Rabu, Juni 16, 2021

Jurus Akhlak Erick Thohir Membenahi BUMN

Pemimpin Sebagai Inspirator

Franklin Delano Roosevelt adalah satu-satunya Presiden Amerika Serikat (AS) yang memangku jabatan hingga empat periode berturut-turut, dari 1933 hingga 1945. Selain masa jabatannya yang...

Ada Apa dengan Presiden Jokowi dan Militer?

Setelah aksi demonstrasi 4 November, selain bertemu dengan tokoh-tokoh organisasi Islam, Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Brigade...

Zidane Pulang: Tidak Ideal, tapi Melegakan

Karena pasti sangat puas dengan kesengsaraan yang dialami Real Madrid ketika dibelasah Ajax di Liga Champions, yang kemudian jadi kekalahan ketiga secara berturut-turut di...

Khilafah: Tujuan atau Sarana? [Bagian I]

Seberapa sentral ide tentang khilafah dalam doktrin politik Islam? Apakah institusi khilafah merupakan tujuan pada dirinya sendiri yang kewajibannya berlaku permanen? Atau keberadaannya tak...
Endang Tirtana
Endang Tirtana
Si Anak Kampung yang merantau di Jakarta dan Alumni Pesantren Kulliyatul Muballigien Muhammadiyah Padangpanjang

Dalam rentang seratus hari pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo, gebrakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menjadi sorotan publik.

Kasus penyelundupan onderdil Moge Harley Davidson dan Sepeda Brompton yang melibatkan petinggi direksi maskapai Garuda Indonesia menjadi pintu masuk bagi Erick. Tanpa membuang waktu, Erick memecat jajaran direksi Garuda termasuk direktur utama, I Gusti Ngurah Akshara. Kasus penyelundupan menambah daftar karut-marut maskapai pelat merah tersebut, setelah sebelumnya didera skandal rekayasa laporan keuangan.

Sudah jamak bahwa praktik bisnis BUMN kerap tersandung persoalan, dari isu korupsi hingga dijadikan sapi perah bagi politisi dan partai politik. Setiap pergantian rezim selalu diiringi pengisian jajaran komisaris dan direksi dari para pendukung partai berkuasa.

Jika kita kilas balik pada awal berdirinya BUMN, sebagian besar didominasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang menjadi sasaran nasionalisasi semasa komando pembebasan Irian Barat pada 1958. Ada pula yang dinasionalisasi pada masa awal kemerdekaan, termasuk maskapai Garuda.

Bisa dikatakan bahwa sejarah BUMN lekat dengan semangat nasionalisme, kemandirian dari modal kolonial yang menguasai perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan. Meskipun secara resmi telah mengakui kemerdekaan Republik, perusahaan-perusahaan milik Belanda tetap beroperasi di Indonesia.

Momentum dekolonisasi Papua membakar semangat anti-neokolonialisme di Tanah Air. Keengganan Belanda melepas Papua kepada Republik dijawab dengan mobilisasi massa dan sukarelawan, disertai aksi-aksi pendudukan oleh serikat-serikat buruh atas perusahaan-perusahaan Belanda.

Sayangnya, cerita tentang korupsi di tubuh BUMN nyaris setua usia BUMN itu sendiri. Isu mafia migas di Pertamina misalnya terus berlangsung hingga memasuki era reformasi. Masih lekat dalam ingatan, bagaimana Jokowi memutuskan membubarkan anak usaha Petral sebagai bagian dari reformasi tata kelola migas.

Di tangan Jokowi, BUMN menjadi ujung tombak dalam berbagai proyek infrastruktur yang masif digeber di penjuru negeri. Pada kenyataannya, warisan persoalan dari masa-masa sebelumnya tetap membayangi kiprah BUMN, seperti tecermin dari kasus Garuda.

Penunjukan Erick sebagai menteri BUMN menjadi pertaruhan besar bagi Jokowi untuk melakukan pembenahan besar-besaran. Erick adalah figur dari kalangan swasta yang sukses membangun bisnis media hingga olahraga. Langkah Erick membeli klub Inter Milan mengundang decak kagum dunia.

