Oleh Jaya Suprana*
Kebudayaan lebih berdaya ketimbang ekonomi, politik, apalagi militer.
Tidak jelas apa sebenarnya alasan Presiden Joko Widodo tidak atau belum sudi memandirikan Kementerian Kebudayaan di Kabinet Kerja. Mungkin suasana memang belum kondusif untuk menghadirkan Kementerian Kebudayaan secara mandiri di persada politik Indonesia. Mungkin Presiden Jokowi masih menunggu masa bakti kepresidenan yang kedua, 2019 – 2024.
Yang jelas, Presiden Jokowi memang gagal menaklukkan mereka yang memang anti-Kementerian Kebudayaan, seperti diberitakan di halaman 12 Kompas edisi 28 Agustus 2014 di bawah judul “Sekretariat Negara Tolak Kementerian Kebudayaan”. Terberitakan bahwa dalam suatu pertemuan di kantor Sekretariat Negara pada akhir Agustus 2014, tidak kurang dari tiga kementerian tegas menolak pembentukan Kementerian Kebudayaan.
Di samping Kementerian Sekretaris Negara, dua kementerian lain yang menolak adalah Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada hakikatnya justru sebenarnya dan seharusnya dekat dengan kebudayaan dalam penunaian tugas masing-masing!
Penolakan dibocorkan Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional pada masa itu, Mukhlis Paeni: “Perwakilan Setneg bahkan menyebut penambahan Kementerian Kebudayaan akan membebani keuangan negara. Intinya, wacana pembentukan kementerian baru ini dinilai tidak layak karena kurang memenuhi syarat dan kurang jelas sumbangannya terhadap bangsa.”
Komentar itu kejam. Sebab, langsung bengis menilai sebuah kementerian baru, yang berarti belum pernah ada sebelumnya, sebagai tidak layak karena kurang memenuhi syarat dan kurang jelas sumbangannya terhadap negara. Suatu penilaian yang bisa diperdebatkan sampai mulut berbuih. Sebab, sama mubazirnya dengan memperdebatkan sesuatu yang belum ada, namun sudah kejam dinilai sebagai tidak layak karena kurang memenuhi syarat dan kurang jelas sumbangannya pada negara.
Akhirnya yang menang berdebat gaya kusir pasti bukan yang benar namun yang berkuasa, maka berwenang untuk mengambil keputusan. Sementara itu, fakta membuktikan di masa kini Kementerian Kebudayaan telah hadir mandiri di Brasil, Australia, Kamboja, Taiwan, Tiongkok, Kolumbia, Kroasia, Ceko, Denmark, Mesir, Estonia, Prancis, India, Lithuania, Lebanon, Selandia Baru, Korea Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, Thailand, Suriah, Afrika Selatan, Swedia, dan entah mana lagi.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadirkan UNESCO karena sadar bahwa demi menjalin pengertian dan menghadirkan perdamaian antarbangsa, kebudayaan lebih berdaya ketimbang ekonomi, politik, apalagi militer. Tak heran kini anggota UNESCO malah lebih banyak ketimbang anggota PBB.
Sebenarnya dari fakta-fakta itu bisa –jika mau– disimpulkan bahwa Kementerian Kebudayaan sudah layak –jika mau– dihadirkan di persada Nusantara masa kini. Namun sayang setriliun sayang, tampaknya pemerintah Indonesia tertinggal dalam kesadaran kebudayaan, maka gigih menolak kehadiran Kementerian Kebudayaan secara mandiri.
Melihat kenyataan bahwa Indonesia memang selalu menolak kehadiran Kementerian Kebudayaan secara mandiri memang hanya ada dua kemungkinan dapat dilakukan oleh para pendamba Kementerian Kebudayaan. Pertama, bersabar menunggu sampai ada presiden yang berbelas kasih, maka memaksakan kehadiran Kementerian Kebudayaan secara mandiri di kabinetnya.
Kedua, sebaiknya harapan tentang kehadiran Kementerian Kebudayaan dihapus saja. Sebaiknya harapan kebudayaan dimerosotkan menjadi harapan kesenian agar setara dengan olahraga, hak asasi manusia, atau perlindungan anak.
Maka, kesenian dapat diurus seorang direktur jenderal. Dan agar setara dengan olahraga, HAM, atau perlindungan anak, dibentuk Komite Nasional Kesenian yang secara struktural langsung berada di bawah Presiden, setara dengan KONI, Komnas HAM, dan Komisi Perlindungan Anak.
*Budayawan Indonesia
