharga. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk sejak akhir 1990-an, namun karena biaya operasional yang mencekik, kapal tersebut lebih banyak bersandar di pelabuhan dan jarang beroperasi secara penuh. Indonesia tentu tidak ingin mengulang kesalahan yang sama dengan membeli aset mahal yang akhirnya hanya menjadi beban anggaran tanpa memberikan manfaat strategis yang nyata di lapangan.
Menyadari kerumitan biaya kapal induk tradisional, Indonesia mulai beralih ke strategi yang lebih pragmatis dan inovatif dengan memanfaatkan kekayaan pulaunya sendiri. Jika sebuah kapal induk baja bisa tenggelam, sebuah pulau secara harfiah tidak akan pernah bisa tenggelam. Konsep ini melibatkan pembangunan infrastruktur militer di pulau-pulau strategis agar berfungsi layaknya pangkalan udara depan yang permanen. Salah satu implementasi yang paling menarik adalah pemanfaatan jalan tol atau jalan raya sebagai landasan pacu darurat. Baru-baru ini, TNI Angkatan Udara membuktikan keseriusannya dengan menggelar latihan di Sumatra, di mana jet tempur melakukan prosedur mendarat dan lepas landas langsung dari jalan tol yang telah diperkuat.
Strategi berbasis pulau ini menawarkan efisiensi biaya yang jauh lebih tinggi karena membangun atau memperkuat jalan raya jauh lebih murah daripada memelihara kapal induk. Selain itu, dengan ribuan pulau yang ada, Indonesia bisa memiliki titik-titik pertahanan yang tersebar secara acak, sehingga menyulitkan lawan untuk melumpuhkan seluruh kekuatan udara Indonesia hanya dengan satu serangan tunggal. Konsep ini juga memberikan fleksibilitas tinggi karena infrastruktur sipil dirancang sedemikian rupa agar bisa berubah menjadi instalasi militer dalam hitungan jam saat terjadi konflik, sebuah metode yang sebelumnya telah terbukti efektif di negara-negara seperti Swedia dan Finlandia.
Meskipun fokus saat ini bergeser ke arah pengembangan infrastruktur pulau, opsi untuk memiliki kapal induk tradisional tidak sepenuhnya dihapus dari rencana jangka panjang. Kepala Staf Angkatan Laut sempat memberikan sinyal bahwa pembicaraan mengenai pengadaan kapal induk tetap berjalan secara paralel dengan pengembangan pangkalan darat. Saat ini, Jakarta sedang menerapkan strategi lindung nilai di mana Indonesia terus memperkuat pangkalan udara di pulau-pulau terluar seperti Natuna untuk menjaga kedaulatan, sembari tetap menjaga diplomasi militer dengan negara-negara produsen kapal perang seperti Italia, Prancis, atau Turki untuk peluang akuisisi di masa depan.
Perjalanan Indonesia menuju kekuatan maritim dunia memang penuh dengan dinamika antara idealisme dan realisme. Apakah pada akhirnya Indonesia akan benar-benar membawa pulang Giuseppe Garibaldi, atau lebih memilih mentransformasikan ribuan pulaunya menjadi jaringan pangkalan udara tak terlihat, satu hal yang pasti adalah Indonesia sedang bergerak tegas untuk mengamankan kedaulatannya. Tantangan utamanya bukan lagi sekadar membeli teknologi tempur tercanggih, melainkan bagaimana mengelola anggaran negara secara bijak di tengah ketidakpastian ekonomi global, sembari tetap memastikan bahwa setiap inci wilayah laut Indonesia terjaga dari segala bentuk ancaman luar.