Erick didaulat untuk memimpin gelaran Asian Games 2018, setelah sebelumnya Indonesia sekali menjadi tuan rumah pada masa Bung Karno. Keberhasilan di ajang olahraga tingkat Asia itu mengantarkan Erick ke jalur politik, dengan didapuk menjadi ketua tim kampanye nasional (TKN) pada Pilpres 2019 lalu.

Keputusan Jokowi mengambil orang-orang seperti Erick ke dalam jajaran pemerintah merupakan bagian dari upaya mereformasi birokrasi. Selama ini mesin birokrasi identik dengan kerja-kerja yang lambat dan miskin inovasi, tidak sejalan dengan semangat perubahan zaman yang serba cepat saat ini.

Terbukti, langkah cepat Erick untuk melakukan restrukturisasi dan memangkas birokrasi di Kementerian BUMN memberikan harapan baru bagi kebangkitan BUMN. Pengalaman Erick sebagai pengusaha menjadi modal kuat untuk memimpin perubahan besar pada institusi BUMN.

Kuatnya kepemimpinan (strong leadership) ditunjukkan Erick dengan sikap tegas untuk merampingkan birokrasi dan membubarkan anak-anak usaha BUMN yang tidak sesuai dengan core bisnis dan BUMN yang merugi.

Dalam sejumlah kesempatan, Erick menekankan bahwa akhlak menjadi kunci dari pengelolaan BUMN. Akhlak merupakan sumber dari moral, integritas, dan kejujuran. Dengan menjadikan akhlak sebagai panduan dalam mengelola sumber daya BUMN, praktik sapi perah dan korupsi dapat dihilangkan.

Buya Ahmad Syafii Maarif mengapresiasi pikiran dan langkah genuine Erick Thohir menjadikan akhlak sebagai kunci dan pondasi dalam pengelolaan BUMN.

Dalam satu kesempatan ketika penulis berbincang bersama Buya Syafii di kediamannya, Buya menyampaikan, Erick Thohir adalah sosok yang tepat untuk membenahi BUMN. Pikiran Erick Thohir tentang akhlak sebagai panduan moral dalam mengelola BUMN adalah pikiran yang bernas. Erick Thohir, sosok pemimpin muda yang tulus membenahi dan mengabdi kepada bangsa dan negaranya.

Sejatinya, perubahan dari budaya menjilat dan aji mumpung menjadi pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan tumbuh dari BUMN. Maka, penunjukkan direksi dan komisaris harus tepat, agar BUMN benar-benar menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Ini adalah pembuktian Erick kepada rakyat Indonesia. Jika berhasil, maka bangsa ini telah menemukan generasi bangsa yang akan membawa perubahan Indonesia ke depan.

Generasi muda selalu tampil menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Pada setiap masa, selalu lahir para pemimpin baru.

Endang Tirtana
Endang Tirtana
Si Anak Kampung yang merantau di Jakarta dan Alumni Pesantren Kulliyatul Muballigien Muhammadiyah Padangpanjang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Koperasi, Keadilan Ekonomi, Pancasila

Setiap negara pada hakikatnya menganut sebuah ideologi yang menjadi dasar bagi bangsanya dalam kehidupan bernegara. Seandainya suatu negara tidak memiliki sebuah ideologi yang dianut,...

Karya, Nama, Media: Tentang Kehebohan A.S. Laksana

Tahun 2001 saya bertemu dengan seorang pelukis dari negeri Tiongkok yang namanya belum terlalu tenar. Karya-karyanya dapat digolongkan sebagai lukisan realistik, dalam arti mengambil...

Distribusi Resiko untuk Keadilan Iklim

Saat ini, daya dukung lingkungan hidup mengalami keterbatasan di tengah kondisi iklim yang menyebabkan peningkatan potensi dan intensitas kejadian bencana. Indonesia merupakan salah satu...

Tiga Tahun Zonasi, Sudahkah Memberi Solusi?

Sistem zonasi dalam perekrutan peserta didik baru untuk semua jenjang telah berlangsung selama tiga tahun. Dan jika untuk tahun ajaran baru kelak sistem ini...

Kepalsuan Gelar Duta

Salah satu karakteristik dari masyarakat modern yang paling menonjol adalah keinginannya untuk memperoleh nilai prestise. Tentu saja, keinginan tersebut bukan hal yang berlebihan. Saat...

ARTIKEL TERPOPULER